Demo Rusuh di Luar Skenario

Demo penolakan terhadap UU Omnibus Law oleh Aliansi Bali Tidak Diam ternyata diikuti oleh massa cair. Massa cair itu merupakan massa yang hadir karena merasa terpanggil untuk bergabung diri dalam demo pada, Kamis (8/10) yang terjadi di Jalan PB Sudirman dan depan Kantor DPRD Bali Jalan Dr Kusuma Atmaja Renon. Demo di dua tempat itu akhirnya berujung rusuh dengan aparat keamanan yang mengamankan jalannya aksi.

Adanya massa cair ini disampaikan oleh Humas Aliansi Bali Tidak Diam, Abror Torik Tanjilla saat gelar rilis di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jumat (9/10) sore. Abror menjelaskan dalam rencana yang sebenarnya titik demo dilakukan di Jalan PB Sudirman Denpasar. Setelah kumpul di halaman parkir Kampus Pasca Sarjana Universitas Udayana, pukul 14.00 Wita massa ke luar ke jalan untuk memulai aksi.

"Surat pemberitahuan aksi kami kepada kepolisian titik aksinya di Jalan PB Sudirman. Namun ada massa yang terpencar karena adanya mis komunikasi. Dengan inisiatif sendiri tanpa arahan komando sebagian massa bergerak ke Kantor DPRD Bali," tutur Abror sembari mengatakan massa yang ke kantor DPRD Bali itu banyak diikuti massa cair.

Abror menjelaskan demo penolakan UU Omnibus Law yang dilakukan oleh Aliansi Bali Tidak Diam ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Bali, buruh, dan elemen masyarakat. Sehingga ada sebagian massa yang tidak paham dengan alur demo yang direncanakan.

"Sebelumnya semua sepakat demo digelar di jalan PB Sudirman. Di antara pendemo itu banyak keterlibatan massa cair. Massa cair datang setelah mendapat informasi di medsos. Tindakan yang dilakukan mereka tidak ada dalam rencana," ungkap Abror didampingi oleh Ketua Aliansi Bali Tidak Diam, Dewa Gege Satya Ranasika Kusuma yang juga merupakan Ketua BEM Unud dan pendamping hukum Aliansi Bali Tidak Diam, Ni Kadek Vany Primaliraning.

Sementara itu Ketua Aliansi Bali Tidak Diam, Dewa Gege Satya Ranasika Kusuma, mengatakan meski banyak massa cair yang ikut dalam demo itu, namun tidak ada yang menunggangi aksi tersebut. "Semua suaranya sama, yaitu menolak UU Omnibus Law. Tidak ada kepentingan lain selain itu," tutur Dewa Gege Satya Ranasika.

Hal senada disampaikan oleh pendamping hukum Aliansi Bali Tidak Diam, Vany Primaliraning. Direktur LBH Bali ini menambahkan tentang massa demo di depan kantor DPRD Bali. Dikatakan mengetahui adanya massa yang beraksi di depan kantor DPRD Bali mereka langsung berkoordinasi dan memanggil pulang massa untuk kembali ke Jalan PB Sudirman sekitar pukul 16.00 Wita.

"Kami sangat menyayangkan tindakan pelemparan mobil polisi yang terjadi Renon kemarin. Aksi itu tidak ada dalam rencana. Selain itu kami juga belum mendapat informasi detail terkait apa yang terjadi dalam di Renon itu," tutur Vany.

Adapun terkait rusuh yang terjadi di Jalan PB Sudirman yang berujung rusuh mereka mengecam keras tindakan represif dari aparat keamanan. Meski mendapat tindakan represif mereka tetap melakukan penolakan terhdap UU Omnibus Law yang menurut hasil kajian mereka tidak pro rakyat utamanya buruh.

Selain itu mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah pusat maupun daerah. Mengecam DPRD Bali dan Gubernur Bali yang menjadi antek asing ketimbang menjadi wakil rakyat sesungguhnya. Mengecam keras keikutsertaan aparat dalam melanggengkan pengesahan UU Omnibus Law. Mengajak masyarakat untuk tidak berhenti dan melakukan perlawanan sampai UU Omnibus Law dibatalkan.

"Kami belum merencanakan untuk melakukan aksi lagi. Saat ini masih melakukan evaluasi terhadap demo kemarin. Dalam demo yang berakhir rusuh itu kami belum bisa memastikan apakah ada keterlibatan massa cair atau tidak," tandas Vany.

Sementara itu Wakil Direktur Intelkam Polda Bali AKBP Dwi Wahyudi dikonfirmasi, Jumat (9/10) mengatakan sebelum demo digelar pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan serikat pekerja di Bali, pada Kamis (8/10) pukul 13.00 Wita. Yang ikut pertemuan saat itu adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Regional Bali bersama serikat pekerja di bawahnya Serikat Pekerja Pariwisata (SP Par) Bali, Serikat Pekerja (SP) Bali, Serikat Pekerja Kesatuan Pelaut Indonesia (SPKPI) Bali.

Hasil pertemuan saat itu semuanya sepakat untuk tidak ikut demo bersama Aliansi Bali Tidak Diam. “Terkait disahkannya UU Omnibus Law, apabila ada elemen masyarakat maupun serikat buruh yang menolak agar lebih mengedepankan langkah hukum dan tidak melaksanakan aksi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di wilayah Bali. Itu hal yang kami tawarkan kepada mereka dan disambut baik," tutur mantan Kapolsek Bangli ini.

Sementara sebelumnya Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose mengatakan ada indikasi pihak tak bertanggungjawab dalam demo yang berlangsung sejak pukul 14.00 Wita sampai pukul 20.00 Wita itu. Meski tidak dengan gamblang mengatakan pihak mana yang menunggangi demo berujung rusuh itu tapi Kapolda mengatakan para pendemo digerakkan pihak lain.

"Bukan buruh yang melakukan demo ini. Para mahasiswa ini dikondisikan oleh pihak lain. Saya tadi wawancara langsung. Mereka ini hanya disuruh. Ini bukan tipikal dari mahasiswa di Bali," tutur Irjen Golose saat turun langsung ke Jalan PB Sudirman memantau pengamanan jalannya demo, pada Kamis (8/10) malam. *pol