Kerja Keras Seluruh Jajaran Pemerintahan, Enam Kali Berturut-turut Raih Opini WTP
PEMERINTAH Kabupaten Badung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.
Ini untuk keenam kalinya secara beruntun Pemkab Badung meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dan ini menunjukkan komitmen Pemkab Badung beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diterima oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto, di Ruang Pertemuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
Sri Haryoso Suliyanto menyampaikan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKP Kabupaten Badung Tahun 2019 telah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual yang telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.
Di samping itu, Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (Sistem Pengendalian Intern), yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
“Pencapaian opini WTP ini adalah yang keenam kalinya bagi Pemkab Badung. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Badung beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan,” jelasnya.
Bupati Giri Prasta mengatakan, keberhasilan Pemkab Badung meraih WTP enam kali beruntun merupakan kerja keras seluruh pimpinan OPD. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras ini. Semoga ke depannya dapat dipertahankan dan bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan transparan. Kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, apalagi yang menyangkut pengelolaan keuangan,” ucapnya.
Terkait penyusunan dan penyajian LKPD, Pemkab Badung tetap melaksanakan dan mengikuti regulasi yang ada. “Kami Pemkab Badung selalu mendapat pembinaan dari BPK RI Perwakilan Bali terkait LKPD. Ini untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari, karena kami ingin berbuat sesuatu yang baik dan benar, serta siap menjadi contoh di Indonesia,” tegas Bupati Giri Prasta. *
Komentar