BIN Minta Tingkatkan Sinergitas untuk Pemulihan Pariwisata Bali

Rekomendasi ini disampaikan Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto, dalam diskusi ‘Mengawal Bangkitnya Pariwisata Bali Berdasarkan Protokol Kesehatan Demi Pemulihan Perekonomian Bali’, di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar Selatan, Kamis (10/9). Diskusi tersebut merupakan bagian dari kegiatan ‘Aksi Sosial Diskusi Pariwisata dan Gala Dinner’ yang digelar Forum Komunikasi Media (FKM) Bali Bangkit, 9-12 September 2020.

Wawan Hari Purwanto mengingatkan, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu, tidak saja berdampak buruk pada sektor kesehatan masyarakat, namun juga menghancurkan pariwisata. “Bali sebagai penyumbang terbesar devisa negara dari sektor pariwisata, ikut terkena imbasnya,” ujar Wawan.

Sub sektor lain yang juga terimbas, antara lain, pertanian, transportasi, akomodasi hingga UMKM. Data dari Pemprov Bali akibat lumpuhnya pariwisata, per Agustus 2020 lalu sudah 73.631 pekerja yang dirumahkan. Selain itu, 2.667 pekerja bahkan sudah di-PHK. Dari sisi pendapatan, Bali kehilangan Rp 9,7 triliun.

Tekanan berat pariwisata Bali juga ditunjukkan dari jumlah kunjungan wisman yang menurun hingga 99,99 persen. Hal itu mengacu data BPS per Juni 2020 lalu, di mana bulan itu hanya ada 32 wisman berkunjung ke Bali. Sedangkan sebulan sebelumnya, Juni 2019, masih ada 549.516 wisman ke Bali.

Terkait kebijakan pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan domestik sejak 31 Juli 2020, kata Wawan, harus dilaksanakan secara selektif, diikuti penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten. Ini dilakukan mengingat Bali merupakan ikon pariwisata Indonesia dan internasional, sehingga upaya pemulihan tidak boleh mengalami kegagalan. “Karena akan berimplikasi besar bagu reputasi Bali maupun Indonesia,” tandas Wawan.

Pada bagian lain, Wawan mengatakan bahwa kehadiran BIN merupakan representtasi hadirnya negara dalam wewujudkan pemulihan pariwisata dan perekonomian nasional. BIN juga berupaya memastikan konsep pariwisata di Bali telah menerapkan protocol kesehatan secara ketat dan baik. Hal itu sesuai Instruksi Presiden Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, mengatakan pihaknya terus berupaya memastikan usaha wisata telah menerapkan protokol kesehatan sesuai standar cegah penularan Covid-19. Upaya itu ditunjukkan dengan pemberian sertifikat kepada usaha wisata atau DTW yang verifikasinya ditangani provinsi, yakni hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, serta usaha wisata tirta, dan usaha transportasi.

Menurut Astawa, data terakhir, 126 hotel telah tersertifikasi. Selain itu, 20 DTW dan 26 travel agent juga sudah tersertifikasi. “Sertifikasi tersebut merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap usaha wisata yang telah menerapkan protokol kesehatan,” ujar Astawa.

Astawa menyebutkan, sertifikasi dan penerapkan protokol kesehatan dilakukan sekaligus untuk menjaga jangan sampai klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 justru muncul dari pariwisata. “Karena itu, kami juga memantau kawasan wisata untuk mensosialisasikan dan bersinergi dengan warga sekitar, terkait penerapan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mengapresiasi diskusi pariwisata yang dihelat FKM Bali Bangkit. “Ini bagus sekali, karena kita perlu mendengar langsung dan melihat langsung bagaimana kondisi di Bali,” ujarnya Cok Ace yang juga Ketua BPD PHRI Bali. *k17