Apindo Dorong Percepat Kunjungan Wisman

Karena jika kelamaan dibuka, Nurlaba khawatir kondisi perekonomian, khususnya di sektor pariwisata semakin parah. “Sekarang saja sudah parah, apalagi jika ditunda lebih lama lagi,” ujar pengusaha asal Jembrana ini.

Karena sebelumnya lanjut Nurlaba, pengusaha maksimal mampu bertahan hingga Juni. Sesudahnya sulit.

Nurlaba menunjuk persoalan yang dikeluhkan kalangan pengusaha, baik di sektor pariwisata, ritel dan lainnya. Persoalan-persoalan tersebut mulai kondisi perusahaan yang banyak tidak jalan atau operasional, sampai dengan persoalan PHK.

Ada sekitar 450 pengusaha yang bernaung di bawah DPD Apindo Bali. Dari 450 tersebut sebagian besar merupakan pengusaha pariwisata, disusul ritel dan sektor-sektor usaha lainnya. Hampir seluruhnya, kata Nurlaba kondisinya perusahaan dari pengusaha anggota Apindo sudah parah.

Jika memang pariwisata Bali untuk wisman dibuka dalam waktu segera, akan memberi harapan kepada pengusaha kondisi ekonomi akan membaik. Walau, kata Nurlaba, tidak akan serta merta wisman akan datang membanjir. “Karena kondisi di luar kan masih banyak juga yang belum buka,” ucapnya memaklumi.

Namun dia meyakini jika diizinkan buka pasti akan mulai berdatangan wisman ke Bali.Karena memang Bali menjadi salah satu tempat atau destinasi paling pavorit di dunia. Untuk itu penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, harus dan mesti diterapkan dengan konsisten. “Ini yang harus ketat. Dan teman- teman pengusaha sudah sangat paham itu, karena kita semua berkepentingan agar wisman kembali ramai berwisata ke Bali,” tandas Nurlaba.

Sebelumnya kalangan pelaku pariwisata meminta pariwisata Bali untuk wisman bisa dibuka. Hal tersebut tidak lepas dari penanganan pandemi Covid-19 oleh Gugus Tugas Covid-19 Bali yang telah menunjukkan hasil sehingga mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Di antaranya tingkat kesembuhan yang lebih tinggi dari kasus baru. “Karena itulah kalau secara nasional pariwisata manca negara belum diaktivasi, semestinya Bali bisa dibuka untuk wisman,” ujar Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Assosiation (IHGMA) Bali I Nyoman Astama.

Penerapan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020, kata Astama, mesti dijadikan landasan untuk membuat juknis pengawasan di tingkat kabupaten/kota. Baik untuk pengawasan masyarakat maupun pengawasan individu. “Kita tidak mungkin berpangku tangan terus, agar kondisi tidak semakin memburuk,” tandas Astama. *k17