'Rekomendasi di Badung Praktis Kerdilkan Golkar'
Wantimbang Golkar Bali pertanyakan statemen Demer yang mengatakan seolah-olah pasangan Giri Prasta-Suiasa lebih komunikatif diajak komunikasi politik
DENPASAR, NusaBali
Sejumlah kader senior yang duduk di Dewan Pertimbangan Partai Golkar Bali menyatakan rasa prihatin atas pengunduran diri para kader setingkat Pengurus Desa (PD) Golkar dan Pengurus Kecamatan (PK) Golkar di Badung, sebagai bentuk kekecewaan atas terpentalnya pasangan I Gusti Ngurah Agung Diatmika-I Wayan Muntra ke Pilkada Badung 2020. Mereka meminta DPP Golkar klarifikasi penjegalan Diatmika-Muntra, karena masalah rekomendasi untuk Pilkada Badung 2020 dinilai kerdilkan partai.
Keprihatinan ini disampaikan Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantimbang) Partai Golkar Bali AA Ngurah Rai Wiranata didampingi Wakil Ketua Wantimbang I Wayan Subawa dan anggota Wantimbang I Gusti Made Perasu, dalam keterangan pers di sebuah rumah makan kawasan Jalan Hayam Wuruk Denpasar, Selasa (8/9) siang. Rai Wiranata menyebutkan, mundurnya sejumlah kader di Badung dari struktur kepengurusan partai terjadi karena arogansi DPP Golkar, yang mengabaikan aspirasi dan mekanisme organisasi dalam pemberian rekomendasi pasangan Calon Bupati (Cabup)-Calon Wakil Bupati (Cawabup) Badung.
Rai Wiranata pun meminta DPP Golkar memberikan klarifikasi soal penjegalan pasangan Diatmika-Muntra maju ke Pilkada Badung 2020. Diatmika-Muntra yang merupakan paket calon hasil aspirasi arus bawah, terpental dari pencalonan karena DPP Golkar justru menjatuhkan rekomendasi kepada pasangan I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Suiasa, incumbent yang diusung PDIP bersama Demokrat.
Padahal, pasangan Diatmika-Muntra sudah sempat diperkenalkan DPD I Golkar Bali di bawah pimpinan Nyoman Sugawa Korry kepada Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto, di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, beberapa waktu lalu. Rekomendasi yang dijatuhkan untuk incumbent Giri Prasta-Suiasa, hingga terjadi tarung calon tunggal di Pilkada Badung 2020, justru dianggap mengkerdilkan Golkar.
Rai Wiranata mengaku tidak menyalahkan aksi mundur ramai-rama puluhan PD Golkar dan PK Golkar se-Badung, serta pengunduran diri kader asal Badung dari kepengurusan DPD I Golkar Bali. Pasalnya, ini merupakan sikap protes karena terjadi penzoliman terhadap kader dan pelanggaran mekanisme dalam penjaringan calon kepala daerah-wakil kepala daerah di Pilkada Badung 2020.
"Saya ingat betul pernyataan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto yang berjanji akan mengutamakan dan memberikan prioritas bagi kader untuk maju tarung di Pilkada 2020. Bahkan, ketua umum mewajibkan kader maju di Pilkada 2020, tanpa mahar. Ini juga adalah hasil Munas Golkar 2019," tandas Rai Wiranata.
Menurut Rai Wiranata, mekanisme penjaringan bakal calon juga diatur dalam peraturan organisasi. Kalau sampai mekanisme organisasi tidak jalan, jelas ini pelanggaran AD/ART. "Padahal, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam pernyataan resmi di media, malah mewajibkan kader maju ke Pilkada," sebut politisi senior Golkar asal Puri Kesiman, Denpasar Timur ini.
Rai Wiranata memaparkan, sejumlah anggota Wantimbang Partai Golkar Bali menyampaikan agar DPP Golkar memberikan klarifikasi kepada kader di DPD I Golkar Bali dan DPD II Golkar Badung, terkait rekomendasi paket calon di Pilkada Badung 2020. "Ada apa dengan rekomendasi di Pilkada Badung? Harusnya segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Ketua Umum DPP Golkar jangan menerima sepihak aspirasi dan informasi dalam menjatuhkan rekomendasi,” kritik Rai Wiranata.
Jika DPP Golkar terus saja memberikan rekomendasi kepada pasangan calon yang tidak berproses di internal partai dan mengabaikan kader sendiri seperti di Pilkada Badung 2020, Golkar akan ditinggalkan masyarakat. "Orang jadi malas mengikuti proses di Golkar. Malas ikut berorganisasi di Golkar. Padahal kan Golkar dikenal sebagai partai tua yang pengalaman dan demokratis. Kalau seperti di Pilkada Badung 2020, ya habis kita," sesal mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali 2009-2014 ini.
