Fraksi Golkar DPRD Buleleng Pilih Boikot Rapat Paripurna
Buntut Kekecewaan Pengajuan Pinjaman Dana (PEN) ke Pusat oleh Pemkab Buleleng
Bupati Putu Agus Suradnyana, tuding aksi boikot yang dilakukan Fraksi Golkar DPRD Buleleng karena masalah pengajuan pinjaman dana PEN ke pusat hanya sensasi belaka
SINGARAJA, NusaBali
Fraksi Golkar DPRD Buleleng yang beranggotakan 7 orang boikot rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Ranperda APBD Buleleng 2021 di Gedung Dewan, Jalan Veteran Singaraja, Selasa (16/11). Aksi boikot ini dilakukan sebagai buntut kekecewaan pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tidak ada satu pun dari 7 anggota Fraksi Golkar DPRD Buleleng hadir dalam rapat paripurna yang dilakukan langsung di ruang sidang Gedung Dewan maupun secara virtual dari ruang masing-masing komisi, Senin kemarin. Sedangkan fraksi-fraksi lainnya, semua hadir dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna tersebut.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, mengatakan aksi boikot yang dilakukan tersebut atas arahan induk partai, setelah melaporkan seluruh pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Buleleng 2021. Masalahnya, usulan yang diajukan Fraksi Golkar untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, tidak mendapatkan tanggap-an.
Selain itu, kata Wandira Adi, rencana pengajuan pinjaman dana PEN oleh eksekutif (Pemkab Buleleng) ke pusat dilakukan tanpa melibatkan lembaga legislatif. “Kami hanya diminta persetujuan saja. Kalau setuju silakan, kalau tidak setuju juga silakan,” ungkap Wandira Adi saat ditemui NusaBali di Kantor Sekretariat DPD II Golkar Buleleng, Jalan Ngurah Rai Singaraja, Senin siang.
“Paling kami juga hanya bisa mendengar penjelasan, karena apa saja program yang diajukan, berapa besarannya, sudah jadi tanpa ada diskusi bersama soal apa yang diusulkan dan menjadi prioritas,” lanjut politisi Golkar asal Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng ini.
Menurut Wandira Adi, pengusulan pinjaman PEN yang diajukan Pemkab Buleleng sebesar Rp 571 miliar dan itu dinilai terlalu besar oleh Fraksi Golkar. Pinjaman PEN itu juga sangat berisiko jika dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng yang pada tahun 2021 dipasang hanya Rp 358 miliar.
Wandira Adi penyebutkan, pinjaman PEN sebesar Rp 571 miliar itu akan membawa dampak hingga tahun 2030 mendatang. “Kalau hasilnya bagus, jelas kami ikut bangga. Tetapi kalau salah sedikit, ini bisa membebani APBD Buleleng selama 10 tahun ke depan,” papar Wandira Adi.
Kekecewaan lainnya bagi Golkar hingga mereka terkesan ngambul (ngambek, Red) adalah program usulan pinjaman PEN yang disusun pemerintah daerah belum dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Pinjaman PEN dalam upaya memulihkan perekonomian masyarakat, belum sepenuhnya terjawab yakni memprioritaskan untuk keperluan yang penting dan mendesak.
“Menurut kami, sejauh ini program yang diajukan baru sebatas penting, tapi belum mendesak. Kenapa tidak diperuntukkan menjawab Musrembang tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang kemarin banyak tidak terjawab karena tidak adanya dana? Sekarang sudah ada dana, malah buat yang lain,” sesal Wandira Adi.
Sementara, anggota Fraksi Golkar DPRD Buleleng, Ketut Dody Tisna Adi, mengatakan sikap tegas partainya ini dilakukan karena melihat masih jauh dari sistem pemerataan. Salah satunya, tentang program peningkatan rehabilitasi jalan dan jembatan. Seharusnya, jalan dan jembatan yang akan direhabilitasi sesuai dengan apa yang diajukan dalam Musrenbang.
