Anggaran Penanganan Covid-19 Buleleng Tersisa Rp 7 Miliar
DPRD Buleleng pun mendesak pemerintah meningkatkan penanganan pencegahan penularan Covid-19 yang saat ini terus meluas.
SINGARAJA, NusaBali
Anggaran penanganan Covid-19 melalui Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Buleleng, hingga saat ini masih tersisa Rp 7 miliar. Jumlah anggaran yang tersisa untuk penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga Jumat (4/9) dialokasikan untuk persediaan hingga akhir Desember mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna pada rapat antara Badan Anggran (Banggar) DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Jumat kemarin. Menurutnya dari pemaparan serapan anggaran BTT oleh TAPD Buleleng sudah dipahami jelas oleh dewan baik yang diperuntukkan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), kesehatan dan ekonomi. “Penggunaan anggaran sudah disampaikan tadi kan kami tidak ada masalah karena penggunaan angagran juga selalu dievaluasi dan monitor BPK maupu KPK sendiri,” ucap Ketua Dewan Supriatna.
Namun yang ditekankan sejumlah anggota dewan yang masuk dalam Banggar kepada TAPD Buleleng di sisa tahun 2020 untuk meningkatkan penanganan khususnya pencegahan Covid-19 di masyarakat. “Masukan khusus ada beberapa hal realitas dan kondisi di lapangan terkait Covid-19, ini pelu ditingkatkan lagi dalam penanganan pencegahan Covid baik peningkatan keseadaran masyarakat maupun langkah yang diambil pemerintah,” jelas Supriatna.
Terlebih saat ini sudah mulai disosialisasikan dan akan diterapkan Pergub 46 dan Perbup 41 tekait penerapan disiplin protokol kesehatan diharapkannya agar terbentuk kesepahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. “Buleleng kasusnya semakin mengkhawatirkan penularan sejak dibuka new normal,” jelas politisi asal Tejakula ini.
Sementara itu Ketua TAPD Buleleng Gede Suyasa usai rapat menjelaskan jika dari total dana BTT sebesar Rp 67 miliar yang sudah terealisasi dan berjalan mencapai Rp 43,36 miliar lebih. Namun dari anggaran yang terealisasi yang bisa dieksekusi penerima BTT hanya berjumlah Rp 37,81 miliar, sehingga ada selisih sebesar Rp 5,5 miliar yang sudah disetor kembali ke kas daerah. Sedangkan sisa BTT yang belum terealisasi sebesar Rp 20 miliar dari BTT awal yang dipasang Rp 67 miliar sudah dialihkan ke belanja langsung.
“Mekanisme pengamprahan BTT namanya TU (tambahan uang,red) jadi uang diberi, belanjakan kalau tidak habis dikembalikan ke kas daerah, kemudian diamprah lagi, dibelanjakan begitu ada sisa balik lagi. Posisi yang Rp 5,5 miliar sudah di kas daerah,” jelas dia.
Jumlah anggaran BTT yang dikembalikan ke kas daerah disebut Suyasa masih dipasang untuk BTT anggaran perubahan penanganan Covid-19 hingga Desember mendatang. Jumlah Rp 5,5 miliar juga ditambah lagi Rp 1,5 miliar sehingga total BTT di anggaran perubahan dipasang sebesar Rp 7 miliar.
Suyasa pun menyakini dana BTT yang disisakan hingga Desember mendatang mencukupi, karena beban pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 setelah new normal lebih ringan. Gugus Tugas saat ini hanya berfokus pada perawatan kesehatan, khususnya biaya makan minum pasien Covid-19 di rumah sakit. “BST yang menelan anggaran besar tidak lagi ada saat ini, penyiapan sarana prasarana rumah sakit, penyiapan ruang isolasi dan isolasi keluarga pasien di RS serta karantina desa sudah tidak ada sekarang. Oleh karenanya beban menurun dan fokus perawatan kesehatan,” jelas dia.
