DPRD Usulkan Dana Cadangan KK Miskin di RSUD Buleleng
SINGARAJA, NusaBali
Komisi IV DPRD Buleleng mengusulkan pemerintah melalui RSUD Buleleng menyediakan dana cadangan untuk masyarakat miskin.
Usulan itu disampaikan mengingat sejauh ini masih ada sejumlah KK miskin yang belum memegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk jaminan kesehatan.
Dana cadangan yang diusulkan itu nantinya untuk biaya pengobatan KK miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Ketua Komisi IV Luh Hesti Ranitasari, menyampaikan usulan tersebut saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama SKPD terkait yang menjadi mitra kerja, Selasa (13/10). Politisi asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, ini menyampaikan dasar usulan tersebut melihat sejumlah kasus yang terjadi di Buleleng. Sejumlah masyarakat miskin yang belum tercover KIS, sering kali mengalami kesulitan melunasi biaya pengobatan.
Dana cadangan yang diusulkan oleh srikandi Partai Demokrat ini juga disebut sebagai solusi jangka pendek. Mengingat kondisi keuangan daerah pada masa pandemi sangat terbatas. Bahkan upaya pemerintah yang saat ini mengejar Universal Health Coverage (UHC) diakhir tahun anggaran 2020 agar dikesampingkan dulu.
“Kalau menurut kami di dewan, kami usulkan untuk tidak mengejar UHC dulu untuk saat ini. Karena kondisi keuangan Buleleng dalam masa pandemi saat ini mengalami refocusing. Sehingga tidak memungkinkan mengcover semua, dan kita juga tidak bisa memprediksi kapan masyarakat tersebut sakit,” ucap Rani.
Direktur Utama RSUD Buleleng dr Putu Arya Nugraha menyambut baik hal itu. Dia mengatakan bahwa memang banyak masyarakat miskin yang berobat, namun belum memiliki jaminan kesehatan. Usulan dewan itu dinilai dokter spesialis penyakit dalam ini solusi jangka pendek yang tepat.
Sedangkan solusi jangka panjangnya pengajuan JKN-KIS oleh masyarakat yang difasilitasi pemerintah tetap harus dilakukan. Sehingga kedepannya harapannya ditemukan regulasi yang tepat mengenai hal ini. “Kami rasa hal ini merupakan solusi jangka pendek, meskipun nanti kedepannya untuk solusi jangka panjangnya masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan untuk mereka,” jelasnya. *k23
Dana cadangan yang diusulkan itu nantinya untuk biaya pengobatan KK miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Ketua Komisi IV Luh Hesti Ranitasari, menyampaikan usulan tersebut saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama SKPD terkait yang menjadi mitra kerja, Selasa (13/10). Politisi asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, ini menyampaikan dasar usulan tersebut melihat sejumlah kasus yang terjadi di Buleleng. Sejumlah masyarakat miskin yang belum tercover KIS, sering kali mengalami kesulitan melunasi biaya pengobatan.
Dana cadangan yang diusulkan oleh srikandi Partai Demokrat ini juga disebut sebagai solusi jangka pendek. Mengingat kondisi keuangan daerah pada masa pandemi sangat terbatas. Bahkan upaya pemerintah yang saat ini mengejar Universal Health Coverage (UHC) diakhir tahun anggaran 2020 agar dikesampingkan dulu.
“Kalau menurut kami di dewan, kami usulkan untuk tidak mengejar UHC dulu untuk saat ini. Karena kondisi keuangan Buleleng dalam masa pandemi saat ini mengalami refocusing. Sehingga tidak memungkinkan mengcover semua, dan kita juga tidak bisa memprediksi kapan masyarakat tersebut sakit,” ucap Rani.
Direktur Utama RSUD Buleleng dr Putu Arya Nugraha menyambut baik hal itu. Dia mengatakan bahwa memang banyak masyarakat miskin yang berobat, namun belum memiliki jaminan kesehatan. Usulan dewan itu dinilai dokter spesialis penyakit dalam ini solusi jangka pendek yang tepat.
Sedangkan solusi jangka panjangnya pengajuan JKN-KIS oleh masyarakat yang difasilitasi pemerintah tetap harus dilakukan. Sehingga kedepannya harapannya ditemukan regulasi yang tepat mengenai hal ini. “Kami rasa hal ini merupakan solusi jangka pendek, meskipun nanti kedepannya untuk solusi jangka panjangnya masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan untuk mereka,” jelasnya. *k23
Komentar