PSI Sebut Empat Menteri Layak Diganti

JAKARTA, NusaBali

Empat menteri menurut PI yang tak layak dipertahankan yakni Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

PI yang merupakan kelompok diskusi independen terdiri dari anak-anak muda yang gandrung terhadap ajaran-ajaran Bung Karno ini menyebut keempat menteri itu kinerjanya selama satu tahun tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan Pancasila 1 Juni 1945, Trisakti, dan Nawacita.

PI menyebut Puspayoga dinilai perlu diganti lantaran tidak ada satu pun program yang dikategorikan sebagai terobosan dalam pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia. “Meskipun yang bersangkutan adalah kader partai yang mengklaim sebagai Sukarnois, sayangnya kami nilai tidak memiliki leadership kuat untuk melaksanakan Trisakti dan Nawacita,” ungkap Lalu dalam dialog Membaca Arah Reshuffle Kabinet Jilid 2‎ di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (19/11).

Lalu menjelaskan, kegiatan Puspayoga lebih kepada agenda rutinitas dan seremonial kementerian belaka. “Atau meminjam istilah presiden Joko Widodo, bersangkutan sebenarnya masuk ke kategori 'menteri-menteri yang dikendalikan eselon satu',” papar Lalu. Kalau pun ada program baru yang diluncurkan, semacam ‘reformasi total’ dalam dunia koperasi dinilai lambat. “Kami menilai program tersebut terlalu terlambat diluncurkan atau baru setelah setahun menjabat. Jadi seolah program tersebut mendadak diluncurkan hanya untuk menyelamatkan dirinya dari gelombang reshuffle yang menerpa,” tutur Lalu.

Sementara Sudirman Said, tidak layak dipertahankan karena tidak berpihak kepada ajaran Trisaksi yakni dengan upayanya memberikan kemudahan bagi Freeport untuk memperpanjang kontrak sebelum berakhir pada 2021. Tidak berpihak kepada Nawacita, karena hampir menyetujui pengelola blok Gas Masela, melakukan pembangunan kilang LNG terapung dibandingkan LNG di darat.

Kemudian tidak berpihak kepada Pancasila, sila kelima karena hampir mencabut subsidi tariff dasar listrik (TDL) untuk pelanggan 450 W yang penggunanya adalah rakyat miskin. Menteri BUMN Rini Soemarno tidak layak dipertahankan, sambung Lalu, karena tak berpihak kepada ajaran Trisakti dengan berupaya menggandeng perusahaan Singapura dalam meletakkan pusat data e-goverment Indonesia.

“Ini tentu bertentangan dengan aspek berdaulat secara politik. Tidak berpihak dengan Nawacita, yakni dengan menggolkan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung buatan China. Sedangkan tidak berpihak pada ajaran Trisaksi yaitu dengan upayanya memberikan perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchinson LTD,” ucap Lalu.

Padahal, pelabuhan itu baik secara teknis maupun managerial sudah dikelola secara berdikari oleh bangsa Indonesia sehingga ini bertentangan dengan aspek berdikari secara ekonomi. Sedangkan Jaksa Agung HM. Prasetyo dipandang tidak berpihak dengan Nawacita, point dua yakni membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.