Anggota DPR RI 'Ditodong' Perjuangkan Pendidikan Anak Difabel
DENPASAR, NusaBali
Anggota Komisi VI DPR RI dapil Bali dari Fraksi Demokrat, Putu Supadma Rudana, ‘ditodong’ untuk memperjuangkan kepentingan para penyandang difabel di pusat agar mendapatkan perhatian maksimal dan berkeadilan.
Aspirasi itu dilontarkan Kepala Sekolah SLB D (sekolah berkebutuhan khusus) Provinsi Bali, I Wayan Nitiyasa, saat kunjungan dapil Anggota DPR RI, Supadma Rudana di SLB D yang terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (11/10) siang.
Supadma Rudana yang hadir dalam rangka memberikan bantuan untuk para siswa di tengah Pandemi Covid-19 tersebut dengan Prokes (protokol kesehatan) yang ketat terenyuh dengan kondisi anak berkebutuhan khusus tersebut.
Politisi senior Demokrat ini menyerap aspirasi dari orangtua dan pihak SLB D. Supadma Rudana juga sosialisasikan Prokes mencegah penularan Covid-19. "Kita semua sedang berjuang di tengah pandemi Covid-19. Harus tetap ikuti prokes dan jaga kesehatan," ujar Supadma Rudana. Nah, dalam dialog kemarin muncullah aspirasi dari SLB D terkait perhatian pendidikan terutama SLB D yang perlu sentuhan pemerintah. Menurut Kepala Sekolah SLB D, Wayan Nitiyasa, saat ini perlu regulasi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi sekolah SLB yang berstatus negeri maupun swasta. Karena bagaimana pun juga para siswa sekolah SLB adalah siswa yang sama-sama berkebutuhan khusus.
"Memang untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah perlu perjuangan berat bagi wakil rakyat kami di pusat. Namun kami berharap pada Anggota DPR RI Dapil Bali, Pak Supadma Rudana bisa memperjuangkan keberadaan SLB D di pusat agar dapat perhatian maksimal. Terutama regulasi dulu, supaya perhatian pusat untuk sekolah swasta dan negeri bisa berkeadilan," ujar Nitiyasa.
Menanggapi aspirasi itu Supadma Rudana akan berusaha membantu dan menyuarakan di DPR RI. Mantan Anggota Komisi X DPR RI dapil Bali yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini akan membantu lewat perjuangan fraksi. "Di Fraksi Demokrat kami punya kawan yang duduk di Komisi Pendidikan. Kita akan sampaikan aspirasi ini. Artinya untuk perhatian anggaran untuk SLB Negeri dan SLB swasta harus berkeadilan. Karena mereka sama-sama anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian," ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini. SLB D Bali ini sendiri merupakan lembaga pendidikan swasta di bawah naungan YPAC (Yayasan Pembina Anak Cacat). *nat
Supadma Rudana yang hadir dalam rangka memberikan bantuan untuk para siswa di tengah Pandemi Covid-19 tersebut dengan Prokes (protokol kesehatan) yang ketat terenyuh dengan kondisi anak berkebutuhan khusus tersebut.
Politisi senior Demokrat ini menyerap aspirasi dari orangtua dan pihak SLB D. Supadma Rudana juga sosialisasikan Prokes mencegah penularan Covid-19. "Kita semua sedang berjuang di tengah pandemi Covid-19. Harus tetap ikuti prokes dan jaga kesehatan," ujar Supadma Rudana. Nah, dalam dialog kemarin muncullah aspirasi dari SLB D terkait perhatian pendidikan terutama SLB D yang perlu sentuhan pemerintah. Menurut Kepala Sekolah SLB D, Wayan Nitiyasa, saat ini perlu regulasi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi sekolah SLB yang berstatus negeri maupun swasta. Karena bagaimana pun juga para siswa sekolah SLB adalah siswa yang sama-sama berkebutuhan khusus.
"Memang untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah perlu perjuangan berat bagi wakil rakyat kami di pusat. Namun kami berharap pada Anggota DPR RI Dapil Bali, Pak Supadma Rudana bisa memperjuangkan keberadaan SLB D di pusat agar dapat perhatian maksimal. Terutama regulasi dulu, supaya perhatian pusat untuk sekolah swasta dan negeri bisa berkeadilan," ujar Nitiyasa.
Menanggapi aspirasi itu Supadma Rudana akan berusaha membantu dan menyuarakan di DPR RI. Mantan Anggota Komisi X DPR RI dapil Bali yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini akan membantu lewat perjuangan fraksi. "Di Fraksi Demokrat kami punya kawan yang duduk di Komisi Pendidikan. Kita akan sampaikan aspirasi ini. Artinya untuk perhatian anggaran untuk SLB Negeri dan SLB swasta harus berkeadilan. Karena mereka sama-sama anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian," ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini. SLB D Bali ini sendiri merupakan lembaga pendidikan swasta di bawah naungan YPAC (Yayasan Pembina Anak Cacat). *nat
Komentar