Pemerintah Bayar Utang Rp 45 T

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih atau Demer kemudian mengkritisi PLN terkait  pembayaran utang Pemerintah tersebut.

"Apakah anda yakin jika dana Rp45an triliun turun masalah keuangan di PLN terselesaikan dan likuiditas PLN jadi membaik sampai akhir tahun?," ujar Demer saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Kamis (25/6).

Zulkifli langsung menanggapi apa yang menjadi sorotan Demer. Menurut Zulkifli, secara umum keuangan PLN akan terbantu bila ada pembayaran utang kompensasi oleh pemerintah sebesar Rp. 45,42 triliun. Dia berjanji PLN akan tetap memberikan pelayanan secara optimal.

Zulkifli juga memastikan perusahaan tak akan bangkrut pada Oktober 2020 seperti yang sempat dibahas sejumlah pihak akhir-akhir ini dengan pencairan piutang kompensasi pemerintah.

"Dengan masuknya pembayaran itu, kami akan pastikan operasional PLN akan tetap aman sampai akhir 2020. Tidak akan (bangkrut Oktober 2020) itu kalau kompensasi dibayarkan. Selain itu, PLN akan optimalkan pendapatan dari penjualan listrik yang diperoleh setiap bulan dari pelanggan. Kami juga akan memberi pelayanan ketenagalistrikan secara berkualitas dan dapat diandalkan," papar Zulkifli.

Isu bangkrut PLN ini timbul setelah PLN mencatatkan kerugian pada kuartal I 2020. Pada periode tersebut, perusahaan membukukan rugi fantastis sebesar Rp38,87 triliun. Situasi ini berbanding terbalik dengan kuartal I 2019 lalu, di mana perusahaan mengantongi laba bersih sebesar Rp4,14 triliun.

Jika dilihat, pendapatan PLN naik tipis hanya 5,48 persen menjadi Rp72,7 triliun. Raihan pendapatan itu mayoritas berasal dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp70,24 triliun. Sumber lain berasal dari penyambungan pelanggan sebesar Rp1,83 triliun.*k22