Legislatif dan Eksekutif Badung Sepakat Membuat APBD yang Rasional dan Riil

RAPBD 2021 diterima oleh Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi wakilnya I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta.

“Bahwa pada hari ini (kemarin) pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya menyampaikan RAPBD tahun 2021. Ini sudah sesuai dengan makanisme, sehingga kami punya waktu cukup untuk melakukan pembahasan,” ujar Parwata.

Menurut politisi PDI Perjuangan asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara itu di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, legislatif dan eksekutif sepakat membuat APBD yang rasional dan riil. Namun tetap mengedepankan asas manfaat untuk kepentingan masyarakat. “Jadi segala kepentingan masyarakat tetap diakomodir,” katanya.

Dalam RAPBD tahun 2021, lanjut Parwata, tetap mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). “Dalam rancangan itu kita tetap mengacu pada KUA PPAS yakni Rp 4,3 triliun. Kemudian untuk sumber-sumber pendapatan lainnya kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar),” kata Parwata.

“Bila dibandingkan dengan APBD tahun 2020, terjadi penurunan sekitar 40 persen. RAPBD 2021 sekitar Rp 4,3 triliun, sebelumnya Rp 6,3 triliun, jadi hampir 40 persen penurunannya,” imbuh Parwata.

Disinggung optimistis dengan angka Rp 4,3 triliun di tengah pandemi Covid-19, Parwata menyebut masih akan didiskusikan lebih lanjut.

“Kami berharap RAPDB tahun 2021 bisa ditetapkan tepat waktu dan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Saya kira itu yang prinsip,” ucapnya.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Badung Ketut Lihadnyana juga sependapat dengan Ketua DPRD Badung I Putu Parwata. Intinya bagaimana RAPBD tahun 2021 dirancang dengan rasional dan riil. *asa