Ke Luar Negeri Saat Rasionalisasi APBD

DENPASAR, NusaBali
Faktanya, sejumlah pejabat Pemprov Bali tetap berangkat ke luar negeri, diduga menggunakan dana APBD Bali.

Adalah Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana, yang men gungkap rombongan pejabat eksekutif yang lolos ke luar negeri ini. Rombongan pejabat yang disebut ‘sirkus’ tersebut baru pulang dari Korea Selatan. Mereka pejabat dari Biro Tata Pemerintahan (Tapem) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali.

Pimpinan Biro Tapem Setda Provinsi Bali yang selama ini menjadi pintu masuk para pejabat mengajukan izin ke luar negeri kepada Mendagri, juga ikut terbang ke Korea Selatan. Dia disebutkan terbang bersama pejabat dari Dinas PU Provinsi Bali. Padahal, Gubernur Pastika selalu menegaskan APBD Bali disisir dengan sisir serit, bila perlu dibotakin. Anggaran DPRD Bali pun dipangkas Rp 6 miliar.

Menurut Kariyasa Adnyana, sejumlah pejabat Pemprov Bali ini baru balik dari Korea Selatan. “Katanya diundang investor, tapi apakah mungkin pakai dana investor saja?” jelas Kariyasa, Minggu (23/10).

Kariyasa Adnyana mengatakan ragu kalau keberangkatan pejabat Biro Tapem dan Dinas PU ke Korea Selatan dengan dana investor saja. “Saya khawatir juga mereka pakai dana APBD. Ini nggak sejalan dengan kebijakan DPRD Bali dan Gubernur Bali soal efisiensi anggaran. Rombongan sirkus tetap lolos. Sudah pakai sisir serit, bila perlu dibotakin, tapi masih ada pejabat yang ke luar negeri,” kelakar politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang sudah tiga periode duduk di DPRD Bali ini.

Menurut Kariyasa, rombongan pejabat ke Korea Selatan untuk urusan sampah ditengarai sudah berlangsung 2 Kloter (kelompok terbang). “Satu Kloter pertama sudah berangkat sebelumnya, urusan sampah juga. Jangan-jangan juga ganda anggarannya. Sudah layak diaudit itu,” tegas Kariyasa,

Betulkah? Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Minggu kemarin, Kadis PU Provinsi Bali I Nyoman Astawa Riadi mengakui memang ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang terbang ke Korea Selatan. “Saya seniri tidak berangkat. Yang berangkat Kepala UPT, Anak Agung Indra,” kilah Astawa Riadi.

Astawa Riadi menolak mengatakan kunjungan pejabat ke Korea Selatan pakai dana APBD. “Kalau pakai dana APBD atau tidak, jangan tanya saya. Tanya Karo Tata Pemerintahan, Pak Jayadi Jaya. Telepon beliau,” ujar birokrat asal Desa Lebih, Kecamatan Gianyar ini.

Sementara itu, Karo Tapem Setda Provinsi Bali, Jayadi Jaya, belum bisa dimintai komentarnya masalah ini. Saat dihubungi NusaBali melalui telepon, Minggu kemarin, ponselnya bernada mailbox.

Jauh sebelumnya, Gubernur Pastika menegaskan larang pejabat Pemprov Bali ke luar negeri, kalau urusannya tidak jelas, apalagi menggunakan dana APBD. “Kalau promosi pariwisata dengan dana APBD dengan banyak orang, saya larang. Buat apa, kayak rombongan sirkus saja. Kecuali diundang pihak luar negeri, tanpa menggunakan dana APBD. Itu pun, harus ada izin Mendagri,” ujar Pastika, beberapa waktu lalu.

Pastika mengatakan, dari efisiensi dan pemangkasan kunjungan ke luar negeri itu, pihaknya bisa menghemat APBD Bali miliaran rupiah. “Pemangkasan anggaran ke luar negeri bisa miliaran rupiah terkumpul dan itulah menjadi Silpa (sisa Lebih Pembiayaan Anggaran),” ujar Pastika. nat