Sementara itu, anggota Wantimbang Partai Golkar Bali, I Gusti Made Perasu, menyayangkan pernyataan Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, yang menyebut Golkar akan menjadi dinosaurus kalau tidak mendengar keinginan rakyat melalui survei elektabilitas. Menurut Perasu, ini fakta yang dibolak-balik.
"Katanya Golkar akan seperti dinosaurus, pernah ada namun perlahan hilang. Menurut saya, justru ini fakta yang dibalik-balik. Harusnya, DPP Golkar mengutus fungsionaris dan pengurus yang lebih netral (dari luar Bali) turun ke Bali. Bila perlu, turunkan tim untuk mencari fakta, informasi, dan aspirasi kader Golkar soal Pilkada Badung," tandas Perasu.
Perasu juga mempertanyakan pernyataan Demer yang mengatakan seolah-olah pasangan Giri Prasta-Suiasa lebih komunikatif diajak komunikasi politik. "Ini komunikasi yang dimaksud Demer jadi pertanyaan bagi kami. Sebagai seorang pengurus DPP Golkar, pastilah Demer tahu kondisi di Bali dan Badung. Setidaknya, juga proaktif menggali data dan informasi soal Pilkada di Bali. Nggak harus didatangi, dilaporin ke rumahnya,” kata Perasu.
“Apalagi, Wayan Muntra adalah kader Golkar yang sudah dirilis media akan maju ke Pilkada Badung 2020. Saudara Demer bisa komunikasi dan proaktif sebagai tanggung jawab seorang pengurus DPP Golkar Wilayah Bali," lanjut politisi sepuh asal Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat yang juga mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar era Orde Baru dan Ketua DPRD Denpasar 1997-1999 ini.
Dikonfirmasi NusaBali terpisah, Selasa kemarin, Demer menjawab enteng soal desakan Wantimbang Partai Golkar Bali agar DPP Golkar memberikan klarifikasi terkait rekomendasi paket calon di Pilkada Badung 2020. "Wantimbang, siapa saja itu?" tanya Demer.
Menurut Demer, dirinya tidak serta merta menjawab pernyataan Wantimbang Partai Golkar Bali yang dimotori Rai Wiranata-IGM Perasu-Wayan Subawa. "Ya, kalau mau klarifikasi, DPP Golkar bisa saja. Nanti saya koordinasi dulu dengan DPD I Golkar Bali. Sejauh ini, DPD I Golkar Bali belum memberikan laporan kepada kami di DPP Golkar," kilah politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini. *nat
Keprihatinan ini disampaikan Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantimbang) Partai Golkar Bali AA Ngurah Rai Wiranata didampingi Wakil Ketua Wantimbang I Wayan Subawa dan anggota Wantimbang I Gusti Made Perasu, dalam keterangan pers di sebuah rumah makan kawasan Jalan Hayam Wuruk Denpasar, Selasa (8/9) siang. Rai Wiranata menyebutkan, mundurnya sejumlah kader di Badung dari struktur kepengurusan partai terjadi karena arogansi DPP Golkar, yang mengabaikan aspirasi dan mekanisme organisasi dalam pemberian rekomendasi pasangan Calon Bupati (Cabup)-Calon Wakil Bupati (Cawabup) Badung.
Rai Wiranata pun meminta DPP Golkar memberikan klarifikasi soal penjegalan pasangan Diatmika-Muntra maju ke Pilkada Badung 2020. Diatmika-Muntra yang merupakan paket calon hasil aspirasi arus bawah, terpental dari pencalonan karena DPP Golkar justru menjatuhkan rekomendasi kepada pasangan I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Suiasa, incumbent yang diusung PDIP bersama Demokrat.
Padahal, pasangan Diatmika-Muntra sudah sempat diperkenalkan DPD I Golkar Bali di bawah pimpinan Nyoman Sugawa Korry kepada Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto, di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, beberapa waktu lalu. Rekomendasi yang dijatuhkan untuk incumbent Giri Prasta-Suiasa, hingga terjadi tarung calon tunggal di Pilkada Badung 2020, justru dianggap mengkerdilkan Golkar.
Rai Wiranata mengaku tidak menyalahkan aksi mundur ramai-rama puluhan PD Golkar dan PK Golkar se-Badung, serta pengunduran diri kader asal Badung dari kepengurusan DPD I Golkar Bali. Pasalnya, ini merupakan sikap protes karena terjadi penzoliman terhadap kader dan pelanggaran mekanisme dalam penjaringan calon kepala daerah-wakil kepala daerah di Pilkada Badung 2020.
