APBN Defisit Rp 1.039 Triliun
JAKARTA, NusaBali
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mengalami defisit atau minus hingga Rp 1.039 triliun.
Menurutnya, hal itu merupakan pilihan pahit yang harus dilakukan pemerintah demi menyelamatkan ekonomi dari dampak Corona (Covid-19).
"Kondisi tahun ini sangat challenging dan tahun ini dengan kondisi penerimaan pajak turun dan ekonomi melambat mau tidak mau harus defisit sampai Rp 1.039 triliun, ini pilihan yang pahit," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, pada webinar, Selasa (14/7).
Yustinus mengatakan, jika itu tidak dilakukan maka seluruh rakyat Indonesia akan dirugikan. Adanya Corona mengubah semua rencana pemerintah, bahkan mimpi 2045 akan direvisi dengan adanya Corona.
Untuk itu, kata Yustinus, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah menyediakan RUU Omnibus Law. Cara ini dinilai dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang saat ini terdampak Corona.
"Omnibus law menurut kami strategi yang paling mungkin untuk saat ini. Mungkin bukan the best policy atau the second best tapi itu yang paling mungkin saat ini. Apakah ini serba buruk pasti juga tidak. Saya yakin punya hal baik," kata Yustinus.
Sebeumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung defisit APBN yang bengkak karena pandemi virus Corona. Meski demikian, Jokowi yakin defisit APBN akan berangsur turun dan kembali ke level di bawah 3% pada 2023.
"Jadi nanti akan ada penyesuaian. Sekarang defisitnya 6,38% (dalam Perpres 72/2020 defisit APBN 6,34%), nanti tahun depan akan menjadi 5 koma, tahun depannya lagi 4 koma, ke tahun itu akan di bawah 3% lagi," ujar Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Meski defisit APBN tahun ini membengkak, Jokowi menilai angka itu masih relatif kecil dibandingkan dengan negara lain. Dia juga menjamin pemerintah menjalankan APBN dengan hati-hati.
"Yang paling penting menurut saya bukan gedenya, tapi tepat sasaran, yang disasar benar. Seperti bansos produktif untuk bantuan modal kerja, asal tepat sasaran. Yakni, membangkitkan daya beli masyarakat dan membantu modal kerja," kata Jokowi..
Sebelumnya, Jokowi mengundang para pelaku usaha mikro, mulai dari pedagang pasar hingga asongan ke Istana Kepresidenan. Mereka diberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) masing-masing Rp 2,4 juta.
Bantuan itu juga akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro lainnya. Jika dijumlahkan, total BMK mencapaj Rp 28,8 triliun. *
"Kondisi tahun ini sangat challenging dan tahun ini dengan kondisi penerimaan pajak turun dan ekonomi melambat mau tidak mau harus defisit sampai Rp 1.039 triliun, ini pilihan yang pahit," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, pada webinar, Selasa (14/7).
Yustinus mengatakan, jika itu tidak dilakukan maka seluruh rakyat Indonesia akan dirugikan. Adanya Corona mengubah semua rencana pemerintah, bahkan mimpi 2045 akan direvisi dengan adanya Corona.
Untuk itu, kata Yustinus, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah menyediakan RUU Omnibus Law. Cara ini dinilai dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang saat ini terdampak Corona.
"Omnibus law menurut kami strategi yang paling mungkin untuk saat ini. Mungkin bukan the best policy atau the second best tapi itu yang paling mungkin saat ini. Apakah ini serba buruk pasti juga tidak. Saya yakin punya hal baik," kata Yustinus.
Sebeumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung defisit APBN yang bengkak karena pandemi virus Corona. Meski demikian, Jokowi yakin defisit APBN akan berangsur turun dan kembali ke level di bawah 3% pada 2023.
"Jadi nanti akan ada penyesuaian. Sekarang defisitnya 6,38% (dalam Perpres 72/2020 defisit APBN 6,34%), nanti tahun depan akan menjadi 5 koma, tahun depannya lagi 4 koma, ke tahun itu akan di bawah 3% lagi," ujar Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Meski defisit APBN tahun ini membengkak, Jokowi menilai angka itu masih relatif kecil dibandingkan dengan negara lain. Dia juga menjamin pemerintah menjalankan APBN dengan hati-hati.
"Yang paling penting menurut saya bukan gedenya, tapi tepat sasaran, yang disasar benar. Seperti bansos produktif untuk bantuan modal kerja, asal tepat sasaran. Yakni, membangkitkan daya beli masyarakat dan membantu modal kerja," kata Jokowi..
Sebelumnya, Jokowi mengundang para pelaku usaha mikro, mulai dari pedagang pasar hingga asongan ke Istana Kepresidenan. Mereka diberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) masing-masing Rp 2,4 juta.
Bantuan itu juga akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro lainnya. Jika dijumlahkan, total BMK mencapaj Rp 28,8 triliun. *
Komentar