Implementasi Tri Sakti, Bali Provinsi Pertama Gelar Bulan Bung Karno

Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang bikin kegiatan Bulan Bung Karno, sebagai implementasi ajaran Tri Sakti Bung Karno.

Kegiatan Bulan Bung Karno sudah untuk kedua kalinya digelar di Bali. Edisi perdana sebelumnya, kegiatan Bulan Bung Karno dilaksanakan 1-30 Juni 2019 silam. Seperti edisi perdana, Bulan Bung Karno kali ini, 1-30 Juni 2020, juga diisi dengan berbagai lomba dan kegiatan selama sebulan penuh.

Gubernur Koster menyebutkan, kegiatan Bulan Bung Karno digelar untuk mengenang sosok ‘Bapak Pendiri Bangsa’ dan sekaligus mengimplmentasikan ideologi dan gagasannya selama ini. Sebagai seorang pejuang dan Bapak Bangsa, Bung Karno yang mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan, telah memberikan beberapa gagasan yang dikenal dengan Tri Sakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Menurut Koster, selain relevan dengan perkembangan zaman, ajaran Bung Karno juga mengandung nilai-nilai yang tembus zaman, bisa diaplikasikan oleh penerus bangsa untuk membangun negara, menyejahterakan masyarakat, dan memberikan landasan untuk eksistensi bangsa.

“Alasan itulah yang membuat saya tanpa ragu melaksanakan Bulan Bung Karno di Bali, dengan membuatkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, sehingga bisa diterapkan juga kabupaten/kota,” tandas Koster.

Disebutkan, pemikiran Bung Karno sangat cocok dan sinkron dengan visi misi Pemprov Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. “Tri Sakti Bung Karno sangat ideal dimplementasikan di tingkat desa adat, karena mempunyai cakupan ketiganya,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Berdaulat secara Politik dalam ajaran Tri Sakti Bung Karno, kata Koster, diimplementasikan dengan keberadaan desa adat yang sudah ada awig-awig dan peraremnya yang benar-benar dipatuhi oleh krama setempat. Sedangkan Berdikari secara Ekonomi dalam ajaran Tri Sakti Bung Karno bisa diwujudkan dengan keberadaan  LPD di desa adat, yang bantu menggerakkan perekonomian masyarakat. “Bahkan, dalam Perda Nomor 24 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, desa adat juga sudah dilengkapi dengan struktur ekonomi yang baru,” papar mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode ini.

Koster menyebutkan, desa adat juga adalah tempatnya memelihara adat istiadat, seni, dan budaya sehingga menjaga pribadi Bali yang berbudaya. "Selaras dengan Berkepribadian dalam Kebudayaan dari ajaran Tri Sakti Bung Karno," kata Koster dalam acara yang dihadiri pula Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati (Cok Ace), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster, segenap pimpinan OPD, dan perwakilan berbagai lapisan masyarakat tersebut.

Menurut Koster, krama Bali harus bersyukur dengan peninggalan gagasan Bung Karno demi menjaga bangsa dan negara tercinta ini. “Jadi, Bulan Bung Karno ini bukan hanya sebatas seremonial untuk memperingati Bung Karno, tapi harus ambil makna nyata dalam mendorong masyarakat kita untuk menerapkan ajaran Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari.”

Koster sendiri mengapresiasi lomba-lomba yang telah dilaksanakan dalam Bulan Bung Karno ini, seperti lomba Vlog Satgas Covid Tingkat Desa Adat dan Lomba Video Pemanfaatan Pekarangan Rumah oleh Tim Penggerak PKK. Menurut Koster, lomba inovasi pemanfaatan pekarangan rumah ini sangat baik untuk mewujudkan kedualatan pangan di tingkat rumah tangga.

“Bayangkan jika semua masyarakat Bali bisa mengimplementasikannya, terlebih bisa memanfaatkan pekarangan di jalan-jalan desa atau halaman pura, maka kedaulatan pangan untuk masyarakat bisa tercapai. Apalagi, program ini telah digerakkan sejak tahun lalu oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali,” Koster sembari melirik Nyonya Suastini Koster yang notabene istrinya.

Koster saat ini sedang mengecek apakah lahan di Bali cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Bali demi menuju kedaulatan pangan. Koster mengaku tidak ingin terbuai dengan sektor pariwisata saja, sumber pendapatan di Bali harus disokong oleh sektor riil lainnya, sehingga bisa menopang kehidupan masyarakat.

“Tidak seperti sekarang, begiti terkena Covid-19, sektor pariwisata tidak berjalan, pereknomian Bali jadi mandek. Saya ingin ke depan harus ada sektor lainnya juga yang bisa menopang ekonomi. Sektor pertanian adalah jawabannya,” tegas Koster.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana, dalam laporannya mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan Bulan Bung Karno adalah Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno serta Acuan Penyelenggaraan Bulan Bung Karno tertanggal 22 Mei 2020. Tujuan pelaksanaan Bulan Bung Karno adalah mengimplementasikan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

Kegiatan yang digelar untuk memeriahkan Bulan Bung Karno, antara lain, Apel Hari Pancasila 1 Juni 2020, Wibminar ‘Aktualisasi Tri Sakti Bung Karno dalam Menyongsong Bali Era Baru’ (6 Juni 2020 di Bale Gajah Jaya Sabha Denpasar), lomba Vlog Satgas Covid-19 berbasis Desa Adat (6-28 Juni 2020 dengan melibatkan peserta 65 Satgas), lomba Video Dokumenter Inovasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Desa (6-27 Juni 2020), pertunjukan seni virtual yang diikuti oleh 11 kelompok seniman, sastrawan dan budayawan (21 Juni 2020), dan Penutupan Bulan Bung Karno (30 Juni 2020).

Desa Adat Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar keluar sebagai juara I lomba Vlog Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat. Desa Mas mengungguli Desa Adat Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung (yang meraih juara II) dan Desa Adat Beng, Kecamatan Gianyar (juara III). Sedangkan lomba Video Dokumenter Pemanfaatan Pekarangan Rumah dimenangkan TP PKK Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung (juara I), serta TP PKK Desa Budeng, Kecamatan Jembrana (juara II), dan I Komang Suryawan (juara III). *nat,ind