DPRD Minta Kontraktor Prioritaskan Tenaga Lokal Bali

Komisi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan ini meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bali lebih memaksimalkan tenaga kerja lokal ketimbang dari luar Bali.

Permintaan ini terungkap dalam rapat kerja (Rraker) Komisi III DPRD Bali dengan Dinas PUPR di Gedung Dedwan, Niti Mandala Denpasar, Kamis (18/6) siang. Raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedastraputri Suyasa, kemarin dihadiri langsung Kadis PUPR Provinsi Bali Nyoman Astawa Riadi.

Dalam Raker kemarin juga dibahas masalah pembangunan fisik sekolah baru di kabupaten/kota tahun 2021. Dinas PUPR Provinsi Bali sendiri menjadi leading sector perencanaan dan pembangunan fisik sejumlah sekolah SMA/SMK yang akan dibangun Gubernur Bali, Wayan Koster.  

Seuasi Raker kemarin siang, IGA Diah Werdhi Srikandi mengatakan selama ini pekerjaan berupa proyek pemerintah di kabupaten/kota se-Bali, sangat banyak yang digarap kontraktor dari luar Bali. Sudah begitu, tenaga kerja yang dilibatkan juga kebanyakan dari luar Bali.

"Beberapa kali kami turun ke lapangan, proyek-proyek pemerintah sama sekali tidak memanfaatkan local genius. Pekerja, misalnya, tidak ada melibatkan orang lokal Bali. Kami berharap kontraktor diberdayakan-lah, dengan ambil tenaga kerja lokal Bali," ujar Diah Srikandi.

Diah Srikandi menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan mengecek perkembangan ke depan, supaya proyek-proyek garapan pemerintah memberdayakan potensi yang dimiliki daerah Bali. Termasuk dalam hal pembangunan sekolah SMA/SMK tersebut.

Selama ini, kata Diah Srikandi, banyak proyek garapan pemerintah di Bali yang tidak menggunakan tenaga lokal. Dia mengaku sudah cek kontraktor yang menggarap proyek bendungan dan proyek jalan, kebanyakan tenaga kerjanya tidak diambil dari krama lokal Bali.

“Kami sudah minta Dinas PUPR Provinsi Bali untuk mengatasi masalah ini. Harus memanfaatkan pekerja lokal, prioritaskan mereka dulu," tegas Srikandi PDIP asal Jembrana yang juga akademisi Universitas Mahendradatta Denpasar ini.

Diah Srikandi mengingatkan, kalau misalnya ada tender secara online, jangan mengesampingkan local genius yang berpeluang menjadikan krama Bali hanya sebagai penonton. "Proyek bendungan itu pakai anggaran APBN, tapi dari A-Z semua SDM-nya luar Bali. Jangan sampai ini menimbulkan masalah sosial," katanya.

Menurut Diah Srikandi, Raker Komisi III DPRD Bali dengan Dinas PUPR Provinsi Bali diharapkan bisa berkesinambungan, demi memajukan perekonomian krama Bali, terutama dalam hal penyerapan tenga kerja lokal. Pasalnya, SDM Bali sebetulnya berlimpah, tapi terkadang tidak dapat kesempatan.

"Kontraktor kita di Bali hebat-hebat. SDM Bali nggak kalah kok. Ke depan, walaupun proyek itu tendernya online, tetap harus disiasati pekerjaan mana yang bisa menggunakan tenaga lokal Bali. Jangan semua ambil dari luar," tandas adik dari Senator Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna ini.

Sementara itu, Kadis PUPR Provinsi Bali, Nyoman Astawa Riadi, mengatakan pihaknya segera akan mengusulkan agar ada regulasi terkait dengan local genius ini dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai APBD maupun APBN. "Nanti rancangan regulasi kita ajukan ke pimpinan. Nanti dalam hal regulasi, Gubernur Bali yang punya kebijakan," ujar Astawa Riadi.

Menurut Astawa Riadi, pekerjaan untuk krama Bali dalam proyek-proyek besar sebenarnya banyak peluang. "Misalnya, ada peluang penggarapan arsitektur Bali. Hanya saja, kan kita kembali kepada krama Bali sendiri. Dari sisi harga ‘bersaing’, tenaga lokal kita juga harus siap menggarap," tegas birokrat asal Desa Lebih, Kecamatan Gianyar ini. *nat