"Saya ingat betul pernyataan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto yang berjanji akan mengutamakan dan memberikan prioritas bagi kader untuk maju tarung di Pilkada 2020. Bahkan, ketua umum mewajibkan kader maju di Pilkada 2020, tanpa mahar. Ini juga adalah hasil Munas Golkar 2019," tandas Rai Wiranata.
Menurut Rai Wiranata, mekanisme penjaringan bakal calon juga diatur dalam peraturan organisasi. Kalau sampai mekanisme organisasi tidak jalan, jelas ini pelanggaran AD/ART. "Padahal, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam pernyataan resmi di media, malah mewajibkan kader maju ke Pilkada," sebut politisi senior Golkar asal Puri Kesiman, Denpasar Timur ini.
Rai Wiranata memaparkan, sejumlah anggota Wantimbang Partai Golkar Bali menyampaikan agar DPP Golkar memberikan klarifikasi kepada kader di DPD I Golkar Bali dan DPD II Golkar Badung, terkait rekomendasi paket calon di Pilkada Badung 2020. "Ada apa dengan rekomendasi di Pilkada Badung? Harusnya segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Ketua Umum DPP Golkar jangan menerima sepihak aspirasi dan informasi dalam menjatuhkan rekomendasi,” kritik Rai Wiranata.
Jika DPP Golkar terus saja memberikan rekomendasi kepada pasangan calon yang tidak berproses di internal partai dan mengabaikan kader sendiri seperti di Pilkada Badung 2020, Golkar akan ditinggalkan masyarakat. "Orang jadi malas mengikuti proses di Golkar. Malas ikut berorganisasi di Golkar. Padahal kan Golkar dikenal sebagai partai tua yang pengalaman dan demokratis. Kalau seperti di Pilkada Badung 2020, ya habis kita," sesal mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali 2009-2014 ini.
Sementara itu, anggota Wantimbang Partai Golkar Bali, I Gusti Made Perasu, menyayangkan pernyataan Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, yang menyebut Golkar akan menjadi dinosaurus kalau tidak mendengar keinginan rakyat melalui survei elektabilitas. Menurut Perasu, ini fakta yang dibolak-balik.
"Katanya Golkar akan seperti dinosaurus, pernah ada namun perlahan hilang. Menurut saya, justru ini fakta yang dibalik-balik. Harusnya, DPP Golkar mengutus fungsionaris dan pengurus yang lebih netral (dari luar Bali) turun ke Bali. Bila perlu, turunkan tim untuk mencari fakta, informasi, dan aspirasi kader Golkar soal Pilkada Badung," tandas Perasu.
Perasu juga mempertanyakan pernyataan Demer yang mengatakan seolah-olah pasangan Giri Prasta-Suiasa lebih komunikatif diajak komunikasi politik. "Ini komunikasi yang dimaksud Demer jadi pertanyaan bagi kami. Sebagai seorang pengurus DPP Golkar, pastilah Demer tahu kondisi di Bali dan Badung. Setidaknya, juga proaktif menggali data dan informasi soal Pilkada di Bali. Nggak harus didatangi, dilaporin ke rumahnya,” kata Perasu.
“Apalagi, Wayan Muntra adalah kader Golkar yang sudah dirilis media akan maju ke Pilkada Badung 2020. Saudara Demer bisa komunikasi dan proaktif sebagai tanggung jawab seorang pengurus DPP Golkar Wilayah Bali," lanjut politisi sepuh asal Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat yang juga mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar era Orde Baru dan Ketua DPRD Denpasar 1997-1999 ini.
Dikonfirmasi NusaBali terpisah, Selasa kemarin, Demer menjawab enteng soal desakan Wantimbang Partai Golkar Bali agar DPP Golkar memberikan klarifikasi terkait rekomendasi paket calon di Pilkada Badung 2020. "Wantimbang, siapa saja itu?" tanya Demer.
Menurut Demer, dirinya tidak serta merta menjawab pernyataan Wantimbang Partai Golkar Bali yang dimotori Rai Wiranata-IGM Perasu-Wayan Subawa. "Ya, kalau mau klarifikasi, DPP Golkar bisa saja. Nanti saya koordinasi dulu dengan DPD I Golkar Bali. Sejauh ini, DPD I Golkar Bali belum memberikan laporan kepada kami di DPP Golkar," kilah politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini. *nat
Komentar