Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditangkap KPK
Pasutri Bupati-Ketua Dewan Terjaring OTT KPK Bersama Kepala Bappeda
JAKARTA, NusaBali
Di tengah pandemi Covid-19 yang sedang berkecamuk, Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar, 70, justru ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (2/7) malam.
Bupati Ismunandar terjaring OTT KPK bersama istrinya, Encek UR Firgasih, 57, yang notabene Ketua DPRD Kutai Timur.
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengatakan selain pasutri Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur, sejumlah orang juga terjaring OTT malam itu. Termasuk di antaranya seorang Kepala Bappeda. "Semalam (Kamis) kita amankan sang Bupati beserta istrinya dan seorang Kepala Bappeda dari sebuah hotel di Jakarta," ungkap Nawawi Pomolango dilangsir detikcom di Jakarta, Jumat (3/7).
Sedangkan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan secara keseluruan ada 15 orang yang diamankan dalam OTT terkait Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur ini. Sebanyak 7 orang dari mereka ditangkap di Jakarta, sementara 8 orang lainnya dicokok Kutai Timur dan Samarinda (Kalimantan Timur). Bupati Ismunandar diduga menerima suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur.
Selain mengamankan pasutri Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang dan buku rekening bank dalam OTT ini. Namun, jumlah uangnnya masih dihitung. Sedangkan mereka yang ditangkap, semuanya masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Bupati Ismunandar merupakan kepala daerah yang diusung PPP. Dia bukan orang baru di Pemkab Kutai Timur. Politisi kelahiran 7 Agustus 1960 ini sebelumnya menjabat Sekda Kabupaten Kutai Timur 2010-2015. Sebelumnya, Ismunandar sempat menempati sejumlah jabatan, seperti Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Kutai Timur (23 Juli 2006-2010), Kadis Kelautan dan Perikanan Kutai Timur (2004-2006), Kadis PU Kutai Timur (24 Desember 2003-2004).
Selain di pemerintahan, Ismunandar juga menjabat ketua di sejumlah organisasi. Misalnya, Ketua PC Nahdatul Ulama Kutai Timur (2006-sekarang), Ketua Umum PSSI Kutai Timur (2011-sekarang), Ketua PMI Kutai Timur (2012-Sekarang). Bupati Ismunandar menyelesaikan pendidikan SI Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang (lulus 1986), Spesialis-1 International Institute For Aerospace and Earth Sciences the Netherland (Geographic Lanscape/lulus 1988), dan S2 Universitas Gajah Mada Yogyakarta (Perencanaan Kota dan Daerah/lulus 1999).
Sedangkan sang istri, Encek UR Firgasih, yang kini menjabat Ketua DPRD Kutai Timur 2019-2024, juga merupakan politisi PPP. Perempuan berusia 57 tahun ini dipercaya menjabat Ketua Dewan, karena PPP mendominasi 9 kursi DPRD Kutai Timur hasil Pileg 2019.
Encek Firgasih merupakan perempuan kelahiran Samarinda, 24 Juni 1963. Dia sudah malang melintang di berbagai organisasi sejak aktif sebagai siswa SMP, dimulai sebagai pengurus Pramuka tahun 1976, menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Samarinda tahun 1978, lanjut OSIS SMA Negeri 1 Samarinda tahun 1981.
Kemudian, ketika kuliah dis ebuah perguruan tinggdi di Malang, Jawa Timur, Encek Firgasih aktif sebagai anggota Senat Mahasiswa Malang. Pada 1985, dia dipercaya menjadi pengurus organisasi mahasiswa asal Kaltim, Keluarga Pelajar Mahasiswa Kaltim (KPMKT) Cabang Malang.
Karier politiknya juga terbilang moncer. Lolos ke kursi Dewan hasil Pileg 2014, Encek Firgasih dipercaya menjadi Wakil Ketus DPRD Kutai Timur 2014-2019 dari Fraksi PPP. Ketika lolos lagi dalkam Pileg 2019, Ketua DPC PPP Kutai Timur ini otomatis dipercaya menjadi Ketua DPRD Kutai Timur 2019-2024.
Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PPP, Achmad Baidowi, mengaku kaget atas penangkapan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Firgasih. "Kami kaget dengan informasi tersebut. Sejauh ini, kami belum ada komunikasi dengan beliau maupun keluarga terkait informasi terkini," jelas Baidowi di Jakarta, Jumat kemarin.
