Pemprov Dukung Penuh Pilkada dengan Protokol Kesehatan Ketat
DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali mendukung penuh pelaksanaan Pilkada serentak 6 daerah di Bali, 9 Desember 2020 mendatang. Karena pesta gong demokrasi berlangsung di tengah pandemi Covid-19, Pilkada 2020 harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Arta Ardana Sukawati alias Cok Ace, saat acara Apel Siaga dalam Jaringan ‘Bali Siap Pemilihan Serentak 2020’ yang digelar KPU Bali secara virtual, di Ruang Kerja Wagub Bali, Niti Mandala Denpasar, Kamis (2/7) siang. Apel kemarin diikuti Ketua KPU RI Arif Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, jajaran KPU Bali, jajaran Bawaslu Bali, jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Bali, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, perwakilan Polda Bali, dan utusan Kodam IX/Udayana. Wagub Cok Ace sendiri kemarin didampingi didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana.
Cok Ace menyatakan, Pilkada 2020 ini memiliki arti dan pengalaman yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Proses pemilihan kepala daerah harus tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19, untuk memastikan kepemimpinan di tiap daerah tetap ada.
"Sebab, hal ini (keberadaan pemimpin) berpengaruh terhadap stabilitas politik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pilkada kali ini sedikit berbeda karena berlangsung saat pandemi Covid-19," tandas Cok Ace.
Cok Ace meminta agar pelaksanaan Pilkada 2020 dilakukan sesuai protokol kesehatan cegah Covid-19 dalam semua tahapannya. Cok Ace berharap koordinasi antara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dinas Kesehatan di masing-masing daerah dapat terjaga dengan baik, tentunya di bawah pengawasan Bawaslu Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
"Koordinasi dalam pengawasan Pilkada 2020 juga harus berjalan dengan baik, terutama pengawasan oleh Bawaslu," terang tokoh dari Puri Agung Ubud, Desa/Kecamatan Ubud, Gianyar yang juga mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini.
Menurut Cok Ace, pada prinsipnya Pemprov Bali menuju ‘Bali Era Baru’ melalui ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Pilkada 2020 serentak. Pelaksanaan Pilkada 2020 diharapkan dapat berjalan demokratis dan menjamin aspek kesehatan seluruh masyarakat, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan cegah Covid-19.
Di akhir ‘sekapur sirih’-nya, Cok Ace berharap persiapan Pilkada 2020 yang dilakukan dengan protokol kesehatan cegah Covid-19, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota, dapat berjalan lancar. "Kita optimis pelaksanaan Pilkada 2020 serentak nanti berjalan lancar," papar Cok Ace yang juga Ketua BOPD PHRI Bali.
Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman dalam sambutannya secara virtual mengatakan Pilkada akan dilaksanakan secara serentak di 270 daerah se-Indonesia, 9 Desember 2020 mendatang. Khusus untuk Provinsi Bali, penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan di 6 kabupaten-/kota, yakni Pilkada badung 2020, Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020.
Menurut Arif Budiman, pelaksanaan Pilkada diundur dari jadwal semula 23 September 2020, karena terganggu oleh pandemi Covid-19. Dia berharap setiap tahapan Pilkada 2020 agar dipersiapkan dengan matang, termasuk sarana dan prasarana, personel, dan penganggarannya.
Arif Budiman mengatakan, pihaknya menekankan agar petugas di lapangan bekerja dengan menggunakan Alat pelindung diri (APD). "Jangan sampai penyelenggara Pemilu menjadi penyebar virus dan menjadi klaster Covid-19," pinta Arif Budiman.
Disebutkan, perlu disosialisasikan ke semua pihak dua hal penting dalam pelaksanaan Pilkada 2020, yaitu faktor keselamatan dan kesehatan. "Bagaimana kita di tengah pandemi Covid-19 ini bisa melaksanakan tahapan Pilkada dengan baik, tetap selamat dan sehat, Pemilu yang luber dan jurdil dapat terwujud," harapnya. *nat
Cok Ace menyatakan, Pilkada 2020 ini memiliki arti dan pengalaman yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Proses pemilihan kepala daerah harus tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19, untuk memastikan kepemimpinan di tiap daerah tetap ada.
"Sebab, hal ini (keberadaan pemimpin) berpengaruh terhadap stabilitas politik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pilkada kali ini sedikit berbeda karena berlangsung saat pandemi Covid-19," tandas Cok Ace.
Cok Ace meminta agar pelaksanaan Pilkada 2020 dilakukan sesuai protokol kesehatan cegah Covid-19 dalam semua tahapannya. Cok Ace berharap koordinasi antara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dinas Kesehatan di masing-masing daerah dapat terjaga dengan baik, tentunya di bawah pengawasan Bawaslu Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
"Koordinasi dalam pengawasan Pilkada 2020 juga harus berjalan dengan baik, terutama pengawasan oleh Bawaslu," terang tokoh dari Puri Agung Ubud, Desa/Kecamatan Ubud, Gianyar yang juga mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini.
Menurut Cok Ace, pada prinsipnya Pemprov Bali menuju ‘Bali Era Baru’ melalui ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Pilkada 2020 serentak. Pelaksanaan Pilkada 2020 diharapkan dapat berjalan demokratis dan menjamin aspek kesehatan seluruh masyarakat, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan cegah Covid-19.
Di akhir ‘sekapur sirih’-nya, Cok Ace berharap persiapan Pilkada 2020 yang dilakukan dengan protokol kesehatan cegah Covid-19, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota, dapat berjalan lancar. "Kita optimis pelaksanaan Pilkada 2020 serentak nanti berjalan lancar," papar Cok Ace yang juga Ketua BOPD PHRI Bali.
Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman dalam sambutannya secara virtual mengatakan Pilkada akan dilaksanakan secara serentak di 270 daerah se-Indonesia, 9 Desember 2020 mendatang. Khusus untuk Provinsi Bali, penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan di 6 kabupaten-/kota, yakni Pilkada badung 2020, Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020.
Menurut Arif Budiman, pelaksanaan Pilkada diundur dari jadwal semula 23 September 2020, karena terganggu oleh pandemi Covid-19. Dia berharap setiap tahapan Pilkada 2020 agar dipersiapkan dengan matang, termasuk sarana dan prasarana, personel, dan penganggarannya.
Arif Budiman mengatakan, pihaknya menekankan agar petugas di lapangan bekerja dengan menggunakan Alat pelindung diri (APD). "Jangan sampai penyelenggara Pemilu menjadi penyebar virus dan menjadi klaster Covid-19," pinta Arif Budiman.
Disebutkan, perlu disosialisasikan ke semua pihak dua hal penting dalam pelaksanaan Pilkada 2020, yaitu faktor keselamatan dan kesehatan. "Bagaimana kita di tengah pandemi Covid-19 ini bisa melaksanakan tahapan Pilkada dengan baik, tetap selamat dan sehat, Pemilu yang luber dan jurdil dapat terwujud," harapnya. *nat
1
Komentar