Soal RUU HIP, Adi Wiryatama: Semua Harus Hormati Demokrasi
DENPASAR, NusaBali
Penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang berbuntut pembakaran bendera PDIP bersama pembakaran bendera PKI dalam demo di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (24/6) lalu, disebut sebagai aksi anarkis dan berlebihan.
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengingatkan kalaupun ada perbedaan pendapat soal RUU HIP, seharusnya semua pihak meng-hormatinya sebagai demokrasi. Adi Wiryatama menegaskan, dalam setiap pembentukan peraturan, ada mekanisme yang harus dihormati. "RUU HIP itu kewenangan DPR RI dan saat ini masih berproses," ujar Adi Wiryatama di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (29/6) siang.
Menurut Adi Wiryatama, RUU HIP yang diusulkan fraksi-fraksi di DPR RI adalah proses demokrasi. Siapa pun harus menghormatinya. "RUU HIP kan dalam proses di DPR RI. Kita tunggu prosesnya. Ini alam demokrasi, kita semua harus menghormati proses itu," tegas Adi Wiryatama yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali.
Ayah dari Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti ini menegaskan, kalau ada penolakan terhadap RUU HIP, ini sah-sah saja sebagai sebuah pendapat, sepanjang tidak dilakukannya dengan cara ekstrim. "Sah-sah saja menolak, tetapi jangan berperilaku anarkis. Cari solusi yang terbaik buat semua orang. Kalau berbicara Pancasila, bagi kami ya Pancasila itu sudah final. Kalau RUU HIP, ya itu prosesnya di DPR RI," jelas Adi Wiryatama.
Ketika ada yang mengaitkan PDIP sebagai PKI, yang merupakan partai terlarang di Indonesia, menurut Adi Wiryatama, itu adalah ungkapan asal ngomong. "Mereka tahu PDI Perjuangan? Nggak tahu PDI Perjuangan, mendingan diam," sodok Adi Wiryatama, yang kemarin didampingi Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana dan anggota Komisi III DPRD Bali, Nyoman Purwa Ngurah Arsana.
Menurut Adi Wiryatama, isu menghembuskan PDIP identik dengan PKI adalah upaya mengadu domba anak bangsa. Bahkan, PDIP seolah-olah musuh umat Islam. "Padahal, kita di PDIP sebagian besar adalah umat Islam. Kita kader PDIP tunduk dengan perintah Ibu Ketua Umum PDIP (Megawati Soekarnoputri). Kami taat dengan hukum. Maka, jalur hukum kita hormati untuk semua masalah bangsa ini," papar Adi Wiryatama.
Terkait kasus pembakaran bendera PDIP di Senayan, Adi Wiryatama mendukung penuh penegakan hukum atas gerakan dan aksi yang tergolong anarkis itu. "Kita tempuh jalur hukum. Hari ini (kemarin) kader PDIP ke Polda Bali menempuh jalan hukum, bukan demo-demo," jelas politisi senior asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang notabene mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010). *nat
Menurut Adi Wiryatama, RUU HIP yang diusulkan fraksi-fraksi di DPR RI adalah proses demokrasi. Siapa pun harus menghormatinya. "RUU HIP kan dalam proses di DPR RI. Kita tunggu prosesnya. Ini alam demokrasi, kita semua harus menghormati proses itu," tegas Adi Wiryatama yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali.
Ayah dari Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti ini menegaskan, kalau ada penolakan terhadap RUU HIP, ini sah-sah saja sebagai sebuah pendapat, sepanjang tidak dilakukannya dengan cara ekstrim. "Sah-sah saja menolak, tetapi jangan berperilaku anarkis. Cari solusi yang terbaik buat semua orang. Kalau berbicara Pancasila, bagi kami ya Pancasila itu sudah final. Kalau RUU HIP, ya itu prosesnya di DPR RI," jelas Adi Wiryatama.
Ketika ada yang mengaitkan PDIP sebagai PKI, yang merupakan partai terlarang di Indonesia, menurut Adi Wiryatama, itu adalah ungkapan asal ngomong. "Mereka tahu PDI Perjuangan? Nggak tahu PDI Perjuangan, mendingan diam," sodok Adi Wiryatama, yang kemarin didampingi Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana dan anggota Komisi III DPRD Bali, Nyoman Purwa Ngurah Arsana.
Menurut Adi Wiryatama, isu menghembuskan PDIP identik dengan PKI adalah upaya mengadu domba anak bangsa. Bahkan, PDIP seolah-olah musuh umat Islam. "Padahal, kita di PDIP sebagian besar adalah umat Islam. Kita kader PDIP tunduk dengan perintah Ibu Ketua Umum PDIP (Megawati Soekarnoputri). Kami taat dengan hukum. Maka, jalur hukum kita hormati untuk semua masalah bangsa ini," papar Adi Wiryatama.
Terkait kasus pembakaran bendera PDIP di Senayan, Adi Wiryatama mendukung penuh penegakan hukum atas gerakan dan aksi yang tergolong anarkis itu. "Kita tempuh jalur hukum. Hari ini (kemarin) kader PDIP ke Polda Bali menempuh jalan hukum, bukan demo-demo," jelas politisi senior asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang notabene mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010). *nat
Komentar