Pilkada 2020 di Bali Minim Jurkam Nasional
Parpol Melihat Situasi, Lebih Kedepankan Protokol Covid-19
Kemungkinan kampanye tidak melibatkan jurkam nasional karena tidak ada kampanye terbuka di Pilkada serentak termasuk di 6 kabupaten dan kota di Bali.
DENPASAR, NusaBali
Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang sudah memasuki masa kampanye dipastikan tanpa kehadiran juru kampanye nasional (Jurkamnas) melibatkan elite parpol di pusat. Sejak dibukanya masa kampanye Paslon di 6 kabupetan dan kota, parpol pengusung belum memastikan siapa jurkam akan turun di Bali.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Alit Kusuma Kelakan, di Jakarta, Minggu (4/10) mengatakan hingga saat ini belum ada petunjuk maupun perintah dari DPP PDIP bahwa akan diturunkan jurkamnas di Bali pada masa kampanye Pilkada 26 September hingga 5 Desember 2020 mendatang. Padahal pada Pilkada 2015 silam dan Pilgub Bali 2018 juru kampanye nasional dengan menurunkan elite DPP dilakukan PDIP.
"Saat ini untuk Pilkada 6 Kabupaten dan Kota belum ada petunjuk dari DPP. Belum ada perintah apapun soal kampanye melibatkan jurkam nasional," ujar Alit Kelakan.
Kata Alit Kelakan, kemungkinan kampanye tidak melibatkan jurkam nasional karena memang tidak ada kampanye terbuka di Pilkada serentak termasuk di 6 kabupaten dan kota di Bali. Karena adanya Pandemi Covid-19. "Pandemi Covid-19 ini kan memang tidak ada kampanye terbuka, karena tidak dibolehkan lantaran Pandemi Covid-19. Jadi semuanya serba dibatasi dan virtual," ujar politisi asal Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat ini.
Apakah Jurkamnas DPP PDIP juga tidak kampanye untuk Paslon di Bali secara virtual? Alit Kelakan mengatakan belum juga ada. "Mungkin virtual untuk pengarahan secara internal ada. Namun virtual untuk kampanye itu belum ada," ujar mantan Wakil Gubernur Bali periode 2003-2008 ini.
Ketika ditanya Jurkamnas DPP PDIP tidak turun karena Bali dirasakan aman meraih kemenangan di Pilkada, Alit Kelakan tertawa terkekeh. "Nggak begitu sih, kita sekarang bekerja kompak di Bali. Kader semua turun di Bali untuk 6 Kabupaten dan Kota. Mungkin kalau tidak pandemi Jurkamnas pusat bisa turun. Bali tetap dapat perhatian penuh DPP untuk bisa meraih kemenangan," tegas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Sementara Wasekjen DPP Demokrat, Putu Supadma Rudana, mengatakan untuk Pilkada serentak di seluruh Indonesia termasuk di 6 kabupaten dan kota di Bali Ketua Umum DPP Demokrat instruksikan kedepankan Prokes (protokol kesehatan). Para kandidat diinstruksikan kedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat.
"Kampanye Pilkada diminta kepada kandidat tidak mengorbankan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tidak membuat kerumunan dalam masa kampanye. Karena penyampaian visi misi dan program itu bisa lewat virtual," ujar Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI ini.
Anggota Komisi VI DPR RI dapil Bali ini menegaskan Demokrat yang mengusung Paslon di 6 Kabupetan dan kota di Bali berkoalisi dengan parpol lain sebenarnya memiliki banyak Jurkamnas dari DPP Demokrat. "Namun Jurkamnas kita menunggu momentum, melihat kondisi dan situasi Pandemi Covid19," ujar Korwil DPP Demokrat Wilayah Bali-NTB-NTT ini.
Sementara Partai Golkar menyiapkan Jurkamnas untuk 6 Pilkada serentak di Bali, yakni di Pilkada Badung, Pilkada Denpasar, Pilkada Tabanan, Pilkada Jembrana, Pilkada Bangli, Pilkada Karangasem.
Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, Minggu kemarin mengatakan Jurkamnas DPP Golkar yang sudah terdaftar untuk turun di Bali ada Ketua Dewan Kehormatan DPP Golkar, Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar DPP Golkar, Agung Laksono, Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT Gede Sumarjaya Linggih alias Demer dan Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra yang notabene Koordinator Bappilu Wilayah Bali. "Dari DPP Golkar sudah siap jurkamnya. Bahkan sudah didaftarkan oleh Tim Pemenangan Paslon di masing-masing kabupaten dan kota," beber Sugawa Korry.
