Ratusan Pendemo Omnibus Law ‘Dikawal’ Ribuan Aparat

Massa yang turun dalam aksi untuk kedua kalinya ini jauh lebih sedikit dari aksi yang mereka gelar, pada Jumat (8/10). Kemarin mereka hanya berjumlah sekitar 500 orang. Semuanya merupakan gabungan dari berbagai elemen seperti mahasiswa dan organisasi buruh.

Meski jumlah massa yang terlibat dalam aksi ini jauh lebih sedikit tapi Polda Bali mengerahkan ribuan personel. Baik Brimob, Dalmas, Sabhara. Termasuk polwan sebagai negosiator. Tak hanya itu Kapolda Bali Irjen Pol Dr Petrus Reinhard Golose, Wakapolda Brigjen I Wayan Sunartha, Kapolresta Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, Dansat Brimob Kombes Pol Adriansyah Daulay turun ke lokasi demo di Jalan PB Sudirman, Denpasar.

Kawasan Jalan PB Sudirman dari Simpang Mall Matahari ke arah selatan sampai Jalan Watu Renggong seperti dikepung Polisi. Polisi sudah siaga di lokasi tersebut sejak pukul 11.00 Wita. Polisi lebih awal 4,5 jam sebelum massa aksi mulai demo pukul 15.30 Wita. Dengan pengamanan super maksimal itu, aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh Aliansi Bali Tidak Diam berjalan dengan lancar. Tidak ada tindakan represif yang dilakukan dan tidak ada massa yang melakukan provokasi.

Sebelum memulai aksi, demonstran berkumpul di halaman Kampus Pariwisata Unud di Jalan Dr Goris, Renon, Denpasar Timur. Sebelum menyampaikan orasi tentang penolakan mereka terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja seorang orator menegaskan bahwa mereka ingin aksi damai. Mereka tidak terprovokasi dengan hoaks yang beredar berupa ajakan bikin demo rusuh di Bali.

Selain itu mereka menolak disebut orang lokal dan non lokal. Mereka mengaku yang terlibat merupakan warga Bali yang lahir dan besar di Bali. "Hari ini saya bicara karena saya cinta dengan tanah kelahiran saya. Mahasiswa luar Bali ikut aksi juga karena cinta dengan Bali," ungkap salah seorang orator yang mengaku sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unud.

Dalam demo yang digelar hingga pukul 17.30 Wita itu mereka mengungkap 12 skandal pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang mereka sebut Cilaka 12. Misalnya, naskah RUU disembunyikan saat pembahasan di pemerintah, pembahasan tingkat II dibuat saat naskah final belum jelas, dan beberapa kejanggalan lainnya. Mereka menyebut DPR tidak benar-benar mewakili rakyat. Diharapkan para pejabat di daerah khusunya di Bali bisa membantah atasannya di pusat untuk menolak Omnibus Law.

"Bapak Mahfud MD pun pernah mengatakan bahwa UU Omnibus Law itu telah cacat formal. Dunia juga mengatakan UU ini akan membawa malapetaka bagi masyarakat," ungkap Ketua Serikat pekerja Mandiri (SPM) Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Susana dalam orasinya yang digelar di depan kampus pasca sarjana Unud di Jalan PB Sudirman kemarin.

Dia mengaku SPM telah melakukan kajian terhadap beberapa pasal UU tersebut. Selain itu juga telah menyampaikan aspirasi kepada Gubernur dan DPRD Bali. Namun gubernur dan DPRD Bali seolah-olah tutup mata dan telinga.

Hasil kajian mereka menyebutkan bahwa pertama, UU Omnibus Law bagi kaum buruh akan menghilangkan jaminan atas pekerjaan. Mengapa ? Karena sistem kerja kontrak akan semakin masif. Kedua, menghilangkan jaminan atas upah. Tidak ada kepastian tentang upah.

"Untuk itulah kami sebagai organisasi buruh di Bali akan selalu bersama mahasiswa untuk menolak Omnibus Law. Namun gerakan ini dilemahkan dengan isu bahwa kami melakukan kerusuhan. Kami anti dengan kerusuhan. Kami yang menjadi bagian dari Aliansi Bali Tidak Diam akan terus melakukan penolakan hingga UU ini dicabut," tegasnya.  

Selain melakukan orasi, ratusan massa aksi ini juga bernyanyi dan membawakan puisi. Setelah berjalan dua jam, mereka membubarkan diri dengan tertib. Tidak ada insiden sekecil apapun terjadi pada saat aksi berjalan. Para demonstran kembali ke tempat kumpul awal di Kampus Pariwisata.

Di sisi lain Kapolda Bali, Irjen Pol Dr Petrus Reinhard Golose mengungkapkan ada ribuan personelnya yang dikerahkan untuk memastikan jalannya aksi demo berjalan lancar, aman, dan tertib. Bahkan Kapolda juga mengaku melibatkan Pecalang dalam pengamanan itu adalah permintaan darinya. Pelibatan Pecalang itu merupakan upaya Polda Bali mengedepankan kearifan lokal Bali.

"Dalam mengamankan aksi unjuk rasa ini kami mengedepankan kearifan lokal dengan melibatkan para Pecalang. Berkordinasi dengan TNI, Satpol PP dan masyarakat umumnya yang sebelumnya melakukan operasi yustisi. Tujuan operasi tersebut salah satunya agar tidak terprovokasi dengan edaran yang menyesatkan," ungkap jenderal bintang dua di pundak ini yang turun langsung ke lokasi demo kemarin sore.

Kapolda menegaskan kegiatan pengamanan ini belum berakhir. Polda Bali akan melakukan patroli dengan skala besar. Baik patroli dengan kendaraan bermotor maupun patroli anggota tak berseragam. Gelar pasukan skala besar ini karena kepolisian khususnya Polda Bali tidak menginginkan kekerasan atau anarkisme terjadi. Langkah yang dilakukan adalah mengedepankan negosiasi melalui Polwan.  

"Yang paling saya jaga adalah keselamatan rakyat Bali. Saya tidak gentar dengan aksi provokasi membuat kerusuhan di Bali. Demi perekonomian dan keselamatan rakyat. Kalian lihat sendiri hari ini lebih banyak polisi dari pada pendemo. Tapi saya perintahkan lakukan pengamanan secara persuasif dan humanis," tegas Kapolda yang membuat ormas di Bali tiarap ini. *pol