MPR: Hari Konstitusi Momentum Evaluasi Sistem Ketatanegaraan

Apakah pelaksanaan konstitusi itu telah mampu memandu secara konstitusional seluruh kehidupan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kata Bamsoet, ada tiga hal mendasar yang dapat menjadi batu uji evaluasi. "Yang Pertama, konstitusi hadir sebagai instrumen hukum yang membatasi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara agar tidak menyimpang dari kaidah konstitusional yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945," ucap Bamsoet di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Kedua, konstitusi hadir untuk mengatur wewenang lembaga-lembaga negara dan hubungan di antaranya dalam melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya dalam sistem ketatanegaraan. Ketiga, konstitusi hadir untuk mengatur hubungan negara dan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat terkait dengan jaminan dan pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara.

Atas dasar itulah maka untuk menjamin bahwa Undang Undang Dasar adalah kontitusi yang hidup dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, maka UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MPR untuk melakukan evaluasi dengan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Amanat untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 bagi Bamsoet bukan hal yang mudah.

"Ini adalah tugas mulia yang harus diemban dengan sebaik-baiknya, penuh keseksamaan, kecermatan dan kehati-hatian," ucap Bamsoet. Lantaran menyangkut hukum dasar negara, hukum tertinggi yang mengatur berbagai dimensi strategis kehidupan berbangsa dan bernegara baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan negara. *k22