Banpres Usaha Mikro Bisa Dilanjutkan 2021
JAKARTA, NusaBali
Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM berharap program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro dapat dilanjutkan pada tahun 2021.
"Programnya direncanakan akan dilanjutkan pada tahun depan," ujar Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Eddy Satriya dalam diskusi daring di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis.
Menurut Eddy, harapannya masih banyak pelaku usaha mikro yang terdampak masih bisa nanti diproses pada tahun depan mengingat penyaluran banpres produktif pada tahun ini sudah hampir selesai.
Dalam paparannya, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM menyampaikan bahwa tujuan dari Banpres produktif ini adalah untuk menjadi tambahan modal bagi para pelaku usaha mikro agar tetap berjalan di tengah pandemi.
Selain itu Banpres produktif ini juga membantu mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran selama terjadinya pandemi Covid-19.
Syarat untuk memperoleh Banpres ini juga terbilang mudah dan sederhana, antara lain warga negara Indonesia, memiliki nomor induk kependudukan, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya, dan tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi di perbankan.
Anggaran tahap awal Banpres Produktif ini sebesar Rp22 triliun bagi 9,1 juta usaha mikro. Sedangkan untuk tahap lanjutan, anggaran menjadi Rp28,8 triliun kepada 12 juta pelaku usaha mikro.
Waktu pelaksanaan Banpres Produktif untuk usaha mikro ini berlangsung dari 17 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
Sebelumnya Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki memastikan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro sudah tersalurkan 100 persen kepada 9 juta penerima.
Menurutnya, program itu bisa cepat terserap berkat dukungan berbagai pihak seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), koperasi, Pemerintah Daerah juga kementerian/lembaga yang banyak melakukan program pendampingan UMKM.
Teten mengakui masih banyak usulan dari berbagai daerah yang masuk ke Kementerian Koperasi. Untuk itu, penyaluran Banpres Produktif tahun ini terus dilanjutkan hingga 12 juta pelaku Usaha Mikro.
Penyalurannya juga akan memfokuskan pada aspek pemerataan antar daerah, ketepatan, sasaran dan kecepatan. Program ini diharapkan dapat membantu memulihkan ekonomi. *
Menurut Eddy, harapannya masih banyak pelaku usaha mikro yang terdampak masih bisa nanti diproses pada tahun depan mengingat penyaluran banpres produktif pada tahun ini sudah hampir selesai.
Dalam paparannya, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM menyampaikan bahwa tujuan dari Banpres produktif ini adalah untuk menjadi tambahan modal bagi para pelaku usaha mikro agar tetap berjalan di tengah pandemi.
Selain itu Banpres produktif ini juga membantu mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran selama terjadinya pandemi Covid-19.
Syarat untuk memperoleh Banpres ini juga terbilang mudah dan sederhana, antara lain warga negara Indonesia, memiliki nomor induk kependudukan, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya, dan tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi di perbankan.
Anggaran tahap awal Banpres Produktif ini sebesar Rp22 triliun bagi 9,1 juta usaha mikro. Sedangkan untuk tahap lanjutan, anggaran menjadi Rp28,8 triliun kepada 12 juta pelaku usaha mikro.
Waktu pelaksanaan Banpres Produktif untuk usaha mikro ini berlangsung dari 17 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
Sebelumnya Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki memastikan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro sudah tersalurkan 100 persen kepada 9 juta penerima.
Menurutnya, program itu bisa cepat terserap berkat dukungan berbagai pihak seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), koperasi, Pemerintah Daerah juga kementerian/lembaga yang banyak melakukan program pendampingan UMKM.
Teten mengakui masih banyak usulan dari berbagai daerah yang masuk ke Kementerian Koperasi. Untuk itu, penyaluran Banpres Produktif tahun ini terus dilanjutkan hingga 12 juta pelaku Usaha Mikro.
Penyalurannya juga akan memfokuskan pada aspek pemerataan antar daerah, ketepatan, sasaran dan kecepatan. Program ini diharapkan dapat membantu memulihkan ekonomi. *
Komentar