Wabup Perjuangkan Nasib Guru Kontrak
Pemprov Bali dipastikan tetap mengakomodir seluruh tenaga kontrak SMA/SMK. Hanya saja gaji dibedakan.
NEGARA, NusaBali
Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menemui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali, Cokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani terkait pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi Bali. Dalam pertemuan di Pemprov Bali itu, Wabup Kembang menanyakan nasib seluruh tenaga kontrak SMA/SMK di Jembrana. Secara khusus Wabup Kembang meminta seluruh tenaga kontrak ditampung Pemprov Bali.
Wabup Kembang mengatakan, para guru kontrak di Jembrana gusar, resah setelah pengelolaan SMA/SMK diambil alih provinsi. Desas-desusnya, guru kontrak tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov Bali. “Banyak yang cari saya, menanyakan nasib mereka,” ungkap Wabup Kembang, Kamis (27/10). Atas banyaknya pertanyaan itu, Wabup Kembang berinisiatif menemui langsung Kadisdikpora Bali agar mereka dapat dipertahankan. Di Jembrana ada 150 tenaga kontrak SMA/SMK, semuanya di bawah Disdikporparbud.
Hasilnya, berjalan sesuai harapan. Pemprov Bali dipastikan tetap mengakomodir seluruh tenaga kontrak SMA/SMK. Hanya saja penggajian dibedakan. Khusus tenaga kontrak guru, dibayar sesuai jam mengajar. “Kontrak semua diangkat, cuma memakai jam mengajar untuk guru. Honornya tidak sama,” jelas Wabup Kembang. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan program sekolah gratis yang telah dijalankan Pemkab Jembrana dapat diterapkan Pemprov Bali.
Wabup Kembang juga usulkan pembangunan SMA/SMK Bali Mandara di Jembrana. “Usulan ini, masih menunggu jawaban. Semoga direalisasikan,” harap Wabup Kembang. Saat menghadapi Kadisdikpora Bali, Wabup Kembang didampingi Kepala Disdikporaparbud Jembrana I Nengah Alit serta Kabid Dikmen Diskporaparbud Jembrana, Dewa Putu Wardana Astawa.
Berkenaan dengan pengambilalihan SMA/SMK, diharapkan tidak merugikan masyarakat. Paling tidak di bawah kendali Pemprov Bali, yang sudah terbangun dengan baik tetap dipertahakan. Bahkan lebih ditingkatkan. “Saya keberatan dengan kebijakan ini. Karena baru saja membangun tiga SMK baru. Tetapi kami tetap mendukung,” ungkapnya. Namun ia mengakui ada sisi positif pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK itu. Salah satunya fokus mengelola TK, SD, dan SMP dengan tetap mempertahakan prioritas pagu anggaran pendidikan. ode
Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menemui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali, Cokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani terkait pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi Bali. Dalam pertemuan di Pemprov Bali itu, Wabup Kembang menanyakan nasib seluruh tenaga kontrak SMA/SMK di Jembrana. Secara khusus Wabup Kembang meminta seluruh tenaga kontrak ditampung Pemprov Bali.
Wabup Kembang mengatakan, para guru kontrak di Jembrana gusar, resah setelah pengelolaan SMA/SMK diambil alih provinsi. Desas-desusnya, guru kontrak tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov Bali. “Banyak yang cari saya, menanyakan nasib mereka,” ungkap Wabup Kembang, Kamis (27/10). Atas banyaknya pertanyaan itu, Wabup Kembang berinisiatif menemui langsung Kadisdikpora Bali agar mereka dapat dipertahankan. Di Jembrana ada 150 tenaga kontrak SMA/SMK, semuanya di bawah Disdikporparbud.
Hasilnya, berjalan sesuai harapan. Pemprov Bali dipastikan tetap mengakomodir seluruh tenaga kontrak SMA/SMK. Hanya saja penggajian dibedakan. Khusus tenaga kontrak guru, dibayar sesuai jam mengajar. “Kontrak semua diangkat, cuma memakai jam mengajar untuk guru. Honornya tidak sama,” jelas Wabup Kembang. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan program sekolah gratis yang telah dijalankan Pemkab Jembrana dapat diterapkan Pemprov Bali.
Wabup Kembang juga usulkan pembangunan SMA/SMK Bali Mandara di Jembrana. “Usulan ini, masih menunggu jawaban. Semoga direalisasikan,” harap Wabup Kembang. Saat menghadapi Kadisdikpora Bali, Wabup Kembang didampingi Kepala Disdikporaparbud Jembrana I Nengah Alit serta Kabid Dikmen Diskporaparbud Jembrana, Dewa Putu Wardana Astawa.
Berkenaan dengan pengambilalihan SMA/SMK, diharapkan tidak merugikan masyarakat. Paling tidak di bawah kendali Pemprov Bali, yang sudah terbangun dengan baik tetap dipertahakan. Bahkan lebih ditingkatkan. “Saya keberatan dengan kebijakan ini. Karena baru saja membangun tiga SMK baru. Tetapi kami tetap mendukung,” ungkapnya. Namun ia mengakui ada sisi positif pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK itu. Salah satunya fokus mengelola TK, SD, dan SMP dengan tetap mempertahakan prioritas pagu anggaran pendidikan. ode
Komentar