Dukcapil Ragukan KPU soal Jutaan Pemilih Belum Rekam e-KTP
JAKARTA, NusaBali
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meragukan data yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai jumlah pemilih Pilkada 2020 yang belum merekam e-KTP.
Kemendagri menyebut, jumlah yang disampaikan KPU berubah-ubah. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengaku sampai tertawa saat membaca data KPU karena menurutnya belum sebulan, angka yang belum merekam e-KTP turun dari 20-an juta menjadi 1,75 juta.
Dalam rilis yang disampaikan Puspen Kemendagri, dijelaskan bahwa pada Selasa (27/10) Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut ada 20,7 juta pemilih Pilkada 2020 yang belum merekam e-KTP. Data itu berubah jadi 2,7 juta orang, pada Senin (2/11).
Terbaru, pada Kamis (12/11), Viryan menyebut masih ada 1,75 juta orang yang belum rekam e-KTP. Jumlah itu tersebar paling banyak di Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Karenanya, Zudan meragukan data KPU yang tak dikoordinasikan sama sekali dengan Dukcapil.
"Saya masih ragu dengan angkanya Pak Viryan Aziz Komisioner KPU. Dulu 20 juta, minggu lalu turun 2,7 juta, minggu ini 1,7 juta. Lama-lama juga jadi habis sendiri," ujar Zudan dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11) dilansir detik.com. Zudan mengingatkan, seharusnya KPU berkoordinasi terlebih dulu dan memadankan datanya dengan database di Dukcapil, sebelum merilis data tersebut. Data dari KPU itu harus dicocokkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Zudan memastikan jajarannya bekerja supaya seluruh WNI dapat merekam e-KTP. Korps Dukcapil melakukan program Jebol atau jemput bola mendatangi masyarakat untuk merekam KTP-el di berbagai daerah. "Dukcapil rutin melakukan 'jebol' saat ada Pilkada atau tidak ada pilkada. Ini karena memang jiwa kawan-kawan Dukcapil yang ingin terus memberikan layanan yang proaktif. Namun angkanya tak sampai 18 juta perekaman dalam 1 bulan," kata Zudan. *
Dalam rilis yang disampaikan Puspen Kemendagri, dijelaskan bahwa pada Selasa (27/10) Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut ada 20,7 juta pemilih Pilkada 2020 yang belum merekam e-KTP. Data itu berubah jadi 2,7 juta orang, pada Senin (2/11).
Terbaru, pada Kamis (12/11), Viryan menyebut masih ada 1,75 juta orang yang belum rekam e-KTP. Jumlah itu tersebar paling banyak di Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Karenanya, Zudan meragukan data KPU yang tak dikoordinasikan sama sekali dengan Dukcapil.
"Saya masih ragu dengan angkanya Pak Viryan Aziz Komisioner KPU. Dulu 20 juta, minggu lalu turun 2,7 juta, minggu ini 1,7 juta. Lama-lama juga jadi habis sendiri," ujar Zudan dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11) dilansir detik.com. Zudan mengingatkan, seharusnya KPU berkoordinasi terlebih dulu dan memadankan datanya dengan database di Dukcapil, sebelum merilis data tersebut. Data dari KPU itu harus dicocokkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Zudan memastikan jajarannya bekerja supaya seluruh WNI dapat merekam e-KTP. Korps Dukcapil melakukan program Jebol atau jemput bola mendatangi masyarakat untuk merekam KTP-el di berbagai daerah. "Dukcapil rutin melakukan 'jebol' saat ada Pilkada atau tidak ada pilkada. Ini karena memang jiwa kawan-kawan Dukcapil yang ingin terus memberikan layanan yang proaktif. Namun angkanya tak sampai 18 juta perekaman dalam 1 bulan," kata Zudan. *
Komentar