Lagi, Pembangunan Lanjutan GOR Debes Belum Terealisasi

Sebab anggaran yang diajukan sebesar Rp 20 miliar pada 2019 lalu ke Provinsi Bali belum cair.  Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Tabanan Kadek Faridatini Sueca, menjelaskan untuk tahun 2020 anggaran belum disediakan untuk pembangunan lanjutan tahap III GOR Debes. “Tapi kami tetap mengusulkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan,” kata Faridatini, Senin (3/8).

Kata Faridatini, anggaran yang diusulkan Pemkab Tabanan ke Provinsi Bali dimohonkan di dana bantuan keuangan khusus (BKK). Permohonan anggaran sebesar Rp 20 miliar sudah dilakukan tahun 2019. “Tahun 2020 kembali kami ajukan, dan sedang proses pengajuan,” imbuhnya.

Menurut Faridatini, anggaran yang diajukan sebesar Rp 20 miliar tersebut untuk pembangunan sampai finishing gedung. Baik di dalam, juga arsitektur tampak luar dalam, termasuk penataan halaman, areal parkir, panyengker, tempat suci, dan gerbang utama.

Dengan kondisi tersebut Pemkab Tabanan berharap realisasi anggaran bisa dilakukan di 2021. Karena di tahun ini diprediksi tidak memungkinkan terealisasi lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Kami berharap semoga tahun 2021 bisa terealisasi. Kalau tahun ini pasti tidak, karena sekarang sudah bulan Agustus, sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp 20 miliar dengan waktu yang tersisa. Karena waktu untuk tender saja hampir dua bulan,” tandas Faridatini.

Seperti diketahui pembangunan GOR Debes belum tuntas hingga finishing total. Pembangunan tahap II baru rampung sampai finishing atap dan toilet. Pembangunan dilakukan secara multiyears terkait anggaran yang tidak memungkinkan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, mengemukakan, kalau memang mengajukan pada 2019 dan belum cair, itu memang karena dananya terbatas. “BKK ada macam-macam bentuknya. Nah, untuk yang diajukan Tabanan itu memang tidak kita alokasikan, terlebih dalam kondisi saat (pandemi Covid-19, Red). Ada skala prioritas dalam pengalokasian BKK untuk kabupaten/kota,” ujar Wiasthana Ika Putra. *des, nat