Sepi Pengunjung, Biaya Perawatan TPBM Ditalangi
Biaya perawatan kebersihan areal Taman Pujaan Bangsa Margarana seluas 7,5 hektare sebulan sekitar Rp 2 juta.
TABANAN, NusaBali
Pandemi Covid-19 membuat kunjungan ke Taman Pujaan Bangsa Margarana (TPBM) di Banjar Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Tabanan, sepi. Dampaknya, untuk pembiayaan perawatan yang sebelumnya hanya mengandalkan dana punia dari penunjung, kini ditalangi.
Pantauan di lokasi, Senin (9/11) siang, suasana TPBM sepi. Tidak ada pengunjung yang terlihat. Karyawan TPBM sedang istirahat karena jam makan siang.
Pengawas karyawan TPBM I Made Teger, 63, mengatakan pandemi Covid-19 memang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke TPBM. “Biasanya kalau tidak Covid-19 ada saja yang berkemah dan berkunjung. Mereka yang berkunjung inilah yang madana punia, dan dana punia ini kami gunakan untuk biaya perawatan,” ujar Teger, Senin (9/11).
Karena sekarang kunjungan sepi, otomatis tidak ada biaya perawatan. Sedangkan perawatan TPBM harus dilakukan setiap hari. Setiap pekan harus dilakukan pemangkasan rumput di seluruh areal dengan luas 7,5 hektare.
Pemangkasan rumput ini yang memerlukan biaya, karena untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan bakar mesin pemotong rumput. Sekali perawatan, anggaran beli BBM sebesar Rp 225.000. Rata-rata sebulan untuk biaya perawatan sekitar Rp 2 juta. “Karena sekarang tidak ada dana punia, saya talangi sendiri dulu untuk biaya perawatannya,” tegas Teger.
Kondisi ini sudah dilaporkan ke Biro Kesra Pemprov Bali, namun belum ada tanggapan. “Kami sudah sempat koordinasikan, namun belum ada pemberitahuan. Kami tetap menunggu saja,” imbuh Teger yang sudah menjadi karyawan TPBM selama 25 tahun.
Dia menambahkan, total karyawan TPBM berjumlah 21 orang. Mereka setiap hari melalukan perawatan sesuai pembagian yang sudah ditetapkan. Perawatan yang dilakukan antara lain menghilangkan lumut, memangkas rumput, dan membersihkan seluruh areal agar terlihat bersih.
Sedangkan mengenai sistem penggajian langsung dihandle oleh Biro Kesra Pemprov Bali dengan status karyawan kontrak. Sebanyak 21 orang pegawai ini baru naik menjadi status kontrak sejak 3 tahun lalu. “Kalau untuk biaya perawatan selama ini disarankan menggunakan anggaran dana punia. Belum ada anggaran khusus dari pemerintah,” ucap Teger.
Sementara Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Pemprov Bali I Ketut Sukra Negara, dikonfirmasi pada Senin (9/11), mengatakan untuk dana operasional Taman Pujaan Bangsa Margarana di Kabupaten Tabanan, Pemprov Bali sudah memberikan dana hibah sebesar Rp 300 juta pada tahun 2020 kepada pihak pengelola Yayasan Kebaktian Proklamasi. “Rasanya tidak mungkin sampai karyawan urunan. Dana hibah itu sudah cukup untuk pemeliharaan dan lain-lainnya,” ujar Sukra Negara.
Menurut Sukra Negara, selain dana hibah Pemprov Bali untuk pihak Yayasan sebagai pengelola, 20 orang karyawan yang bekerja di Taman Pujaan Bangsa Margarana gajinya ditanggung Pemprov Bali. “Tenaga kontrak di Taman Pujaan Bangsa gajinya dibayar oleh pemprov. Kurang gimana? Coba saya akan cek suratnya. Saya belum terima itu suratnya,” kata mantan Kabag Dokumentasi Biro Humas Pemprov Bali ini. *des, nat
Pandemi Covid-19 membuat kunjungan ke Taman Pujaan Bangsa Margarana (TPBM) di Banjar Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Tabanan, sepi. Dampaknya, untuk pembiayaan perawatan yang sebelumnya hanya mengandalkan dana punia dari penunjung, kini ditalangi.
Pantauan di lokasi, Senin (9/11) siang, suasana TPBM sepi. Tidak ada pengunjung yang terlihat. Karyawan TPBM sedang istirahat karena jam makan siang.
Pengawas karyawan TPBM I Made Teger, 63, mengatakan pandemi Covid-19 memang mempengaruhi kunjungan wisatawan ke TPBM. “Biasanya kalau tidak Covid-19 ada saja yang berkemah dan berkunjung. Mereka yang berkunjung inilah yang madana punia, dan dana punia ini kami gunakan untuk biaya perawatan,” ujar Teger, Senin (9/11).
Karena sekarang kunjungan sepi, otomatis tidak ada biaya perawatan. Sedangkan perawatan TPBM harus dilakukan setiap hari. Setiap pekan harus dilakukan pemangkasan rumput di seluruh areal dengan luas 7,5 hektare.
Pemangkasan rumput ini yang memerlukan biaya, karena untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan bakar mesin pemotong rumput. Sekali perawatan, anggaran beli BBM sebesar Rp 225.000. Rata-rata sebulan untuk biaya perawatan sekitar Rp 2 juta. “Karena sekarang tidak ada dana punia, saya talangi sendiri dulu untuk biaya perawatannya,” tegas Teger.
Kondisi ini sudah dilaporkan ke Biro Kesra Pemprov Bali, namun belum ada tanggapan. “Kami sudah sempat koordinasikan, namun belum ada pemberitahuan. Kami tetap menunggu saja,” imbuh Teger yang sudah menjadi karyawan TPBM selama 25 tahun.
Dia menambahkan, total karyawan TPBM berjumlah 21 orang. Mereka setiap hari melalukan perawatan sesuai pembagian yang sudah ditetapkan. Perawatan yang dilakukan antara lain menghilangkan lumut, memangkas rumput, dan membersihkan seluruh areal agar terlihat bersih.
Sedangkan mengenai sistem penggajian langsung dihandle oleh Biro Kesra Pemprov Bali dengan status karyawan kontrak. Sebanyak 21 orang pegawai ini baru naik menjadi status kontrak sejak 3 tahun lalu. “Kalau untuk biaya perawatan selama ini disarankan menggunakan anggaran dana punia. Belum ada anggaran khusus dari pemerintah,” ucap Teger.
Sementara Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesra Pemprov Bali I Ketut Sukra Negara, dikonfirmasi pada Senin (9/11), mengatakan untuk dana operasional Taman Pujaan Bangsa Margarana di Kabupaten Tabanan, Pemprov Bali sudah memberikan dana hibah sebesar Rp 300 juta pada tahun 2020 kepada pihak pengelola Yayasan Kebaktian Proklamasi. “Rasanya tidak mungkin sampai karyawan urunan. Dana hibah itu sudah cukup untuk pemeliharaan dan lain-lainnya,” ujar Sukra Negara.
Menurut Sukra Negara, selain dana hibah Pemprov Bali untuk pihak Yayasan sebagai pengelola, 20 orang karyawan yang bekerja di Taman Pujaan Bangsa Margarana gajinya ditanggung Pemprov Bali. “Tenaga kontrak di Taman Pujaan Bangsa gajinya dibayar oleh pemprov. Kurang gimana? Coba saya akan cek suratnya. Saya belum terima itu suratnya,” kata mantan Kabag Dokumentasi Biro Humas Pemprov Bali ini. *des, nat
Komentar