KMHDI Demo Tolak UU Cipta Kerja
JAKARTA, NusaBali
Penolakan terhadap UU Cipta Kerja tidak hanya dilakukan oleh Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melalui pendapat saja.
Mereka turun ke jalan dengan ikut serta demo ke Istana Negara, Jakarta, bersama organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus.
Mereka mempersiapkan diri sejak pagi hari. Kemudian sampai depan Istana sekitar pukul 13.00 WIB. Ketua Presidium PP KMHDI I Kadek Andre Nuaba mengatakan, mereka demo karena merasa demokrasi dikhianati. Khususnya terkait UU Omnibus Law.
"Karena kami merasa tidak terwakili oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Intinya yang membuat kami berani, karena DPR RI langsung mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Andai saja mereka terbuka dan transparans, kami tidak akan menempuh jalur aksi seperti ini, melainkan dengan dialog," ucap Andre kepada NusaBali, Kamis (8/10).
Lantaran demo tampak tidak kondusif, membuat KMHDI menarik rombongan pada pukul 16.00 WIB. Andre mengatakan, jika aksi sudah menjelang sore rawan penyusup. Guna menghindari itu, KMHDI pun menarik rombongannya dari demo.
"Kami menarik rombongan, karena tujuan utama aksi ini adalah menyampaikan aspirasi. Jadi, ketika ada chaos, kami menarik diri karena semangatnya sudah beda. Namun kami tidak bisa memastikan apakah yang membuat chaos massa aksi yang sama atau bukan," tutur Andre.
Selain di Jakarta, KMHDI juga melakukan demo di sejumlah daerah seperti di Sumatera Selatan (Sumsel). PD KMHDI Sumsel melakukan demo bersama mahasiswa lainnya pada Rabu (7/10). Mereka demo di Gedung DPRD Sumsel.
"Massa KMHDI langsung ke lokasi. Kami demo dari pukul 13.00-17.00 WIB. Ada 25 kader KMHDI ikut demo. Sampai aksi selesai, perwakilan dari DPRD tidak ada yang menemui massa aksi meski didesak," papar Ketua PD KMHDI Sumsel I Wayan Darmawan. *k22
Mereka mempersiapkan diri sejak pagi hari. Kemudian sampai depan Istana sekitar pukul 13.00 WIB. Ketua Presidium PP KMHDI I Kadek Andre Nuaba mengatakan, mereka demo karena merasa demokrasi dikhianati. Khususnya terkait UU Omnibus Law.
"Karena kami merasa tidak terwakili oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Intinya yang membuat kami berani, karena DPR RI langsung mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Andai saja mereka terbuka dan transparans, kami tidak akan menempuh jalur aksi seperti ini, melainkan dengan dialog," ucap Andre kepada NusaBali, Kamis (8/10).
Lantaran demo tampak tidak kondusif, membuat KMHDI menarik rombongan pada pukul 16.00 WIB. Andre mengatakan, jika aksi sudah menjelang sore rawan penyusup. Guna menghindari itu, KMHDI pun menarik rombongannya dari demo.
"Kami menarik rombongan, karena tujuan utama aksi ini adalah menyampaikan aspirasi. Jadi, ketika ada chaos, kami menarik diri karena semangatnya sudah beda. Namun kami tidak bisa memastikan apakah yang membuat chaos massa aksi yang sama atau bukan," tutur Andre.
Selain di Jakarta, KMHDI juga melakukan demo di sejumlah daerah seperti di Sumatera Selatan (Sumsel). PD KMHDI Sumsel melakukan demo bersama mahasiswa lainnya pada Rabu (7/10). Mereka demo di Gedung DPRD Sumsel.
"Massa KMHDI langsung ke lokasi. Kami demo dari pukul 13.00-17.00 WIB. Ada 25 kader KMHDI ikut demo. Sampai aksi selesai, perwakilan dari DPRD tidak ada yang menemui massa aksi meski didesak," papar Ketua PD KMHDI Sumsel I Wayan Darmawan. *k22
Komentar