Jokowi Bantah Marah, tapi Memotivasi Menteri
Tegaskan Rencana Perampingan 18 Lembaga Pemerintah
JAKARTA, NusaBali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memotivasi para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja lebih keras dalam menangani Covid-19, bukan marah-marah kepada para menteri dalam sidang kabinet paripurna.
"Oleh sebab itu saya minta para menteri untuk bekerja keras, tapi kalau mintanya dengan nada yang berbeda yang untuk memotivasi para menteri untuk bekerja lebih keras lagi, bukan marah, memotivasi agar lebih keras lagi bekerjanya," kata Presiden Jokowi, di Istana Merdeka Jakarta, Senin. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan sejumlah media massa.
Presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 sempat berkata dengan nada keras kepada para menteri. Presiden meminta agar para menteri punya perasaan yang sama, agar dapat membuat keputusan dan bertindak dalam suasana krisis, bukan hanya normal-normal saja.
Bahkan, Presiden Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan untuk melakukan reshuffle kabinet serta membubarkan lembaga. "Karena kalau melihat angka-angka memang perkiraan puncaknya Agustus-September, perkiraan terakhir yang saya terima, tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu ini bisa angkanya bisa berbeda," ujar Presiden.
Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan rencana untuk melakukan perampingan 18 lembaga pemerintahan. "Ada perampingan, dalam waktu dekat jumlahnya 18 (lembaga)," katanya.
Dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu, dia menyampaikan kemungkinan untuk membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet karena para menteri bekerja biasa-biasa saja. "Semakin ramping organisasi, cost-nya juga semakin kita kendalikan anggaran biaya. Kita lihat kalau kita kembalikan ke menteri, ke dirjen, ke direktorat, kenapa harus pakai badan-badan atau komisi-komisi itu lagi?," kata Jokowi. Dengan perampingan lembaga dan komisi, dia berharap pemerintahan dapat bekerja lebih efisien. "Kapal itu se-simple mungkin sehingga bergeraknya semakin cepat, organisasi ke depan kira-kira seperti itu, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara gede mengalahkan negara kecil," katanya, seperti dilansir Antara.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, secara terpisah menambahkan lembaga yang akan dibubarkan berbentuk komite, komisi hingga badan. "Tapi nanti kita finalkan," katanya. Dalam pemerintahan jilid I (2014-2019) Jokowi telah membubarkan 23 lembaga. *
Presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 sempat berkata dengan nada keras kepada para menteri. Presiden meminta agar para menteri punya perasaan yang sama, agar dapat membuat keputusan dan bertindak dalam suasana krisis, bukan hanya normal-normal saja.
Bahkan, Presiden Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan untuk melakukan reshuffle kabinet serta membubarkan lembaga. "Karena kalau melihat angka-angka memang perkiraan puncaknya Agustus-September, perkiraan terakhir yang saya terima, tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu ini bisa angkanya bisa berbeda," ujar Presiden.
Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan rencana untuk melakukan perampingan 18 lembaga pemerintahan. "Ada perampingan, dalam waktu dekat jumlahnya 18 (lembaga)," katanya.
Dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu, dia menyampaikan kemungkinan untuk membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet karena para menteri bekerja biasa-biasa saja. "Semakin ramping organisasi, cost-nya juga semakin kita kendalikan anggaran biaya. Kita lihat kalau kita kembalikan ke menteri, ke dirjen, ke direktorat, kenapa harus pakai badan-badan atau komisi-komisi itu lagi?," kata Jokowi. Dengan perampingan lembaga dan komisi, dia berharap pemerintahan dapat bekerja lebih efisien. "Kapal itu se-simple mungkin sehingga bergeraknya semakin cepat, organisasi ke depan kira-kira seperti itu, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara gede mengalahkan negara kecil," katanya, seperti dilansir Antara.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, secara terpisah menambahkan lembaga yang akan dibubarkan berbentuk komite, komisi hingga badan. "Tapi nanti kita finalkan," katanya. Dalam pemerintahan jilid I (2014-2019) Jokowi telah membubarkan 23 lembaga. *
1
Komentar