Sidang MPR RI Terapkan Prokes Secara Ketat
Arya Wedakarna Wakili Anggota DPD Dapil Bali Secara Fisik
JAKARTA, NusaBali
Sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2020 ini berbeda dengan sidang tahun sebelumnya lantaran berlangsung di masa pandemi Covid-19.
Protokol kesehatan (prokes) diterapkan secara ketat sehingga tidak semua anggota MPR RI bisa hadir secara langsuung, termasuk dari perwakilan kelompok DPD RI. Alhasil, setiap provinsi mengirimkan satu orang wakilnya. Perwakilan dari tiap provinsi ini pun wajib menjalani rapid dan swab test sebagai persyaratan untuk hadir secara fisik
Dari Bali perwakilan yang nanti hadir secara fisik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen adalah Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III. Sementara anggota DPD RI dapil Bali lainnya yakni AA Gde Agung, Made Mangku Pastika, dan Haji Bambang Santoso, mengikuti secara virtual.
AA Gde Agung mengatakan, tidak hanya Bali saja yang mengirimkan satu orang, tapi daerah lain juga, karena jumlah yang hadir dibatasi. “Kami pun mentaati aturan protokol kesehatan tersebut demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Arya Wedakarna membenarkan jika setiap provinsi hanya mengirimkan satu anggota DPD RI. Itu pun dilakukan secara ketat karena perwakilan dari tiap provinsi wajib menjalani rapid tes dan swab sebagai persyaratan untuk hadir secara fisik. Sedangkan bagi anggota lainnya dapat mengikuti sidang tahunan secara virtual dari daerah masing-masing. "Saya mewakili Dapil Bali karena bertepatan dengan giliran saya menghadiri sidang secara fisik," ucap Arya Wedakarna.
Dalam pidato sidang tahunan MPR RI nanti, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan laporan terkait kinerja lembaga negara dan HUT ke-75 Kemerdekaan RI.
Arya Wedakarna berharap, dalam pidato tersebut, presiden menyampaikan hal-hal nyata. Khususnya berkaitan dengan Bali seperti tentang penutupan tempat pariwisata di Pulau Dewata apakah diperpanjang atau tidak. Jika diperpanjang, perlu ada bantuan bagi para pekerja pariwisata di Bali.
"Saya mengharapkan ada ketegasan terkait bukanya tempat pariwisata, karena bukanya tempat pariwisata tidak hanya Airport saja. Melainkan perlu kebijakan dari pusat. Kita ketahui ada aturan dari Menkumham terkait larangan orang asing masuk ke Indonesia. Ini perlu mendapat perhatian," ucap Arya Wedakarna.
Pria yang menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI ini juga berharap Presiden Jokowi menyampaikan tentang kebijakan stimulus ekonomi bagi pekerja pariwisata. Kemudian perlu kepastian tentang APBN mengingat adanya inflasi yang dapat mempengaruhi APBN sampai tahun 2022 mendatang. "Semoga hal-hal seperti itu disampaikan presiden dalam pidato di sidang tahunan nanti. Kami juga ingin mendengar tentang rencana pembangunan ibukota. Apakah saat ini akan dilanjutkan atau tidak," katanya. *k22
Dari Bali perwakilan yang nanti hadir secara fisik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen adalah Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III. Sementara anggota DPD RI dapil Bali lainnya yakni AA Gde Agung, Made Mangku Pastika, dan Haji Bambang Santoso, mengikuti secara virtual.
AA Gde Agung mengatakan, tidak hanya Bali saja yang mengirimkan satu orang, tapi daerah lain juga, karena jumlah yang hadir dibatasi. “Kami pun mentaati aturan protokol kesehatan tersebut demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Arya Wedakarna membenarkan jika setiap provinsi hanya mengirimkan satu anggota DPD RI. Itu pun dilakukan secara ketat karena perwakilan dari tiap provinsi wajib menjalani rapid tes dan swab sebagai persyaratan untuk hadir secara fisik. Sedangkan bagi anggota lainnya dapat mengikuti sidang tahunan secara virtual dari daerah masing-masing. "Saya mewakili Dapil Bali karena bertepatan dengan giliran saya menghadiri sidang secara fisik," ucap Arya Wedakarna.
Dalam pidato sidang tahunan MPR RI nanti, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan laporan terkait kinerja lembaga negara dan HUT ke-75 Kemerdekaan RI.
Arya Wedakarna berharap, dalam pidato tersebut, presiden menyampaikan hal-hal nyata. Khususnya berkaitan dengan Bali seperti tentang penutupan tempat pariwisata di Pulau Dewata apakah diperpanjang atau tidak. Jika diperpanjang, perlu ada bantuan bagi para pekerja pariwisata di Bali.
"Saya mengharapkan ada ketegasan terkait bukanya tempat pariwisata, karena bukanya tempat pariwisata tidak hanya Airport saja. Melainkan perlu kebijakan dari pusat. Kita ketahui ada aturan dari Menkumham terkait larangan orang asing masuk ke Indonesia. Ini perlu mendapat perhatian," ucap Arya Wedakarna.
Pria yang menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI ini juga berharap Presiden Jokowi menyampaikan tentang kebijakan stimulus ekonomi bagi pekerja pariwisata. Kemudian perlu kepastian tentang APBN mengingat adanya inflasi yang dapat mempengaruhi APBN sampai tahun 2022 mendatang. "Semoga hal-hal seperti itu disampaikan presiden dalam pidato di sidang tahunan nanti. Kami juga ingin mendengar tentang rencana pembangunan ibukota. Apakah saat ini akan dilanjutkan atau tidak," katanya. *k22
Komentar