PHDI Pusat Apresiasi Pemilihan Dirjen Hindu Secara Terbuka

Bahkan PHDI diminta Kementerian Agama untuk ikut menjadi bagian dari panitia seleksi. "Kami mengirimkan dua orang yang memenuhi kriteria untuk ikut serta menyeleksi. Dua orang tersebut memiliki integritas dan kapabilitas dalam menyeleksi para calon Dirjen Bimas Hindu," ujar Parwata kepada NusaBali, Rabu (3/6).

Berhubung tahapan seleksi masih berjalan, Parwata enggan menyebutkan kedua orang perwakilan dari PHDI. "Yang pasti bukan Ketum dan Sekum," ucap Parwata. Bagi Parwata, kerja panitia seleksi sangat cepat. Di mana pendaftaran dibuka 30 April 2020, lalu 6 Mei sudah keluar hasil seleksi computer assisted test (CAT).

Total peserta ada sembilan yang mengikuti seleksi Dirjen Bimas Hindu. Kemudian lolos seleksi CAT enam orang. Selanjutnya mereka akan mengikuti assesment terhadap kompetensi managerial dan sosial kultural serta penilaian kompetensi teknis melalui wawancara yang dilakukan panitia seleksi untuk menghasilkan tiga nama.

"Tiga nama itu akan diserahkan kepada Presiden agar dipilih salah satu menjadi Dirjen Bimas Hindu," papar Parwata. Parwata berharap nantinya Dirjen terpilih adalah sosok yang memiliki kapabilitas dan integritas serta punya terobosan sehingga bisa lebih memajukan umat Hindu di Indonesia. "Mudah-mudahan Dirjen terpilih memenuhi harapan PHDI dan umat Hindu," ucapnya.

Tak ketinggalan Dirjen terpilih menyelesaikan permasalahan yang ada. Parwata mengatakan, ada sejumlah permasalahan yang dihadapi. Namun tiga hal yang perlu menjadi perhatian Dirjen baru nanti adalah struktur, SDM dan anggaran.

Ketiga hal tersebut sangat penting agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada umat Hindu. Bagi Parwata saat ini anggaran Dirjen Bimas Hindu kurang sehingga perlu ditingkatkan kembali. Sementara struktur dan SDM yang dimiliki kurang, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sedangkan dari sisi struktur, dua provinsi masih belum memiliki Pembimas Hindu, yakni Gorontalo dan Kalimantan Utara. PHDI sudah berusaha memperjuangkan agar kedua provinsi mendapatkan Pembimas dengan mengirimkan surat ke Kementerian Agama.

"Semoga dalam waktu dekat ada Pembimas untuk kedua provinsi tersebut," imbuh Parwata. Kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Lampung belum memiliki Kepala Bidang. Lalu dari 514 kabupaten/kota di tanah air hanya ada 58 Penyelenggara Hindu.

"Jadi masih banyak kabupaten/kota yang belum punya Penyelenggara Hindu, termasuk enam kota di Jakarta juga tidak ada. Ini menjadi PR bagi Dirjen terpilih kelak, karena nanti sangat mempengaruhi pelayanan terhadap umat Hindu. Jika SDM kurang bisa menyebabkan pelayanan berkurang pula," jelas Parwata. *k22