Gubernur Minta Penertiban Kapal

DENPASAR, NusaBali
Gubernur Pastika minta dilakukan pemeriksaan kelayakan operasi kapal layar atau boat pengangkut wisatawan yang beroperasi di perairan Bali.

Intinya, Gubernur Pastika meminta perwakilan Kementerian Perhubungan di daerah untuk membuka diri dan bersedia bekerjasama dalam pelaksanaan pengawasan operasional pelabuhan. Selama ini, Kementerian Perhubungan punya otoritas sendiri. Sedangkan Dinas Perhubungan di daerah tidak ada peran, karena tak bisa masuk ke otoritas pelabuhan.

”Kalau sudah begini, siapa yang salah? Kita yang dianggap tidak memberikan perhatian. Ini masalah kewenangan,” tegas Pastika di sela-sela acara peletakan batu pertama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Jumat (16/9).

Menurut Pastika, ada anggapan otoritas pelabuhan itu merupakan kewenangan penuh Kementerian Perhubungan. Seolah-olah, Dinas Perhubungan di daerah tak ada kewenangan. Kalau sudah terjadi insiden maut seperti meledaknya speed boat di Pelabuhan Padangbai, Dinas Perhubungan tidak bisa masuk. Padahal, harusnya ada kerjasama. “Kalau ada kapal kelebihan muatan, kita yang disalahkan. Mau nggak mau Dinas Perhubungan Bali harus turun mengecek,” sesal Pastika.

Pastika pun meminta adanya pengecekan kembali oleh kesyahbandaran terkait dengan kelayakan operasional kapal-kapal pengangkut wisatawan di perairan Bali. “Karena kasusnya sudah dua kali terjadi. Kita minta Dinas Perhubungan Provinsi Bali turun juga lakukan pemengecekan. Kita ikut berduka dengan kejadian ini, karena juga merugikan pariwisata kita,” tandas mantan Kapolda Bali penyandang Asia Star 2003 versi Majalah Time ini.

Sementara, DPRD Bali tuntut dilakukan investigasi terkait insiden meledaknya Speed Boat Gili Cat II di dekat Dermaga Rakyat Padangbai tersebut. Ketua Komisi III DPRD Bali (yang membidangi perhubungan), I Nengah Tamba, menyatakan pihaknya bersama Dinas Perhubungan segera akan turun ke pelabuhan-pelabuhan penyebrangan di Bali.

Menurut Nengah Tamba, otoritas kesyahbandaran yang selama ini berwenang mengawasi, sangat lemah dalam pengawasan. Apalagi, ada kapal layar atau boat yang selama beroperasi dengan cara-cara konvensional, tanpa ada pengawasan ketat. “Kami akan turun dan minta tertibkan saja itu yang tidak layak operasi. Kalau membahayakan nyawa, mending nggak usah dikasi izin operasi,” tegas politisi senior Demokrat ini saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Jumat kemarin.

Tamba mengingatkan, pihak pelabuhan seharusnya punya standarisasi operasional untuk keberadaan kapal-kapal pengangkut turis. Kemudian, ada izin berlayar termasuk nakhoda kapalnya. “Kadang kita juga mengalami ketika menyeberang ke Nusa Penida, Klungkung di mana kapal yang muatannya sudah berlebih masih saja tambah penumpang. Artinya, nakhoda tidak memperhatikan dari sisi kenyamanan dan keselamatan,” beber politisi asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini.

Tamba pun meminta pihak berwenang agar mengusut tuntas peristiwa maut di dekat Dermaga Rakyat Padangbai, yang berdampak terhadap citra pariwisata Bali lantaran para korban semuanya turis asing tersebut. Bagi Tamba, insiden ini tidak bisa dilepas begitu saja sebagai sebuah musibah. “Harus ada investigasi atas peristiwa ini. Harus dibuktikan apakah itu sebuah kesengajaan atau human error?” tandas Tamba.

Dari sisi pariwisata, lanjut Tamba, sudah jelas kasus meledaknya speed boat yang menewaskan dua wisatawan asing: Vanessa Pascual, 30 (asal Spanyol) dan Katrin Zefferer, 28 (asal Austria), selain 33 turis lainnya terluka, termasuk 12 orang di antaranya luka berat tersebut menampar wajah pariwisata Bali. Sulit memulihkan nama baik Bali di dunia pariwisata. “Pemerintah harus seriusi ini, apalagi sudah dua kali kejadian seperti itu. Sebelumnya kan ada kasus kapal boat terbakar di tengah laut. Kelayakan pakai dan standarisasi operasionalnya bagaimana itu, kok masih terulang kejadian yang sama,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok ace, meminta otoritas pelabuhan atau pihak berwenang melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kapal-kapal pengangkut wisatawan ketika hendak berlayar. Cok Ace mengakui insiden maut di Padangbai membuat citra pariwisata Bali tertampar.

Menurut Cok Ace, berita soal speed boat meledak di Padangbai sudah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan, sempat beredar isu melalui media sosial kalau boat meledak itu adalah bom yang meledak di Bali.”PHRI pun kelabakan menjawab pertanyan dari luar. Kita berharap media memberikan informasi yang faktual,” ujar mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini saat dikonfirmasi NusaBali, Jumat kemarin.

Cok Ace menyebutkan, kompetitor Bali dan Indonesia dalam bidang pariwisata langsung memanfaatkan peristiwa ledakan di Padangbai ini. ”Jelas ini merugikan pariwisata kita. Kami PHRI mendesak supaya otoritas pelabuhan lebih ketat mengawasi kapal wisata dari sisi kelayakan operasional,” pinta Cok Ace.

Jika insiden speed boat pengangkut wisatawan yang meledak tersebut terjadi akibat kelalaian, berarti harus ada sebuah tindakan. Harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pelayaran, termasuk perizinannya juga dicek. “Ya pihak pelayaran yang bertanggung jawab. Dicek kelayakannnya, izinnya. Ini sudah beberapa kali kejadian. Memang belum berdampak terhadap kunjungan turis ke Bali hari ini, tapi wajah pariwisata kita tercoreng,” tegas tokoh dari Puri Agung Ubud ini.

PHRI sendiri, kata Cok Ace, sudah mengambil langkah, yakni mengupayakan wisatawan yang menjadi korban diberikan tanggungan penuh, baik dalam akomodasi selama perawatan di rumah sakit maupun pemulangan dari Bali ke negara asalnya. “Kita harus tunjukkan empati kepada mereka. Ini juga memulihkan citra pariwisata kita,” beber Cok Ace. * nat