Warga Sumberkelampok Tolak Pembangunan Bandara

Kali ini, warga Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng (Barat) menolak rencana pembangunan bandara di wilayah mereka. Perbekel Sumberklampok, I Wayan Sawitra Yasa, mengatakan warganya menolak rencana pembangunan bandara, mengingat lahan yang akan digunakan sebagai lokasi bandara masih berstatus konflik agraria. Warga setempat meminta diselesaikan dulu konflik pertanahan itu, baru bicara pembangunan bandara.

“Jangan sampai masalah yang cukup lama ini belum selesai, malah dicampur dengan masalah rencana pembangunan bandara di Deswa Sumberkelambok," ungkap Sawitra Yasa kepada NusaBali di Singaraja, Jumat (16/10).

Sawitra Yasa menyebutkan, Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya sempat mengundang perwakilan warga Desa Sumberklampok ke Rumah Jabatan Gubernur di Jaya Saba Denpasar, Selasa (13/10) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Gubenur Koster menyampaikan rencana pemindahan lokasi pembangunan bandara dari Desa/Kecamatan Kubutambahan ke Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak. Masa-lahnya, pembangunan bandara di Kubutambahan terkendala masalah pembebasan lahan yang merupakan tanah desa adat.

Menurut Sawitra Yasa, warga Sumberkelampok mengira dalam pertemuan dengan Gubernur Koster saat itu untuk membahas teknis penyelesaian persoalan lahan di desanya. Apalagi, pertemuan tersebut dihadiri pula Tim 9 Penyelesaian Tanah Desa Sumberklampok.

"Kami terkejut, tahu-tahu ada pembahasan soal bandara. Kami kira akan ada pembicaraan soal penyelesaian konflik lahan yang sudah ditempati warga puluhan tahun. Sehingga poin keberatannya adalah konflik lahan yang belum diselesaikan," tandas Sawitra Yasa.

Sawitra Yasa menyebutkan, warga Sumberkelampok juga tidak mengetahui wilayahnya dipilih menjadi opsi kedua lokasi pembangunan bandara. Pasalnya, warga masih berpatokan pada komitmen Gubernur Bali sebelumnya soal solusi terkait konflik lahan berkepanjangan, di mana pemerintah akan memberikan lahan kepada warga dengan komposisi 70:30.

"Harus komitmen dengan keputusan awal. Yang 70 itu sepenuhnya diserahkan ke masyarakat menjadi sertifikat hak milik dulu. Nah, prosesnya ini diselesaikan, baru bicara bandara," katanya.

Disebutkan, lahan di Desa Sumberklampok yang dimasalahkan seluas 600 hektare dari lahan eks HGU seluas 200 hektare. Unit dua PT Margarana seluas 267 hektare dan unit tiga seluas 151 hektare. "Masyarakat merasa khawatir. Karena sebelum itu, kami sudah berbicara arah penyelesaian dengan program Reforma Agraria. Sudah dibentuk tim di provinsi hingga desa. Tetapi, malah berkembang isu akan dibangun bandara di Sumberklampok," sesal Sawitra Yasa.

Terkait masalah bandara ini, 25 warga Sumberkelampok sempat mendatangi petugas yang mengambil foto udara dan pengeboran di lahan mereka, Kamis (15/10) lalu. "Kemarin (Kamis) ada petugas yang melakukan pengukuran dan pengeboran di lokasi tanpa seizin pemilik lahan. Ini yang menyebabkan warga semakin marah. Warga juga belum ada sosialisasi,” katanya.

Menurut Sawitra Yasa, sejatinya masyarakat Sumberkelampok siap mendukung program nasional pembangunan bandara. Hanya saja, jika bandara dibangun di Desa Sumberklampok, persoalan konflik lahan diselesaikan terlebih dulu, kemudian dilanjutkan ke tahap pembebasan lahan. "Saya minta ini diselesaikan dulu, sehingga nantinya kepentingan program pemerintah jalan, kepentingan masyarakat juga diakomodir," papar Sawitra Yasa.

"Kalau itu sudah jadi keputusan di pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, mohon buatkan rekomendasi atau semacam SK. Karena ini kan program nasional. Agar tidak simpang siur, tidak akan selesai permasalahan ini," lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana belum bersedia berkomentar banyak terkait masalah ini. Menurut Agus Suradnyana, pihaknya akan memfasilitasi keberatan warga Desa Sumberkelampok sebagai laporan ke Pemprov Bali.

Agus Suradnyana menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pendekatan lebih intens lagi kepada warga Desa Sumberkelampok, untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik. "Nanti kami akan koordinasi lebih intens dengan warga Sumberkelampok,” ujar Agus Suradnyana saat ditemui NusaBali di Kantor Bupati Buleleng di Singaraja, Jumat kemarin. *cr75