Sedangkan upaya pemulihan ekonomi masyarakat disebutnya akan ditangani melalui sejumlah program yang masih berjalan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti proyek di Dinas PUTR yang masih berjalan hingga saat ini bisa menjadi program padat karya memberikan pekerjaan masyarakat Buleleng. *k23
Anggaran penanganan Covid-19 melalui Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Buleleng, hingga saat ini masih tersisa Rp 7 miliar. Jumlah anggaran yang tersisa untuk penanganan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga Jumat (4/9) dialokasikan untuk persediaan hingga akhir Desember mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna pada rapat antara Badan Anggran (Banggar) DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Jumat kemarin. Menurutnya dari pemaparan serapan anggaran BTT oleh TAPD Buleleng sudah dipahami jelas oleh dewan baik yang diperuntukkan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), kesehatan dan ekonomi. “Penggunaan anggaran sudah disampaikan tadi kan kami tidak ada masalah karena penggunaan angagran juga selalu dievaluasi dan monitor BPK maupu KPK sendiri,” ucap Ketua Dewan Supriatna.
Namun yang ditekankan sejumlah anggota dewan yang masuk dalam Banggar kepada TAPD Buleleng di sisa tahun 2020 untuk meningkatkan penanganan khususnya pencegahan Covid-19 di masyarakat. “Masukan khusus ada beberapa hal realitas dan kondisi di lapangan terkait Covid-19, ini pelu ditingkatkan lagi dalam penanganan pencegahan Covid baik peningkatan keseadaran masyarakat maupun langkah yang diambil pemerintah,” jelas Supriatna.
Terlebih saat ini sudah mulai disosialisasikan dan akan diterapkan Pergub 46 dan Perbup 41 tekait penerapan disiplin protokol kesehatan diharapkannya agar terbentuk kesepahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. “Buleleng kasusnya semakin mengkhawatirkan penularan sejak dibuka new normal,” jelas politisi asal Tejakula ini.
Sementara itu Ketua TAPD Buleleng Gede Suyasa usai rapat menjelaskan jika dari total dana BTT sebesar Rp 67 miliar yang sudah terealisasi dan berjalan mencapai Rp 43,36 miliar lebih. Namun dari anggaran yang terealisasi yang bisa dieksekusi penerima BTT hanya berjumlah Rp 37,81 miliar, sehingga ada selisih sebesar Rp 5,5 miliar yang sudah disetor kembali ke kas daerah. Sedangkan sisa BTT yang belum terealisasi sebesar Rp 20 miliar dari BTT awal yang dipasang Rp 67 miliar sudah dialihkan ke belanja langsung.
“Mekanisme pengamprahan BTT namanya TU (tambahan uang,red) jadi uang diberi, belanjakan kalau tidak habis dikembalikan ke kas daerah, kemudian diamprah lagi, dibelanjakan begitu ada sisa balik lagi. Posisi yang Rp 5,5 miliar sudah di kas daerah,” jelas dia.
Jumlah anggaran BTT yang dikembalikan ke kas daerah disebut Suyasa masih dipasang untuk BTT anggaran perubahan penanganan Covid-19 hingga Desember mendatang. Jumlah Rp 5,5 miliar juga ditambah lagi Rp 1,5 miliar sehingga total BTT di anggaran perubahan dipasang sebesar Rp 7 miliar.
Suyasa pun menyakini dana BTT yang disisakan hingga Desember mendatang mencukupi, karena beban pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 setelah new normal lebih ringan. Gugus Tugas saat ini hanya berfokus pada perawatan kesehatan, khususnya biaya makan minum pasien Covid-19 di rumah sakit. “BST yang menelan anggaran besar tidak lagi ada saat ini, penyiapan sarana prasarana rumah sakit, penyiapan ruang isolasi dan isolasi keluarga pasien di RS serta karantina desa sudah tidak ada sekarang. Oleh karenanya beban menurun dan fokus perawatan kesehatan,” jelas dia.
Sedangkan upaya pemulihan ekonomi masyarakat disebutnya akan ditangani melalui sejumlah program yang masih berjalan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti proyek di Dinas PUTR yang masih berjalan hingga saat ini bisa menjadi program padat karya memberikan pekerjaan masyarakat Buleleng. *k23
Komentar