Dody juga mencontohkan rencana pembangunan RSUD Buleleng. Menurut Tisna Adi, untuk pengobatasan dengan sistem rujukan pasien berjenjang dari Puskesmas, seharusnya Pemkab Buleleng bisa menangkap peluang itu untuk memaksimalkan target PAD Buleleng, dengan menyiapkan RS Pratama menjadi rumah sakit Tipe C.
“Puskesmas yang direhab juga hanya dua unit, yakni di tengah dan barat. Sedangkan di timur tidak ada. Apakah ini sudah pemerataan? Tidak. Apakah harus legowo, bukan begitu seharusnya. Yang namanya membangun Buleleng bersama-sama, ya semuanya,” tandas politisi Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra yang hadir mewakili Bupati Putu Agus Suradnyana dalam rapat paripurna kemarin, enggan menanggapi aksi boikot Fraksi Golkar DPRD Buleleng. Secara garis besar, Sutjidra menyampaikan program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 sudah berdasarkan pada skala prioritas untuk membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Sutjidra, sektor pertanian dan periwisata menjadi prioritas pembangunan di tahun mendatang. Dua sektor ini dirancang untuk bersinergi dan saling mendukung, sehingga diperlukan pembanguann infrastruktur pendukungnya. “Jadi, bagaimana hasil pertanian bisa dimanfaatkan sektor pariwisata. Jadi, Eco Pariwisata akan kita kembangkan,” jelas politisi PDIP asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubu-tambahan, Buleleng ini.
Ditemui NusaBali terpisah, Senin sore, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengaku belum tahu ada aksi boikot dari Fraksi Golkar dalam rapat paripurna. “Saya tidak ikut sidang paripurna, karena ada kunjungan Kapolda. Saya belum tahu ada boikot,” jelas Agus Suradnyana yang ditemui di areal Kantor Bupati Buleleng.
Ketika dijelaskan bahwa Fraksi Golkar bokit karena masalah pengajuan pinjaman PEN, menurut Agus Suradnyana, itu hanya sensasi. “Ya, PEN kan belum tentu dapat. Kkalau soal boikot, ya sudah-lah. Biasa orang cari sensasi,” terang Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Menurutnya Agus Suradnyana, semua usulan pinjaman PEN sudah dibahas dan dijelaskan panjang lebar pada agenda sebelumnya. Seluruh program yang diusulkan pun menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan dari pemerintah pusat, yakni pembangunan fisik yang dapat lebih cepat untuk memulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. *k23
Fraksi Golkar DPRD Buleleng yang beranggotakan 7 orang boikot rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Ranperda APBD Buleleng 2021 di Gedung Dewan, Jalan Veteran Singaraja, Selasa (16/11). Aksi boikot ini dilakukan sebagai buntut kekecewaan pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tidak ada satu pun dari 7 anggota Fraksi Golkar DPRD Buleleng hadir dalam rapat paripurna yang dilakukan langsung di ruang sidang Gedung Dewan maupun secara virtual dari ruang masing-masing komisi, Senin kemarin. Sedangkan fraksi-fraksi lainnya, semua hadir dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna tersebut.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, mengatakan aksi boikot yang dilakukan tersebut atas arahan induk partai, setelah melaporkan seluruh pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Buleleng 2021. Masalahnya, usulan yang diajukan Fraksi Golkar untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, tidak mendapatkan tanggap-an.
Selain itu, kata Wandira Adi, rencana pengajuan pinjaman dana PEN oleh eksekutif (Pemkab Buleleng) ke pusat dilakukan tanpa melibatkan lembaga legislatif. “Kami hanya diminta persetujuan saja. Kalau setuju silakan, kalau tidak setuju juga silakan,” ungkap Wandira Adi saat ditemui NusaBali di Kantor Sekretariat DPD II Golkar Buleleng, Jalan Ngurah Rai Singaraja, Senin siang.
“Paling kami juga hanya bisa mendengar penjelasan, karena apa saja program yang diajukan, berapa besarannya, sudah jadi tanpa ada diskusi bersama soal apa yang diusulkan dan menjadi prioritas,” lanjut politisi Golkar asal Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng ini.
Menurut Wandira Adi, pengusulan pinjaman PEN yang diajukan Pemkab Buleleng sebesar Rp 571 miliar dan itu dinilai terlalu besar oleh Fraksi Golkar. Pinjaman PEN itu juga sangat berisiko jika dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng yang pada tahun 2021 dipasang hanya Rp 358 miliar.
