Golkar Bela Kotak Kosong

DENPASAR, NusaBali
Peluang terjadinya tarung antara pasangan incumbent Putu Agus Suradnyana-dr Nyoman Sutjidra (PAS-Sutji) vs kotak kosong alias Pilkada Calon Tunggal di Buleleng, semakin terbuka lebar. Pasalnya, Golkar isyaratkan akan bela kotak kosong di Pilkada Buleleng 2017.

Isyarat bela kotak kosong ini disampaikan Ketua DPD I Golkar Bali, I Ketut Sudikerta, dalam jumpa pers di Ruangan Fraksi Golkar DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (26/10) siang. Sudikerta menegaskan, Golkar tetap fokus mengawal gugatan hukum yang dilakukan pasangan calon Independen, Dewa Nyoman Sukrawan-Gede Dharma Wijaya (Paket Surya), yang mereka dukung bersama Demokrat.

Menurut Sudikerta, Paket Surya terpental dari pencalonan ke Pilkada Buleleng 2017, karena banyak terjadi kejanggalan dan kecurangan dalam proses verifikasi KTP dukungannya. Pada akhirnya, Paket Surya kekurabngan 235 KTP dukungan valid dari total syarat minimal 40.283 KTP yang disyaratkan KPU Buleleng.

“Kita fokus kawal Paket Surya dalam gugatannya dan pengaduan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Red). Banyak kecurangan dalam proses verifikasi yang dialami Paket Surya di Buleleng,” papar Sudikerta yang kemarin menggelar jumpa pers seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Bali.

Sudikerta pun langsung mengintsruksikan jajarannya untuk kawal proses hukum yang dilakukan Paket Surya. “Kasitahu kader dan anggota Fraksi Golkar DPRD Buleleng, jangan ada yang keluar daerah. Kawal proses ini sampai selesai,” tegas Sudikerta kepada jajaran Fraksi Golkar DPRD Bali.

Sebenarnya, kata Sudikerta, ada perpanjangan pendaftaran calon yang dibuka KPU Buleleng untuk Pilkada 2017. Perpanjangan pendaftaran calon dibuka selama 3 hari, 28-30 Oktober 2016. Menurut Sudikerta, sejumlah kader pun telah ditawari maju ke Pilkada Buleleng 2017, tapi tidak ada yang mau tarung. Mereka yang ditawari maju tarung mulai I Gede Sumarjaya Linggih alias Demer (anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali), I Nyoman Sugawa Korry (Sekretaris DPD I Golkar Bali yang Wakil Ketua DPRD Bali), hingga Ida Gede Komang Kresna Budi (anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Golkar Dapil Buleleng).

“Demer saya tanya, tidak mau maju ke Pilkada 2017 dengan alasan mau nyalon 5 tahun ke depan. Sugawa Korry juga nggak mau, karena mau fokus di DPRD Bali,” ujar Sudikerta, yang dalam jumpa pers kemarin didampingi Sekretaris DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry, serta sederet anggota Fraksi Golkar DPRD Bali lainnya seperti IB Gede Udiyana, I Ketut Suwandhi, I Wayan Rawan Atmaja, I Nyoman Wirya, dan IGK Kresna Budi.

Menurut Sudikerta, Kresna Budi juga disodori tiket maju ke Pilkada Buleleng 2017. Namun, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bali ini langsung mengatakan dirinya tidak siap tarung Pilkada. Sudikerta akhirnya menyatakan Golkar sudah pasti tidak akan mendaftarkan calon ke KPU Buleleng untuk tarung Pilkada 2017.

Karenanya, hampir dipastikan akan terdai Pilkada Calon Tunggal di Buleleng, karena Demokrat juga tak mungkin usung pasangan calon secara mandiri tanpa koalisi dengan Golkar. Sedangkan parpol-parpol parlemen lainnya sudah mendukung PAS-Sutji yang diusung PDIP, yakni NasDem-Hanura-Gerindra-PPP.

“Kalau sudah begini, ya kita tidak mencalonkan kandidat. Kecuali ada yang mau maju dan komitmennya konkret. Kalau nanti pasangan incumbent (PAS-Sutji) harus melawan kotak kosong, ya kita bela kota kosong,” tegas Sudikerta.

Terus, bagaimana kalau usung pasangan I Ketut Rochineng-Luh Hesti Ranitasari (Paket Rohani)? “Rochineng tidak diberikan izin maju ke Pilkada Buleleng 2017 oleh Pak Gubernur Pastika. Karena dia diminta melaksanakan tugas di Pemprov Bali (Rochieng adalah Kepala BKD Provinsi Bali, red). Ya, nggak bisa juga,” ujar tandas politisi Golkar asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang juga Wakil Gubernur Bali ini.

Sebelumnya, memang sempat menyeruak isu Golkar-Demokrat akan usung Ketut Rochineng-Hesti Ranitasari. Ketut Rochieng adalah birokrat asal Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Buleleng yang kini menjabat Kepala BKD Provinsi Bali. Sedangkan Hesti Ranitasari adalah Srikandi Demokrat asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Saat ini. Ranitasari menjabat sebagai Sekretaris DPC Demokrat Buleleng dan sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRD Buleleng. Rochineng-Ranitasari sempat muncul bersama saat upacara pengabenan di Setra Desa Pakraman Patemon, Rabu (25/10).

Sementara itu, Sekretaris DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry menegaskan partainya bersama Demokrat akan mengusut penggunaan dana Rp 1,5 miliar untuk verifikasi KTP dukungan Paket Surya. Dalam proses verifikasi, kata dia, biayanya mencapai Rp 3.000 per KTP. Kalau ada 50.000 KTP, berarti Rp 1,5 miliar dana APBD yang dihabiskan.

“Sekarang banyak yang tidak terverifikasi. Kalau ada pencairan dana Rp 1,5 miliar ini, bisa menjadi pertanyaan. Di mana pertanggungjawaban penyelenggara Pilkada di Buleleng terkait dengan dana ini? Kami akan akan usut masalah ini,” ancam Sugawa Korry dalam jumpa pers bersama Ketut Sudikerta, Rabu kemarin.

Sugawa Korry memaparkan, di sejumlah desa banyak pendukung Paket Surya yang tidak diverifikasi. Dalam aturan tentang persyaratan calon, penyelenggara Pilkada yakni KPU, PPK, dan PPS harus mendatangi atau didatangi pendukung kandidat Independen untuk verifikasi factual. “Ada 27.000 pendukung yang harusnya diverifikasi, namun nyatanya tidak diverifikasi oleh penyelenggara Pilkada. Belum lagi dengan berbagai alasan di lapangan, hingga verifikasi tidak bisa dilaksanakan,” kritik Sugawa Korry.

“Ada pendukung Paket Surya yang sebenarnya sudah kumpul, tapi dengan alasan lampu buram, verifikasinya dibatalkan dan mereka disuruh pulang. Kami ada datanya, ini fakta,” lanjut politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang mantan Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.

Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Rabu kemarin, Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta juga menegaskan pihaknya bersama Golkar telah sepakat untuk mengawal proses gugatan hukum Paket Surya. “Jadi, belum ada keputusan mencalonkan kandidat, meskipun KPU Buleleng buka perpanjangan pendaftaran calon,” ujar Mudarta.  nat