Sindiran Fraksi PDIP Bikin Pastika ‘Murka’
Gubernur tegaskan dana Rp 186 miliar yang disoal Fraksi PDIP itu sudah termasuk Rp 45 miliar tambahan bansos permintaan DPRD Bali
Dipicu Masalah Kenaikan Hibah Rp 186 Miliar di Rapat Paripurna
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Made Mangku Pastika ‘murka’ gara-gara disindir Fraksi PDIP DPRD Bali tidak transparan dan seolah-olah tidak jujur soal masalah anggaran daerah, dalam sidang paripurna di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (26/9). Pokok persoalan yang jadi pemicu ketegangan adalah munculnya kenaikan dana hibah hingga Rp 186 miliar dalam APBD Perubahan 2016.
Sidang paripurna dengan agenda pembacaan pandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2016 dan Raperda Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah, Senin kemarin, awalnya berlangsung teduh. Namun, suasana tegang kontan menyeruak setelah juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali, Made Budastra, dalam penyampaian pandangannya menyatakan dana hibah eksekutif ‘menepuk air ke muka sendiri’, yang merendahkan lembaga. Budastra menyebutkan dana hibah mengalami peningkatan yang signifikan dan dramatis dalam APBD Perubahan 2016.
Anggaran hibah naik dari rencana Rp 979,83 miliar di APBD Induk 2016 menjadi seebsar Rp 1,116 triliun di APBD Perubahan 2016. Artinya, dana hibah naik sekitar Rp 186,30 miliar atau 19,1 persen. “Kami patut merasa tercengang dengan pemasangan dana hibah yang begitu saja muncul dalam jumlah yang fantastis,” sindir Budastra.
Menurut Budastra, sebelumnya saat pembahasan KUA/PPAS Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016, eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bermaksud meniadakan anggaran hibah di APBD Perubahan 2016, dengan alasan tidak ada anggaran yang cukup untuk pos tersebut. “Tapi, sekarang tiba-tiba saja langsung tancap gas dengan usulan dana hibah yang besar untuk APBD Perubahan 2016,” sentil anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Gianyar ini.
Budastra pun mempertanyakan, mengapa usulan dana hibah untuk ukuran APBD Perubahan tidak terdeteksi? Ini memunculkan pertanyaan besar bagi legislatif. ”Jadi tanda tanya besar, ada apa di balik strategi ini? Fakta yang terbukti, eksekutif sudah berani ajukan dana (hibah) sebesar Rp 186 miliar. Mohon penjelasan yang jujur dan rasional mengenai masalah ini,” pinta Budastra.
SELANJUTNYA . . .
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Made Mangku Pastika ‘murka’ gara-gara disindir Fraksi PDIP DPRD Bali tidak transparan dan seolah-olah tidak jujur soal masalah anggaran daerah, dalam sidang paripurna di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (26/9). Pokok persoalan yang jadi pemicu ketegangan adalah munculnya kenaikan dana hibah hingga Rp 186 miliar dalam APBD Perubahan 2016.
Sidang paripurna dengan agenda pembacaan pandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan 2016 dan Raperda Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah, Senin kemarin, awalnya berlangsung teduh. Namun, suasana tegang kontan menyeruak setelah juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali, Made Budastra, dalam penyampaian pandangannya menyatakan dana hibah eksekutif ‘menepuk air ke muka sendiri’, yang merendahkan lembaga. Budastra menyebutkan dana hibah mengalami peningkatan yang signifikan dan dramatis dalam APBD Perubahan 2016.
Anggaran hibah naik dari rencana Rp 979,83 miliar di APBD Induk 2016 menjadi seebsar Rp 1,116 triliun di APBD Perubahan 2016. Artinya, dana hibah naik sekitar Rp 186,30 miliar atau 19,1 persen. “Kami patut merasa tercengang dengan pemasangan dana hibah yang begitu saja muncul dalam jumlah yang fantastis,” sindir Budastra.
Menurut Budastra, sebelumnya saat pembahasan KUA/PPAS Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016, eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bermaksud meniadakan anggaran hibah di APBD Perubahan 2016, dengan alasan tidak ada anggaran yang cukup untuk pos tersebut. “Tapi, sekarang tiba-tiba saja langsung tancap gas dengan usulan dana hibah yang besar untuk APBD Perubahan 2016,” sentil anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Gianyar ini.
Budastra pun mempertanyakan, mengapa usulan dana hibah untuk ukuran APBD Perubahan tidak terdeteksi? Ini memunculkan pertanyaan besar bagi legislatif. ”Jadi tanda tanya besar, ada apa di balik strategi ini? Fakta yang terbukti, eksekutif sudah berani ajukan dana (hibah) sebesar Rp 186 miliar. Mohon penjelasan yang jujur dan rasional mengenai masalah ini,” pinta Budastra.
SELANJUTNYA . . .
Komentar