Eksekutif Tolak Usulan Perombakan Susunan OPD
Bupati Jembrana Putu Artha menolak usulan sejumlah fraksi DPRD Jembrana untuk merombak sejumlah nomenklaktur susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
NEGARA, NusaBali
Pihak eksekutif memastikan tetap mempertahakan susunan OPD sesuai usulannya, terkecuali usulan pembentukan khusus Badan Pendapatan. Fraksi usulkan Badan Pendapatan dimekarkan dari Badan Keuangan.
Menurut Bupati Artha, Raperda penyesuaian OPD yang sedang dibahas tetap diperjuangkan sesuai usulan. Terdiri dari 1 Sekda, 1 Sekwan, 1 Inspektorat, 3 Badan, 15 Dinas, 1 Kantor, dan 5 Kecamatan. Usulan itu meningkat dari jumlah susunan saat ini, terdiri dari 1 Sekda, 1 Sekwan, 1 Inspektorat, 3 Badan, 10 Dinas, 6 Kantor, dan 5 Kecamatan. “OPD yang diterapkan sekarang sudah efisien. Usulan yang sekarang tetap berdasar efisiensi,” terang Bupati Artha saat jumpa wartawan di Rest Area Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Jembrana, Rabu (26/10).
Sejumlah saran yang dimunculkan dalam pandangan fraksi, seperti menggeser sejumlah urusan bidang, dinilai tidak perlu. Saran fraksi agar meniadakan pembentukan khusus Dinas Perpustakan dan Kearsipan agar digabungkan langsung di bawah Sekda Jembrana, sudah diperhitungkan beban kerjanya. “Arsip ini penting. Karena sekarnag arsip diurus sendiri masing-masing SKPD. Perpustakaan juga penting,” ujarnya didampingi Wabup Kembang Hartawan dan Sekkab Gede Gunadnya.
Terkait tambahan Badan Pendapatan, akan dipertimbangkan karena berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika Badan Pendapatan terbentuk, pihaknya ingin melakukan lelang bagi PNS yang memenuhi syarat untuk menjabat Kepala Badan Pendapatan. “Akan kita tenderkan, berapa berani target PAD. Sekarang sistem harus semi profesional. Jangan hanya pintar kerja, tetapi PAD terus menurun,” ujar Bupati Artha.
Wabup Kembang menambahkan, pembentukan khusus Badan Pendapatan kemungkinan besar disetujui. “Yang lainnya, harga mati dipertahankan. Kitalah yang tahu kondisi dan beban kerja. Apa yang diusulkan kita pertahankan,” tegas Wabup Kembang. Sementara saran membawa Perpustakan dan Kearsipan ke bawah Setda justru dinilai akan memberatkan Setda. “Hari ini saja kerjaan Setda berjubel. Maka takut ditambah beban kerja lagi,” tambah Wabup Kembang. ode
Menurut Bupati Artha, Raperda penyesuaian OPD yang sedang dibahas tetap diperjuangkan sesuai usulan. Terdiri dari 1 Sekda, 1 Sekwan, 1 Inspektorat, 3 Badan, 15 Dinas, 1 Kantor, dan 5 Kecamatan. Usulan itu meningkat dari jumlah susunan saat ini, terdiri dari 1 Sekda, 1 Sekwan, 1 Inspektorat, 3 Badan, 10 Dinas, 6 Kantor, dan 5 Kecamatan. “OPD yang diterapkan sekarang sudah efisien. Usulan yang sekarang tetap berdasar efisiensi,” terang Bupati Artha saat jumpa wartawan di Rest Area Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Jembrana, Rabu (26/10).
Sejumlah saran yang dimunculkan dalam pandangan fraksi, seperti menggeser sejumlah urusan bidang, dinilai tidak perlu. Saran fraksi agar meniadakan pembentukan khusus Dinas Perpustakan dan Kearsipan agar digabungkan langsung di bawah Sekda Jembrana, sudah diperhitungkan beban kerjanya. “Arsip ini penting. Karena sekarnag arsip diurus sendiri masing-masing SKPD. Perpustakaan juga penting,” ujarnya didampingi Wabup Kembang Hartawan dan Sekkab Gede Gunadnya.
Terkait tambahan Badan Pendapatan, akan dipertimbangkan karena berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika Badan Pendapatan terbentuk, pihaknya ingin melakukan lelang bagi PNS yang memenuhi syarat untuk menjabat Kepala Badan Pendapatan. “Akan kita tenderkan, berapa berani target PAD. Sekarang sistem harus semi profesional. Jangan hanya pintar kerja, tetapi PAD terus menurun,” ujar Bupati Artha.
Wabup Kembang menambahkan, pembentukan khusus Badan Pendapatan kemungkinan besar disetujui. “Yang lainnya, harga mati dipertahankan. Kitalah yang tahu kondisi dan beban kerja. Apa yang diusulkan kita pertahankan,” tegas Wabup Kembang. Sementara saran membawa Perpustakan dan Kearsipan ke bawah Setda justru dinilai akan memberatkan Setda. “Hari ini saja kerjaan Setda berjubel. Maka takut ditambah beban kerja lagi,” tambah Wabup Kembang. ode
Komentar