Pemandangan Umum Fraksi Golkar, Kritisi Tingginya Anggaran di Disbud

Dalam dokumen Fraksi Golkar yang dibacakan I Gede Suardika, mencermati realisasi ekonomi Bali pada triwulan I yang mengalami kontraksi 1,14 persen dan untuk triwulan II akan diproyeksi terkontraksi semakin dalam. “Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro daerah yang dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar -0,5 persen sampai 1 persen dan asumsi dasar mikro ekonomi, menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan kebijakan pemerintah pusat untuk tidak memungut pajak hotel dan restoran sesuai dengan dokumen rancangan KUA perubahan APBD tahun anggaran 2020. Kami berpandangan bahwa pendapatan daerah yang dirancang belum menunjukkan pijakan angka yang mendekati realistis, dan menurut pandangan kami estimasi pendapatan daerah rancangannya adalah sebesar 2,4 triliun rupiah,” ujarnya.

Dikatakan, PAD dirancang Rp 1.517.409.458.451. Dana perimbangan sebesar Rp 563.703.700.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp  318.886.841.549,58 . “Kami juga belum sependapat terhadap plafon anggaran di dinas kebudayaan sebesar Rp 93.839.057.925,58, dan khususnya sasaran pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan dengan teragendakan 14 upacara keagamaan dengan pagu anggaran Rp 90.468.503.628,88. Ini sangat kontradiktif dengan imbauan Bupati Badung tentang pelaksanaan upacara panca yadnya nomor: 432/3200/disbud, tertanggal 6 Juli 2020 yang memberikan imbauan terhadap pelaksanaan yadnya yang disederhanakan dan meminimalisir keterlibatan orang banyak selama penanganan pandemi Covid-19,” kata Suardika.

Fraksi Golkar yang di dalamnya juga ada Partai Nasdem, pun mengkritisi anggaran kepariwisataan yang dirancang sebesar Rp 12.664.147.562,00 atau turun sebesar 87,43 persen dari APBD 2020. “Penurunan anggaran ini sangat signifikan, dan kontradiktif dengan kebijakan umum anggaran, yang justru komponen ini menjadi trigger pendapatan di Badung, malah anggarannya sangat kecil. Padahal inovasi-inovasi kepariwisataan misalnya peningkatan SDM kepariwisataan maupun kegiatan promosi harus dilakukan masif untuk mendatangkan wisatawan,” ucap Suardika.

Suardika juga menjelaskan terkait ketidakhadiran Fraksi Golkar dalam pengambilan keputusan beberapa waktu lalu. “Pengambilan keputusan bersama ada perbedaan sedikit pandangan. Menurut peraturan, bahwa keputusan akan disahkan dengan kehadiran 2/3 dari anggota dewan, yang artinya dalam peraturan itu memberikan ruang ketidakhadiran 1/3 anggota dewan yang disebabkan oleh berbagai sebab atas situasi dan kondisi. Dan ketidakhadiran tersebut bukan semata-mata ingkar terhadap kewajiban,” jelasnya. *asa