Lolak Tegaskan Amankan Dana-Dipa

“Kami tegaskan mendukung pasangan I Gede Dana dan I Wayan Artha Dipa,” kata Arimbawa. Penegasan politisi yang juga seorang seniman ini dilakukan, Rabu (2/9) malam, menyusul sorotan pada partai yang dipimpinnya menyikapi kontestasi Pilkada Karangasem.

Sebelumnya Hanura sejak awal tahun lalu memang terus melakukan komunikasi politik dengan pasangan I Gusti Ayu Mas Sumatri - I Made Sukerana. Bahkan secara terbuka masuk dalam Koalisi Karangasem Hebat (KKH) II yang juga diisi kekuatan NasDem, Golkar, Demokrat, Perindo, Gerindra dan belakangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga merapat.  “Benar, memang saat itu kami intens melakukan komunikasi politik, termasuk apa yang dilakukan DPC Hanura Karangasem yang saat itu di bawah Ibu I Luh Purnaminingsih atas sepengetahuan DPD,” kata Arimbawa. Posisi Purnaminingsih sendiri saat ini sudah digantikan oleh I Made Arnawa.

Mas Sumatri diakui Arimbawa sudah mengisi formulir pemberkasan paslon pada bulan Januari, sedangkan Sukerana baru tiga bulan lalu. “Tapi mekanisme partai kami memang harus mendapatkan rekomendasi dari DPP. Nah ketika DPP memutuskan lain, maka kami harus patuh dan mengamankan keputusan DPP,” urai Arimbawa.

Arimbawa menyatakan selama ini bukan mendiamkan polemik yang mencuat di Karangasem. Namun disebutnya dirinya memang pontang-panting dikejar deadline soal Pilkada yang berlangsung di enam kabupaten/kota se-Bali ini. “Hari ini (Rabu, 2/9) saya baru pulang dari Jakarta, juga dalam kaitan rekomendasi DPP. Waktunya memang sangat mepet,” kata anggota DPD RI periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini.

Terkait dengan baliho dari paslon Mas Sumatri-Sukerana, dia pun menyebut sudah clear karena kubu Mas Sumatri-Sukerana menyatakan siap menghilangkan logo maupun tulisan Hanura dalam berbagai baliho maupun alat peraga lainnya. “Saya sudah komunikasi dengan mereka,” kata Arimbawa sembari menyebut nama penasehat KKH II, I Gusti Made Tusan.

Dalam percakapan yang dilakukan Rabu (2/9) kemarin, juga kedua belah pihak menyatakan saling memaklumi soal ‘branding’ Hanura yang sudah terlanjur tertera pada baju ataupun kaos. “Kaos-kaos itu sudah beredar sejak enam bulan lalu di masyarakat. Kalau diminta ditarik dari peredaran, kami sama-sama mengalami kesulitan,” kata Arimbawa.  “Karena itu khusus kaos, kami sama-sama saling memahami,” imbuhnya.

Arimbawa  menjelaskan bahwa dia mendapat undangan dari KKH II pada Selasa (1/9). “Tapi karena saya berada di Jakarta, maka saya kirim utusan dari DPD Hanura untuk memenuhi undangan tersebut. Dan semuanya clear, tidak ada masalah, kita saling memahami satu sama lain,” ulasnya.

Arimbawa pun menegaskan bahwa memang perbedaan dukungan sebaiknya tidak dipersoalkan. “Meskipun beda dukungan dalam Pilkada mendatang, tapi hubungan baik antar partai politik sebaiknya memang harus tetap dijalin dengan baik,” pungkasnya. *mao