Wandira Adi penyebutkan, pinjaman PEN sebesar Rp 571 miliar itu akan membawa dampak hingga tahun 2030 mendatang. “Kalau hasilnya bagus, jelas kami ikut bangga. Tetapi kalau salah sedikit, ini bisa membebani APBD Buleleng selama 10 tahun ke depan,” papar Wandira Adi.
Kekecewaan lainnya bagi Golkar hingga mereka terkesan ngambul (ngambek, Red) adalah program usulan pinjaman PEN yang disusun pemerintah daerah belum dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Pinjaman PEN dalam upaya memulihkan perekonomian masyarakat, belum sepenuhnya terjawab yakni memprioritaskan untuk keperluan yang penting dan mendesak.
“Menurut kami, sejauh ini program yang diajukan baru sebatas penting, tapi belum mendesak. Kenapa tidak diperuntukkan menjawab Musrembang tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang kemarin banyak tidak terjawab karena tidak adanya dana? Sekarang sudah ada dana, malah buat yang lain,” sesal Wandira Adi.
Sementara, anggota Fraksi Golkar DPRD Buleleng, Ketut Dody Tisna Adi, mengatakan sikap tegas partainya ini dilakukan karena melihat masih jauh dari sistem pemerataan. Salah satunya, tentang program peningkatan rehabilitasi jalan dan jembatan. Seharusnya, jalan dan jembatan yang akan direhabilitasi sesuai dengan apa yang diajukan dalam Musrenbang.
Dody juga mencontohkan rencana pembangunan RSUD Buleleng. Menurut Tisna Adi, untuk pengobatasan dengan sistem rujukan pasien berjenjang dari Puskesmas, seharusnya Pemkab Buleleng bisa menangkap peluang itu untuk memaksimalkan target PAD Buleleng, dengan menyiapkan RS Pratama menjadi rumah sakit Tipe C.
“Puskesmas yang direhab juga hanya dua unit, yakni di tengah dan barat. Sedangkan di timur tidak ada. Apakah ini sudah pemerataan? Tidak. Apakah harus legowo, bukan begitu seharusnya. Yang namanya membangun Buleleng bersama-sama, ya semuanya,” tandas politisi Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra yang hadir mewakili Bupati Putu Agus Suradnyana dalam rapat paripurna kemarin, enggan menanggapi aksi boikot Fraksi Golkar DPRD Buleleng. Secara garis besar, Sutjidra menyampaikan program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 sudah berdasarkan pada skala prioritas untuk membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Sutjidra, sektor pertanian dan periwisata menjadi prioritas pembangunan di tahun mendatang. Dua sektor ini dirancang untuk bersinergi dan saling mendukung, sehingga diperlukan pembanguann infrastruktur pendukungnya. “Jadi, bagaimana hasil pertanian bisa dimanfaatkan sektor pariwisata. Jadi, Eco Pariwisata akan kita kembangkan,” jelas politisi PDIP asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubu-tambahan, Buleleng ini.
Ditemui NusaBali terpisah, Senin sore, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengaku belum tahu ada aksi boikot dari Fraksi Golkar dalam rapat paripurna. “Saya tidak ikut sidang paripurna, karena ada kunjungan Kapolda. Saya belum tahu ada boikot,” jelas Agus Suradnyana yang ditemui di areal Kantor Bupati Buleleng.
Ketika dijelaskan bahwa Fraksi Golkar bokit karena masalah pengajuan pinjaman PEN, menurut Agus Suradnyana, itu hanya sensasi. “Ya, PEN kan belum tentu dapat. Kkalau soal boikot, ya sudah-lah. Biasa orang cari sensasi,” terang Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Menurutnya Agus Suradnyana, semua usulan pinjaman PEN sudah dibahas dan dijelaskan panjang lebar pada agenda sebelumnya. Seluruh program yang diusulkan pun menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan dari pemerintah pusat, yakni pembangunan fisik yang dapat lebih cepat untuk memulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. *k23
1
Komentar