Kampanye Pilkada, Paslon Demokrat Wajib Taat Prokes
DENPASAR, NusaBali
Kekhawatiran banyak pihak akan terjadi penularan Covid-19 di klaster Pilkada 2020 membuat parpol yang usung pasangan calon (Paslon) waspada.
Instruksi taat Prokes (protokol kesehatan) kepada kader dan pasangan calon pun diturunkan selama kontestasi politik ini. Seperti yang diinstruksikan DPP Demokrat kepada kader dan Paslon yang diusungnya.
Wasekjen DPP Demokrat, Putu Supadma Rudana, dihubungi NusaBali, Selasa (29/9) siang mengatakan DPP Demokrat telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Paslon yang diusung di Pilkada 2020 untuk taat dengan Prokes Covid-19. Tujuannya supaya tidak menjadi pihak yang andil memperparah keadaan alias menyebabkan penularan Covid-19 dalam klaster Pilkada 2020.
"Beban Paslon yang diusung Demokrat di Pilkada 2020 mungkin bertambah. Bukan hanya ditarget untuk menang Pilkada 2020. Tetapi komitmen untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 yang makin masif. Jangan sampai paslon Demokrat ikut andil memperparah penyebaran Covid-19," ujar Supadma Rudana.
Menurutnya, ada 250 Paslon yang diusung Partai Demokrat dari 270 Pilkada serentak 2020. Untuk di Pilkada 6 kabupaten dan kota di Provinsi Bali, Demokrat mengusung 6 Paslon secara berkoalisi. Walaupun berkoalisi DPP Demokrat senantiasa berkomitmen supaya Paslon (non kader) yang diusung utamakan keselamatan nyawa manusia dalam kontestasi Pilkada 2020. "Dalam Rapimnas DPP Demokrat jelas bahwa kader yang jadi calon atau Paslon yang diusung dari non kader harus komitmen bahwa keselamatan nyawa manusia adalah segalanya. Waspadai klaster penularan Covid-19 di Pilkada 2020 ini. Jangan sampai Paslon merusak nilai-nilai kemanusiaan, karena Pilkada yang digelar di tengah pandemi Covid-19," ujar Korwil DPP Demokrat Bali-NTB-NTT ini.
Ditegaskan Supadma Rudana, Paslon yang diusung Demokrat juga wajib memberikan edukasi dan pencerahan dalam kampanye yang dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 untuk mencegah penularan pada klaster Pilkada. "Paslon memberikan edukasi pada saat kampanye juga penting. Edukasi tentang 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) kewajiban ketika turun di tengah masyarakat," ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.
Supadma Rudana menyitir instruksi Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapimnas DPP Demokrat, bahwa kampanye dengan penerapan Prokes dan pola virtual juga bisa dilakukan Paslon demi mencegah penularan Covid-19 di klaster Pilkada. "Jangan meraih kemenangan dengan mengorbankan kesehatan masyarakat. Merebut suara oke, tetapi memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sangatlah penting. Paslon memang harus bertemu masyarakat ketika masa kampanye, tetapi kampanye dengan pola virtual juga bukan halangan untuk mendapatkan simpati dan dukungan untuk memenangkan Pilkada 2020," ujar Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini. *nat
Wasekjen DPP Demokrat, Putu Supadma Rudana, dihubungi NusaBali, Selasa (29/9) siang mengatakan DPP Demokrat telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Paslon yang diusung di Pilkada 2020 untuk taat dengan Prokes Covid-19. Tujuannya supaya tidak menjadi pihak yang andil memperparah keadaan alias menyebabkan penularan Covid-19 dalam klaster Pilkada 2020.
"Beban Paslon yang diusung Demokrat di Pilkada 2020 mungkin bertambah. Bukan hanya ditarget untuk menang Pilkada 2020. Tetapi komitmen untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 yang makin masif. Jangan sampai paslon Demokrat ikut andil memperparah penyebaran Covid-19," ujar Supadma Rudana.
Menurutnya, ada 250 Paslon yang diusung Partai Demokrat dari 270 Pilkada serentak 2020. Untuk di Pilkada 6 kabupaten dan kota di Provinsi Bali, Demokrat mengusung 6 Paslon secara berkoalisi. Walaupun berkoalisi DPP Demokrat senantiasa berkomitmen supaya Paslon (non kader) yang diusung utamakan keselamatan nyawa manusia dalam kontestasi Pilkada 2020. "Dalam Rapimnas DPP Demokrat jelas bahwa kader yang jadi calon atau Paslon yang diusung dari non kader harus komitmen bahwa keselamatan nyawa manusia adalah segalanya. Waspadai klaster penularan Covid-19 di Pilkada 2020 ini. Jangan sampai Paslon merusak nilai-nilai kemanusiaan, karena Pilkada yang digelar di tengah pandemi Covid-19," ujar Korwil DPP Demokrat Bali-NTB-NTT ini.
Ditegaskan Supadma Rudana, Paslon yang diusung Demokrat juga wajib memberikan edukasi dan pencerahan dalam kampanye yang dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 untuk mencegah penularan pada klaster Pilkada. "Paslon memberikan edukasi pada saat kampanye juga penting. Edukasi tentang 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) kewajiban ketika turun di tengah masyarakat," ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.
Supadma Rudana menyitir instruksi Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapimnas DPP Demokrat, bahwa kampanye dengan penerapan Prokes dan pola virtual juga bisa dilakukan Paslon demi mencegah penularan Covid-19 di klaster Pilkada. "Jangan meraih kemenangan dengan mengorbankan kesehatan masyarakat. Merebut suara oke, tetapi memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sangatlah penting. Paslon memang harus bertemu masyarakat ketika masa kampanye, tetapi kampanye dengan pola virtual juga bukan halangan untuk mendapatkan simpati dan dukungan untuk memenangkan Pilkada 2020," ujar Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini. *nat
Komentar