Sementara Gede Sumarjaya Linggih alias Demer mengatakan untuk Pilkada serentak 9 Desember di 6 kabupaten dan kota di Bali Jurkamnas akan turun melihat situasi dan peluang kandidat, tanpa mengabaikan Prokes Covid-19. "Mungkin tidak kampanye terbuka," ujar politisi asal Desa Tajun, Kecamatan, Kubutambahan Kabupaten Buleleng ini. *nat
Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang sudah memasuki masa kampanye dipastikan tanpa kehadiran juru kampanye nasional (Jurkamnas) melibatkan elite parpol di pusat. Sejak dibukanya masa kampanye Paslon di 6 kabupetan dan kota, parpol pengusung belum memastikan siapa jurkam akan turun di Bali.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Alit Kusuma Kelakan, di Jakarta, Minggu (4/10) mengatakan hingga saat ini belum ada petunjuk maupun perintah dari DPP PDIP bahwa akan diturunkan jurkamnas di Bali pada masa kampanye Pilkada 26 September hingga 5 Desember 2020 mendatang. Padahal pada Pilkada 2015 silam dan Pilgub Bali 2018 juru kampanye nasional dengan menurunkan elite DPP dilakukan PDIP.
"Saat ini untuk Pilkada 6 Kabupaten dan Kota belum ada petunjuk dari DPP. Belum ada perintah apapun soal kampanye melibatkan jurkam nasional," ujar Alit Kelakan.
Kata Alit Kelakan, kemungkinan kampanye tidak melibatkan jurkam nasional karena memang tidak ada kampanye terbuka di Pilkada serentak termasuk di 6 kabupaten dan kota di Bali. Karena adanya Pandemi Covid-19. "Pandemi Covid-19 ini kan memang tidak ada kampanye terbuka, karena tidak dibolehkan lantaran Pandemi Covid-19. Jadi semuanya serba dibatasi dan virtual," ujar politisi asal Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat ini.
Apakah Jurkamnas DPP PDIP juga tidak kampanye untuk Paslon di Bali secara virtual? Alit Kelakan mengatakan belum juga ada. "Mungkin virtual untuk pengarahan secara internal ada. Namun virtual untuk kampanye itu belum ada," ujar mantan Wakil Gubernur Bali periode 2003-2008 ini.
Ketika ditanya Jurkamnas DPP PDIP tidak turun karena Bali dirasakan aman meraih kemenangan di Pilkada, Alit Kelakan tertawa terkekeh. "Nggak begitu sih, kita sekarang bekerja kompak di Bali. Kader semua turun di Bali untuk 6 Kabupaten dan Kota. Mungkin kalau tidak pandemi Jurkamnas pusat bisa turun. Bali tetap dapat perhatian penuh DPP untuk bisa meraih kemenangan," tegas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Sementara Wasekjen DPP Demokrat, Putu Supadma Rudana, mengatakan untuk Pilkada serentak di seluruh Indonesia termasuk di 6 kabupaten dan kota di Bali Ketua Umum DPP Demokrat instruksikan kedepankan Prokes (protokol kesehatan). Para kandidat diinstruksikan kedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat.
"Kampanye Pilkada diminta kepada kandidat tidak mengorbankan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tidak membuat kerumunan dalam masa kampanye. Karena penyampaian visi misi dan program itu bisa lewat virtual," ujar Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI ini.
Anggota Komisi VI DPR RI dapil Bali ini menegaskan Demokrat yang mengusung Paslon di 6 Kabupetan dan kota di Bali berkoalisi dengan parpol lain sebenarnya memiliki banyak Jurkamnas dari DPP Demokrat. "Namun Jurkamnas kita menunggu momentum, melihat kondisi dan situasi Pandemi Covid19," ujar Korwil DPP Demokrat Wilayah Bali-NTB-NTT ini.
Sementara Partai Golkar menyiapkan Jurkamnas untuk 6 Pilkada serentak di Bali, yakni di Pilkada Badung, Pilkada Denpasar, Pilkada Tabanan, Pilkada Jembrana, Pilkada Bangli, Pilkada Karangasem.
Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, Minggu kemarin mengatakan Jurkamnas DPP Golkar yang sudah terdaftar untuk turun di Bali ada Ketua Dewan Kehormatan DPP Golkar, Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar DPP Golkar, Agung Laksono, Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT Gede Sumarjaya Linggih alias Demer dan Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra yang notabene Koordinator Bappilu Wilayah Bali. "Dari DPP Golkar sudah siap jurkamnya. Bahkan sudah didaftarkan oleh Tim Pemenangan Paslon di masing-masing kabupaten dan kota," beber Sugawa Korry.
Sementara Gede Sumarjaya Linggih alias Demer mengatakan untuk Pilkada serentak 9 Desember di 6 kabupaten dan kota di Bali Jurkamnas akan turun melihat situasi dan peluang kandidat, tanpa mengabaikan Prokes Covid-19. "Mungkin tidak kampanye terbuka," ujar politisi asal Desa Tajun, Kecamatan, Kubutambahan Kabupaten Buleleng ini. *nat
Komentar