Pembangunan Lanjutan SMPN 13 Ditunda

Sebab, anggaran pembangunan sekolah yang berlokasi di Banjar Uma Dwi, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar Barat itu, sudah dialihkan ke penanganan Covid-19. Padahal, di sekolah tersebut baru terdapat dua gedung dengan total 18 ruang kelas dan padmasana.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi III dan IV DPRD Kota Denpasar, Jumat (19/6) yang dipimpin Ketua Komisi Eko Supriadi dan I Wayan Duaja. Kunker Dewan Denpasar ini diterima Kadisdikpora I Wayan Gunawan, Kepala Sekolah SMPN 13 Denpasar Ni Made Sukarni, dan Kabid Pembangunan Dinas PUPR Agus Sudarmo.

Kadisdikpora Denpasar, I Wayan Gunawan mengungkapkan, saat ini pihaknya belum bisa melanjutkan pembangunan untuk SMPN 13 Denpasar, sebab anggaran yang sebelumnya direncanakan melanjutkan pembangunan gedung untuk ruang guru, perpustakaan, dan laboratorium digeser. Padahal anggaran 2020 sudah disiapkan untuk pembangunan lanjutan. Tetapi karena kemunculan pandemi Covid-19, Pemkot harus menggeser anggaran untuk penanganan pandemi tersebut.

"Sebelumnya memang rencananya ada pembangunan lanjutan, sebab saat ini hanya ada dua gedung dengan 18 ruang kelas saja. Jika dilihat memang sangat kurang untuk menampung siswa nantinya. Tetapi karena belum ada kelas XII di SMPN 13, maka ruang kelas itu sementara akan digunakan untuk menampung siswa baru kelas X, dan XI," ujarnya.

Lebih lanjut Gunawan mengatakan, pembangunan harus dilakukan tahun 2021 mendatang karena tahun ajaran 2021/2022 SMPN 13 Denpasar sudah memiliki siswa kelas XII. "Tahun 2021 sudah dipastikan dibangun karena kalau sudah ada kelas XII otomatis siswa bertambah jadi ruangan tidak cukup sehingga harus dibangun kembali," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV I Wayan Duaja mengingatkan, walaupun pembangunan lanjutan SMPN 13 Denpasar ditunda karena anggaran digeser ke penanganan Covid-19, namun saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), pihaknya ingin sekolah juga mempersiapkan teknis pembelajarannya kedepan seperti apa. Untuk saat ini, kata Duaja, dipastikan siswa masih belajar di rumah (home schooling) sehingga perlu juga kesiapan dari sekolah untuk teknisnya. Home schooling juga nantinya jangan sampai terlalu memberatkan siswa, dimana home schooling tersebut biasanya menggunakan teknologi seperti handphone untuk belajar di rumah. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua siswa memiliki HP untuk mereka gunakan belajar. Sehingga pihaknya menginginkan sekolah juga membuat strategi untuk pembelajaran nantinya. "Selain itu fasilitas juga dilengkapi, agar bisa bisa menunjang kegiatan belajar dan mengajar di SMPN 13 Denpasar," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi III Kota Denpasar, Eko Supriadi menginginkan proses pembangunan selanjutnya juga harus memikirkan kondisi sekolah. Sebab, SMPN 13 Denpasar menjadi langganan banjir setiap kali hujan turun.  

"Kalau kami di Komisi III mengingatkan kepada sekolah dan Disdikpora dalam pembangunannya juga diperhatikan sisi lainnya. Salah satunya banjir yang harus segera carikan solusi agar tidak lagi terjadi banjir. Sebab, tanah di sekolah itu merupakan tanah bergerak," jelasnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, AA Susruta Ngurah Putra menambahkan, untuk fasilitas sekolah ataupun untuk home schooling, Disdikpora bisa mengajukan anggaran. Sebab, yang perlu anggaran bukan hanya kegiatan PKM dan kegiatan lainnya. Namun juga sekolah terdampak sehingga bisa dilakukan pengajuan anggaran. "Disdikpora juga belum pernah mengajukan anggaran. Coba ajukan itu untuk fasilitas home school. Kan pendidikan juga terdampak Covid-19 dan perlu juga fasilitas," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SMPN 13 Denpasar, Ni Made Sukarni mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan siswa terkait dengan proses home schooling di masa pandemi ini. Teknisnya, pihaknya akan melakukan pembelajaran melalui online. Bagi yang tidak memiliki handphone, siswa tersebut akan dijajaki oleh guru untuk memberikan pembelajaran di rumah mereka masing-masing.

"Dari data kami sudah dapat bahwa ada 5 siswa yang tidak memiliki HP di SMPN 13 Denpasar. Mereka yang tidak memiliki HP akan dijajaki untuk belajar langsung dengan guru-guru mereka. Kemungkinan juga kedepan bisa dilakukan belajar langsung di sekolah karena jumlahnya hanya lima orang,"ungkapnya.

Sementara untuk masukan terkait dengan kendala dan proses pembangunan, Disdikpora dan pihak sekolah sepakat akan mencari solusi terkait dengan banjir dan pembangunan yang saat inj belum bisa diproses karena anggaran masih difokuskan untuk penanganan Covid-19. *mis