Buleleng Raih WTP Keenam Secara Beruntun
Ke Depan, Fokus Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran
SINGARAJA, NusaBali
Pemkab Buleleng kembali meraih opini ‘tertinggi’ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.
Ini predikat WTP keenam secara beruntun yang diperoleh Buleleng dari BPK sejak LKPD 2014. Pasca sukses raih WTP 6 kali secara beruntun ini, Buleleng akan fokus perbaikan kualitas perencanaan anggaran.
Hasil audit LKPD Tahun Anggaran 2019 berisi opini WTP tersebut sudah diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto, kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Jumat (12/6) pagi. Dalam acara yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi di Denpasar kemarin, Bupati Agus Suradnyana didampingi Ketua DPRD Buleleng, I Gede Supriatna.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto, mengatakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Buleleng Tahun Anggaran 2019 ini sebagai penyemangat terhadap Pemkab Buleleng untuk bisa melakukan akuntabilitas, transparasi, dan kinerja dalam bidang keuangan. Menurut Sri Haryoso, pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadi modal dalam upaya mensejahterakan mas-yarakat Buleleng ke depannya.
Kali ini, Buleleng tetap mendapatkan opini WTP dari BPK, namun kualitasnya tentu berbeda. Dari hasil pemeriksaan, jumlah dan nilai temuan-temuan BPK sudah semakin berkurang. “Ke depan kami tidak hanya mengukur kualitas pengelolaan yang dilihat dari tingkat opininya saja, melainkan kualitas pengelolaan juga diukur dari keberhasilan programnya untuk mencapai tujuan nasional,” tandas Sri Haryoso.
Sementara itu, Bupati Agus Suradnyana mengatakan sejak awal pihaknya memang mengincar opini WTP, agar dapat dana tambahan dari pusat. Terlebih, Buleleng sebagai daerah di Bali dengan wilayah terluas, namun jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya sangat terbatas.
Menurut Agus Suradnyana, pihaknya terdorong untuk mendapatkan dana tambahan dari pusat, sebagai insentif atas raihan opini WTP. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan hingga penyusunan laporan keuangan pun dimaksimalkan, hingga Buleleng dapat bertahan sebagai peraih opini WTP.
“Hari ini (kemarin) kita menerima hasil audit atas LKPD Tahun Angaran 2019 dengan opini WTP. Memang ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Tetapi, ini sudah lebih baik dari setahun sebelumnya. Kalau dulu realisasi anggaran 87 persen, sekarang sudah mencapai angka 95 persen. Ada kemajuan di tingkat pengawasan dan pelaksanaan,” jelas Agus Suradnyana seusai menerima predikat WTP.
Agus Suradnyhana menyebutkan, selain realiasi anggaran yang meningkat, Pemkab Buleleng juga mampu menggenjot PAD. Jika tahun 2018 PAD Buleleng hanya mencapai Rp 2.052.836.000.658, pada 2019 meningkat sebesar 11,48 persen menjadi Rp 2.288.475.167.042.
Menurut Agus Suradnyana, ke depannya Pemkab Buleleng akan terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam perencanaan anggaran yang matang. “Kualitas perencanaan anggaran masih perlu kita perbaiki, sehingga benar-benar mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang menyesuaikan dengan basic pertumbuhan ekonomi kita di Buleleng, baik sektor pertanian, pariwisata, maupun sektor lainnya,” jelas Bupati aal Desa Banyutis, Kecamatan Banjar, Bu-leleng yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Agus Suradnyana pun menyontohkan rencana pertumbuhan ekonomi Buleleng yang dibangun dari sektor pertanian, memang diawali dengan peningkatan alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinas Pertanian. Dengan anggaran yang lebih banyak, dapat memaksimalkan program yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2018, Pemkab Buleleng mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18,69 miliar untuk pertanian. Setahun kemudian pada 2019, alokasi anggarannya meningkat menjadi Rp 20 miliar.
Versi Agus Suradnyana, perencanaan untuk pertumbuhan perekonomian Buleleng ke depan akan mempertimbangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan standar hidup Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang sejauh ini juga mengalami meningakatan cukup signifikan.
“Astungkara, bukan hanya akuntabilitas pemakaian keuangan saja yang dinilai, tetapi perencananaan yang baik di Kabupaten Buleleng juga akan terus kita upayakan,” tandas Bupati Buleleng dua kali periode yang notabene mantan Ketua Komisi III DPRD Bali ini.
Sementara, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna memberikan ucapan selamat kepada Pemkab Buleleng atas predikat WTP enam kali secara beruntun ini. Menurut Supriatna, ke depan sinergi antara legislatif dan eksekutif akan diupayakan lebih harmonis lagi, sehingga apa pun program yang terkait dengan upaya pembangunan di Kabupaten Buleleng bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.
“Kami bersyukur Buleleng kembali meraih presikat WTP dari BPK. Walaupun masih terdapat sejumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tapi itu bisa kita tindaklanjuti dan perbaiki bersama,” tegas politisi asal Desa/Kecamatan Tejakula yang juga Sekretaris DPC PDIP Buleleng ini.
Sekadar dicatat, Buleleng awalnya sempat mendapat ‘rapor merah’ dengan opini disclaimer dari BPK atas audit LKPD Tahun Anggaran 2010. Setahun berikutnya, Buleleng naik kelas ke opini Wajar dengan Pengecualian (WDP. Opini WDP itu diperoleh tiga kali secara beruntun yakni audit atas LKPD Tahun Anggaran 2011, 2012, dan 2014.
