Warga Soroti Nepotisme Perbekel Air Kuning
Ketua LPM diisi adik kandung perbekel. Bendahara BUMDes menantunya, sopir motor sampah iparnya, dan para tukang sapu adalah keponakan perbekel.
NEGARA, NusaBali
Sejumlah warga Desa Air Kuning, Kecamatan/Kabupaten Jembrana, menyoroti perbekel setempat yang dinilai mengedepankan nepotisme dalam menentukan jajaran perangkat desa. Tidak hanya memunculkan orang-orang mantan tim suksesnya, namun perbekel juga dituding terang-terangan memasukkan sejumlah anggota keluarganya tanpa mekanisme yang jelas.
Berdasar informasi, sikap nepotisme Perbekel Air Kuning, Samsudin, sudah berulang kali ditunjukkan usai dilantik pada akhir Desember 2019 lalu. Selama hampir 7 bulan menjabat, sebagian besar jajaran perangkat desa dirombak, dan diisi anggota keluarga perbekel. Seperti di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga tenaga kebersihan.
“Ketua LPM sekarang diisi adik kandungnya. Bendahara BUMDes diisi menantunya. Kemudian yang jadi sopir motor sampah iparnya, dan para tukang sapu adalah keponakannya,” ujar sejumlah warga Air Kuning kepada NusaBali, Kamis (16/7).
Menurut sejumlah warga serta tokoh masyarakat di Air Kuning, perbekel memang punya wewenang menentukan pergantian jajaran perangkat desa. Namun dalam melakukan pergantian itu, seharusnya ada mekanisme. Paling tidak sosialisasi dan meminta pertimbangan para calon yang akan diangkat. “Seperti jabatan ketua LPM. Harusnya ada sosialisasi, ambil calon dari masing-masing banjar, baru pemilihan. Tetapi waktu ini, perbekel ujug-ujug membawa adiknya sebagai satu-satunya calon, dan langsung diangkat oleh dia. Selama ini, tidak pernah ada proses begitu. Makanya kami lihat sudah sangat keterlaluan,” ucap salah seorang warga.
Sebelumnya sejumlah tokoh masyarakat sempat menyarankan perbekel mengikuti mekanisme yang sudah berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Namun perbekel bersikukuh dengan pendiriannya, harus memasukkan sejumlah keluarganya itu. Padahal masih banyak orang lain yang lebih berkualitas untuk kepentingan desa. “Ketua LPM yang diganti itu, sebenarnya sudah sangat bagus. Malah tiba-tiba diganti. Parahnya lagi, waktu pemberhentian ketua LPM, yang diberhentikan sama tidak ada diundang. Masalahnya hanya gara-gara beda pilihan,” kata sejumlah warga yang enggan namanya dikorankan.
Sementara Perbekel Air Kuning, Samsudin, saat dikonfirmasi Kamis kemarin, membantah tudingan nepotisme tersebut. Menurutnya, pemilihan terhadap adik kandungnya sebagai ketua LPM ataupun sejumlah keluarganya yang ikut di BUMDes maupun petugas kebersihan, sudah melalui musyawarah desa. Menurut Samsudin, ketua LPM yang lama diganti karena mengundurkan diri, dan bukan diberhentikan.
“Ketua LPM yang lama mengundurkan diri. Mungkin karena sudah 12 tahun jadi ketua LPM dan ada kesibukan lain. Waktu ngangkat ketua LPM yang baru juga sudah melalui musyawarah. Dari Sekdes, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan kelian-kelian banjar juga setuju dengan satu calon. Sudah melalui proses,” kata Samsudin.
Disinggung jika dirinya menolak saran untuk menjaring calon ketua LPM dari masing-masing banjar, Samsudin tidak mengiyakan ataupun membantah. Namun dirinya kembali menegaskan, pemilihan ketua LPM ataupun sejumlah jajaran pengurus yang diganti di desa, sudah melalui musyawarah desa. “Semua melalui proses musyawarah, dan semua sudah setuju. Tidak ada masalah,” tandas Samsudin. *ode
Berdasar informasi, sikap nepotisme Perbekel Air Kuning, Samsudin, sudah berulang kali ditunjukkan usai dilantik pada akhir Desember 2019 lalu. Selama hampir 7 bulan menjabat, sebagian besar jajaran perangkat desa dirombak, dan diisi anggota keluarga perbekel. Seperti di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga tenaga kebersihan.
“Ketua LPM sekarang diisi adik kandungnya. Bendahara BUMDes diisi menantunya. Kemudian yang jadi sopir motor sampah iparnya, dan para tukang sapu adalah keponakannya,” ujar sejumlah warga Air Kuning kepada NusaBali, Kamis (16/7).
Menurut sejumlah warga serta tokoh masyarakat di Air Kuning, perbekel memang punya wewenang menentukan pergantian jajaran perangkat desa. Namun dalam melakukan pergantian itu, seharusnya ada mekanisme. Paling tidak sosialisasi dan meminta pertimbangan para calon yang akan diangkat. “Seperti jabatan ketua LPM. Harusnya ada sosialisasi, ambil calon dari masing-masing banjar, baru pemilihan. Tetapi waktu ini, perbekel ujug-ujug membawa adiknya sebagai satu-satunya calon, dan langsung diangkat oleh dia. Selama ini, tidak pernah ada proses begitu. Makanya kami lihat sudah sangat keterlaluan,” ucap salah seorang warga.
Sebelumnya sejumlah tokoh masyarakat sempat menyarankan perbekel mengikuti mekanisme yang sudah berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Namun perbekel bersikukuh dengan pendiriannya, harus memasukkan sejumlah keluarganya itu. Padahal masih banyak orang lain yang lebih berkualitas untuk kepentingan desa. “Ketua LPM yang diganti itu, sebenarnya sudah sangat bagus. Malah tiba-tiba diganti. Parahnya lagi, waktu pemberhentian ketua LPM, yang diberhentikan sama tidak ada diundang. Masalahnya hanya gara-gara beda pilihan,” kata sejumlah warga yang enggan namanya dikorankan.
Sementara Perbekel Air Kuning, Samsudin, saat dikonfirmasi Kamis kemarin, membantah tudingan nepotisme tersebut. Menurutnya, pemilihan terhadap adik kandungnya sebagai ketua LPM ataupun sejumlah keluarganya yang ikut di BUMDes maupun petugas kebersihan, sudah melalui musyawarah desa. Menurut Samsudin, ketua LPM yang lama diganti karena mengundurkan diri, dan bukan diberhentikan.
“Ketua LPM yang lama mengundurkan diri. Mungkin karena sudah 12 tahun jadi ketua LPM dan ada kesibukan lain. Waktu ngangkat ketua LPM yang baru juga sudah melalui musyawarah. Dari Sekdes, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan kelian-kelian banjar juga setuju dengan satu calon. Sudah melalui proses,” kata Samsudin.
Disinggung jika dirinya menolak saran untuk menjaring calon ketua LPM dari masing-masing banjar, Samsudin tidak mengiyakan ataupun membantah. Namun dirinya kembali menegaskan, pemilihan ketua LPM ataupun sejumlah jajaran pengurus yang diganti di desa, sudah melalui musyawarah desa. “Semua melalui proses musyawarah, dan semua sudah setuju. Tidak ada masalah,” tandas Samsudin. *ode
Komentar