Bangli Terancam Tidak Bisa Bayar Iuran JKN
Dinas Sosial Bangli perjuangkan 16 ribu peserta JKN PBI yang jadi tanggungan daerah menjadi tanggungan pusat.
BANGLI, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Bangli terancam kekurangan anggaran Rp 3,2 miliar untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Besaran dana Rp 3,2 miliar untuk pembayaran di bulan Desember mendatang. Kekurangan anggaran itu terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Bangli bersama Dinas Sosial Bangli di gedung DPRD Bangli, Senin (10/8).
Kepala Dinas Sosial Bangli, I Wayan Karmawan, mengungkapkan penerima bantuan iuran (PBI) ada yang bersumber dari APBN serta sharing anggaran provinsi dan kabupaten. Pada bulan Desember nanti, Pemkab Bangli terancam tidak ada anggaran untuk bayar iuran Rp 3,2 miliar. “Perlu tambahan anggaran untuk bayar iuran pada bulan Desember,” ungkap Wayan Karmawan.
Disampaikan, Dinas Sosial akan memperjuangkan agar 16 ribu peserta yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi tanggungan daerah agar menjadi tanggungan pusat. “Yang masuk DTKS dapat diusulkan untuk menjadi tanggungan APBN. Kami sedang mengupayakan itu sehingga beban daerah bisa berkurang,” jelasnya. Diakui, di tengah pandemi Covid-19, banyak peserta JKN mandiri tidak mampu bayar iuran. Tidak sedikit pula yang mengajukan untuk pindah dari JKN mandiri menjadi peserta PBI.
Wayan Karmawan menyebutkan, anggaran JKN ditangani Dinas Kesehatan. “Masalah anggaran ada di Dinas Kesehatan,” ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bangli, dr Nengah Nadi, mengakui Bangli terancam kekurangan anggaran untuk bayar iuran JKN PBI daerah. Sharing anggaran Pemkab Bangli untuk tahun 2020 sebesar Rp 18,6 miliar. Berdasarkan surat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sharing anggaran BKK PBI Daerah hanya Rp 15 miliar. Sehingga dana sharing Rp 3,6 miliar tidak dapat diamprah lagi. “Dari surat yang kami, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk program prioritas termasuk penanganan Covid-19," jelas dr Nengah Nadi.
Dijelaskan, anggaran di Bangli tersedia Rp 30,2 miliar, sementara kebutuhan anggaran Rp 33 miliar lebih. Sehingga Pemkab Bangli kekurangan anggaran Rp 3,2 miliar. Dinas Kesehatan Bangli telah bersurat ke Bupati Bangli untuk mendapatkan solusi kekurangan anggaran bayar iuran JKN PBI. “Apabila kekurangan anggaran tersebut tidak terpenuhi, maka iuran JKN PBI daerah di bulan Desember tidak akan terbayarkan," bebernya. *esa
Kepala Dinas Sosial Bangli, I Wayan Karmawan, mengungkapkan penerima bantuan iuran (PBI) ada yang bersumber dari APBN serta sharing anggaran provinsi dan kabupaten. Pada bulan Desember nanti, Pemkab Bangli terancam tidak ada anggaran untuk bayar iuran Rp 3,2 miliar. “Perlu tambahan anggaran untuk bayar iuran pada bulan Desember,” ungkap Wayan Karmawan.
Disampaikan, Dinas Sosial akan memperjuangkan agar 16 ribu peserta yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi tanggungan daerah agar menjadi tanggungan pusat. “Yang masuk DTKS dapat diusulkan untuk menjadi tanggungan APBN. Kami sedang mengupayakan itu sehingga beban daerah bisa berkurang,” jelasnya. Diakui, di tengah pandemi Covid-19, banyak peserta JKN mandiri tidak mampu bayar iuran. Tidak sedikit pula yang mengajukan untuk pindah dari JKN mandiri menjadi peserta PBI.
Wayan Karmawan menyebutkan, anggaran JKN ditangani Dinas Kesehatan. “Masalah anggaran ada di Dinas Kesehatan,” ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bangli, dr Nengah Nadi, mengakui Bangli terancam kekurangan anggaran untuk bayar iuran JKN PBI daerah. Sharing anggaran Pemkab Bangli untuk tahun 2020 sebesar Rp 18,6 miliar. Berdasarkan surat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sharing anggaran BKK PBI Daerah hanya Rp 15 miliar. Sehingga dana sharing Rp 3,6 miliar tidak dapat diamprah lagi. “Dari surat yang kami, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk program prioritas termasuk penanganan Covid-19," jelas dr Nengah Nadi.
Dijelaskan, anggaran di Bangli tersedia Rp 30,2 miliar, sementara kebutuhan anggaran Rp 33 miliar lebih. Sehingga Pemkab Bangli kekurangan anggaran Rp 3,2 miliar. Dinas Kesehatan Bangli telah bersurat ke Bupati Bangli untuk mendapatkan solusi kekurangan anggaran bayar iuran JKN PBI. “Apabila kekurangan anggaran tersebut tidak terpenuhi, maka iuran JKN PBI daerah di bulan Desember tidak akan terbayarkan," bebernya. *esa
Komentar