Bupati Giri Prasta Pastikan Program Kesejahteraan Masyarakat Tetap Jalan

Terlebih saat ini Badung memiliki cadangan dana sebesar Rp 500 miliar yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat setempat. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, dan Sekda I Wayan Adi Arnawa saat konferensi pers di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Bupati Puspem Badung, Selasa (16/6).

Konferensi pers yang disiarkan secara live oleh akun media sosial Humas Badung tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Inspektur Ni Luh Suryaniti, Kepala BPKAD I Ketut Gde Suyasa, Kepala Bapenda I Made Sutama, Kadis Kominfo I Gst Ngr Jaya Saputra dan Kabag Humas Made Suardita.

Bupati Giri Prasta juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada semua unsur terkait, dalam capaian pembangunan dalam kurun waktu 4 tahun masa kepemimpinannya bersama Wabup Suiasa. Terlebih sehari sebelumnya menerima penghargaan dari BPK RI berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. “Astungkara, meski dalam kesibukan kita menghadapi pandemi Covid-19, kita tetap mampu memberikan hasil terbaik dengan menyelesaikan LKPD tahun anggaran 2019 dengan baik dan tepat waktu,” ujarnya.

Pihaknya menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi 4 indikator yang ditetapkan oleh BPK. Pertama, adalah laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kedua, mengenai kelengkapan bukti yang memadai. Ketiga, pengendalian intern harus baik. Keempat, penyusunan harus sesuai undang-undang. Diakui pula bahwa opini WTP dari BPK bukan berarti tidak adanya kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk itu setiap catatan BPK sesuai LHP yang diterima sesegara mungkin akan ditindaklanjuti sesuai petunjuk BPK. “Kita akan patuh, melakukan pengelolaan keuangan dengan akuntabel dan selalu mengikuti petunjuk BPK. Opini BPK ini pula merupakan output dari itu semua, penggunaan keuangan kita sudah dianggap baik dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwasanya APBD Kabupaten Badung terbuka untuk umum dan tidak ada yang ditutupi,” tegasnya. Menurut Bupati, capaian ini milik masyarakat Badung hasil dari penerapan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dijiwai semangat Trisakti Bung Karno yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Bupati Giri Prasta juga memaparkan hasil capaian pembangunan Kabupaten Badung yang selalu lebih baik dari capaian provinsi dan nasional berdasarkan indikator makro. Realisasi pendapatan Kabupaten Badung periode 2015-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk tahun 2019 realisasi pendapatan Kabupaten Badung sebesar Rp 5,7 triliun naik 6,44 persen dari realisasi pendapatan tahun 2018 yang sebesar Rp 5,4 triliun. Demikian pula halnya peningkatan PAD Badung selalu mengalami trend positif per tahun selama periode 2015-2019. Untuk tahun 2019, realisasi PAD Badung sebesar Rp 4.835.188.460.096,80 meningkat Rp  279.472.052.743,52 dari realisasi PAD tahun 2018 yang sebesar Rp 4.555.716.407.353,28.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Badung, Giri Prasta memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Badung periode 2014-2019 selalu konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan nasional dengan capaian angka rata-rata 6 persen, yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung selalu mengalami peningkatan mengikuti perkembangan ekonomi regional yang fluktuatif. Untuk perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) periode 2014–2019 selalu di atas IPM Provinsi Bali dan nasional, tahun 2019 berada di angka 81,59 persen. Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB ADHB Kabupaten Badung sebesar Rp 62.794,28 miliar dan PDRB ADHK Kabupaten Badung sebesar Rp 37.335,77 miliar yang menandakan pertumbuhan perekonomian pada periode 2014–2019 selalu meningkat.

Sedangkan yang mengalami trend penurunan antara lain persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Badung pada 2014–2019 selalu di bawah persentase TPT Provinsi Bali dan nasional. Pada 2014–2019, persentase TPT Kabupaten Badung selalu di bawah 0,5 persen, yang jauh di bawah provinsi yang persentase TPT-nya di atas 1 persen.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung periode 2014–2019 selalu berada di bawah persentase tingkat kemiskinan Provinsi Bali dan nasional. Pada 2019, tingkat kemiskinan Kabupaten Badung berada di 1,78 persen, sedangkan Provinsi Bali 3,79 persen dan nasional 9,41 persen.

Gini ratio (derajat ketidakmerataan distribusi penduduk) Kabupaten Badung selama 2014 – 2018 selalu konsisten di bawah 0,5 yang menandakan ketimpangan distribusi penduduk rendah. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Giri Prasta-Suiasa sangat serius dan konsisten melaksanakan visi, misi, dan RPJMD Semesta Berencana dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Ketua DPRD Badung I Putu Parwata memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Badung dalam menyelesaikan LKPD 2019. “Kami selaku pimpinan legislatif memberikan apresiasi atas kinerja eksekutif, sehingga tahun ini kembali berhasil meraih predikat opini WTP dari BPK. Ini merupakan bukti yuridis bahwa Kabupaten Badung selalu transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya. *asa