PPP masih mengedepankan azas praduga tak bersalah. PPP menunggu informasi lanjutan dari KPK mengenai OTT yang juga menjaring Encek Firgasih, Ketua DPRD Kutai Timur yang ditangkap bersama suaminya, Bupati Ismunandar. "Tentu PPP mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kami tunggu info resmi dari KPK. Selanjutnya, PPP akan mengambil tindakan secara organisasi," katanya. *
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengatakan selain pasutri Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur, sejumlah orang juga terjaring OTT malam itu. Termasuk di antaranya seorang Kepala Bappeda. "Semalam (Kamis) kita amankan sang Bupati beserta istrinya dan seorang Kepala Bappeda dari sebuah hotel di Jakarta," ungkap Nawawi Pomolango dilangsir detikcom di Jakarta, Jumat (3/7).
Sedangkan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan secara keseluruan ada 15 orang yang diamankan dalam OTT terkait Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur ini. Sebanyak 7 orang dari mereka ditangkap di Jakarta, sementara 8 orang lainnya dicokok Kutai Timur dan Samarinda (Kalimantan Timur). Bupati Ismunandar diduga menerima suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur.
Selain mengamankan pasutri Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang dan buku rekening bank dalam OTT ini. Namun, jumlah uangnnya masih dihitung. Sedangkan mereka yang ditangkap, semuanya masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Bupati Ismunandar merupakan kepala daerah yang diusung PPP. Dia bukan orang baru di Pemkab Kutai Timur. Politisi kelahiran 7 Agustus 1960 ini sebelumnya menjabat Sekda Kabupaten Kutai Timur 2010-2015. Sebelumnya, Ismunandar sempat menempati sejumlah jabatan, seperti Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Kutai Timur (23 Juli 2006-2010), Kadis Kelautan dan Perikanan Kutai Timur (2004-2006), Kadis PU Kutai Timur (24 Desember 2003-2004).
Selain di pemerintahan, Ismunandar juga menjabat ketua di sejumlah organisasi. Misalnya, Ketua PC Nahdatul Ulama Kutai Timur (2006-sekarang), Ketua Umum PSSI Kutai Timur (2011-sekarang), Ketua PMI Kutai Timur (2012-Sekarang). Bupati Ismunandar menyelesaikan pendidikan SI Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang (lulus 1986), Spesialis-1 International Institute For Aerospace and Earth Sciences the Netherland (Geographic Lanscape/lulus 1988), dan S2 Universitas Gajah Mada Yogyakarta (Perencanaan Kota dan Daerah/lulus 1999).
Sedangkan sang istri, Encek UR Firgasih, yang kini menjabat Ketua DPRD Kutai Timur 2019-2024, juga merupakan politisi PPP. Perempuan berusia 57 tahun ini dipercaya menjabat Ketua Dewan, karena PPP mendominasi 9 kursi DPRD Kutai Timur hasil Pileg 2019.
Encek Firgasih merupakan perempuan kelahiran Samarinda, 24 Juni 1963. Dia sudah malang melintang di berbagai organisasi sejak aktif sebagai siswa SMP, dimulai sebagai pengurus Pramuka tahun 1976, menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Samarinda tahun 1978, lanjut OSIS SMA Negeri 1 Samarinda tahun 1981.
Kemudian, ketika kuliah dis ebuah perguruan tinggdi di Malang, Jawa Timur, Encek Firgasih aktif sebagai anggota Senat Mahasiswa Malang. Pada 1985, dia dipercaya menjadi pengurus organisasi mahasiswa asal Kaltim, Keluarga Pelajar Mahasiswa Kaltim (KPMKT) Cabang Malang.
Karier politiknya juga terbilang moncer. Lolos ke kursi Dewan hasil Pileg 2014, Encek Firgasih dipercaya menjadi Wakil Ketus DPRD Kutai Timur 2014-2019 dari Fraksi PPP. Ketika lolos lagi dalkam Pileg 2019, Ketua DPC PPP Kutai Timur ini otomatis dipercaya menjadi Ketua DPRD Kutai Timur 2019-2024.
Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PPP, Achmad Baidowi, mengaku kaget atas penangkapan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Firgasih. "Kami kaget dengan informasi tersebut. Sejauh ini, kami belum ada komunikasi dengan beliau maupun keluarga terkait informasi terkini," jelas Baidowi di Jakarta, Jumat kemarin.
PPP masih mengedepankan azas praduga tak bersalah. PPP menunggu informasi lanjutan dari KPK mengenai OTT yang juga menjaring Encek Firgasih, Ketua DPRD Kutai Timur yang ditangkap bersama suaminya, Bupati Ismunandar. "Tentu PPP mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kami tunggu info resmi dari KPK. Selanjutnya, PPP akan mengambil tindakan secara organisasi," katanya. *
1
Komentar