Barulah dalam audit atas LKPD Tahun Anggaran 2014, Buleleng di bawah Bupati Ahus Suradnyana naik ke kasta tertinggi opini WTP. Selanjutnya, opini WTP dipertahankan terus enam kali beruntun sampai sekarang. *k23
Hasil audit LKPD Tahun Anggaran 2019 berisi opini WTP tersebut sudah diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto, kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Jumat (12/6) pagi. Dalam acara yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi di Denpasar kemarin, Bupati Agus Suradnyana didampingi Ketua DPRD Buleleng, I Gede Supriatna.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto, mengatakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Buleleng Tahun Anggaran 2019 ini sebagai penyemangat terhadap Pemkab Buleleng untuk bisa melakukan akuntabilitas, transparasi, dan kinerja dalam bidang keuangan. Menurut Sri Haryoso, pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadi modal dalam upaya mensejahterakan mas-yarakat Buleleng ke depannya.
Kali ini, Buleleng tetap mendapatkan opini WTP dari BPK, namun kualitasnya tentu berbeda. Dari hasil pemeriksaan, jumlah dan nilai temuan-temuan BPK sudah semakin berkurang. “Ke depan kami tidak hanya mengukur kualitas pengelolaan yang dilihat dari tingkat opininya saja, melainkan kualitas pengelolaan juga diukur dari keberhasilan programnya untuk mencapai tujuan nasional,” tandas Sri Haryoso.
Sementara itu, Bupati Agus Suradnyana mengatakan sejak awal pihaknya memang mengincar opini WTP, agar dapat dana tambahan dari pusat. Terlebih, Buleleng sebagai daerah di Bali dengan wilayah terluas, namun jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya sangat terbatas.
Menurut Agus Suradnyana, pihaknya terdorong untuk mendapatkan dana tambahan dari pusat, sebagai insentif atas raihan opini WTP. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan hingga penyusunan laporan keuangan pun dimaksimalkan, hingga Buleleng dapat bertahan sebagai peraih opini WTP.
“Hari ini (kemarin) kita menerima hasil audit atas LKPD Tahun Angaran 2019 dengan opini WTP. Memang ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Tetapi, ini sudah lebih baik dari setahun sebelumnya. Kalau dulu realisasi anggaran 87 persen, sekarang sudah mencapai angka 95 persen. Ada kemajuan di tingkat pengawasan dan pelaksanaan,” jelas Agus Suradnyana seusai menerima predikat WTP.
Agus Suradnyhana menyebutkan, selain realiasi anggaran yang meningkat, Pemkab Buleleng juga mampu menggenjot PAD. Jika tahun 2018 PAD Buleleng hanya mencapai Rp 2.052.836.000.658, pada 2019 meningkat sebesar 11,48 persen menjadi Rp 2.288.475.167.042.
Menurut Agus Suradnyana, ke depannya Pemkab Buleleng akan terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam perencanaan anggaran yang matang. “Kualitas perencanaan anggaran masih perlu kita perbaiki, sehingga benar-benar mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang menyesuaikan dengan basic pertumbuhan ekonomi kita di Buleleng, baik sektor pertanian, pariwisata, maupun sektor lainnya,” jelas Bupati aal Desa Banyutis, Kecamatan Banjar, Bu-leleng yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Agus Suradnyana pun menyontohkan rencana pertumbuhan ekonomi Buleleng yang dibangun dari sektor pertanian, memang diawali dengan peningkatan alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinas Pertanian. Dengan anggaran yang lebih banyak, dapat memaksimalkan program yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2018, Pemkab Buleleng mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18,69 miliar untuk pertanian. Setahun kemudian pada 2019, alokasi anggarannya meningkat menjadi Rp 20 miliar.
Versi Agus Suradnyana, perencanaan untuk pertumbuhan perekonomian Buleleng ke depan akan mempertimbangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan standar hidup Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang sejauh ini juga mengalami meningakatan cukup signifikan.
“Astungkara, bukan hanya akuntabilitas pemakaian keuangan saja yang dinilai, tetapi perencananaan yang baik di Kabupaten Buleleng juga akan terus kita upayakan,” tandas Bupati Buleleng dua kali periode yang notabene mantan Ketua Komisi III DPRD Bali ini.
Sementara, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna memberikan ucapan selamat kepada Pemkab Buleleng atas predikat WTP enam kali secara beruntun ini. Menurut Supriatna, ke depan sinergi antara legislatif dan eksekutif akan diupayakan lebih harmonis lagi, sehingga apa pun program yang terkait dengan upaya pembangunan di Kabupaten Buleleng bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.
“Kami bersyukur Buleleng kembali meraih presikat WTP dari BPK. Walaupun masih terdapat sejumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tapi itu bisa kita tindaklanjuti dan perbaiki bersama,” tegas politisi asal Desa/Kecamatan Tejakula yang juga Sekretaris DPC PDIP Buleleng ini.
Sekadar dicatat, Buleleng awalnya sempat mendapat ‘rapor merah’ dengan opini disclaimer dari BPK atas audit LKPD Tahun Anggaran 2010. Setahun berikutnya, Buleleng naik kelas ke opini Wajar dengan Pengecualian (WDP. Opini WDP itu diperoleh tiga kali secara beruntun yakni audit atas LKPD Tahun Anggaran 2011, 2012, dan 2014.
Barulah dalam audit atas LKPD Tahun Anggaran 2014, Buleleng di bawah Bupati Ahus Suradnyana naik ke kasta tertinggi opini WTP. Selanjutnya, opini WTP dipertahankan terus enam kali beruntun sampai sekarang. *k23
1
Komentar