Raih WTP 6 Kali Berturut-Turut, Badung Terima Penghargaan dari Menkeu
MANGUPURA, NusaBali
Pemkab Badung mendapat penghargaan berupa plaķat khusus dari Kementerian Keuangan karena berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 6 tahun berturut-turut (2014-2019).
Plakat khusus tersebut diserahkan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Bali Tri Budhianto kepada Pjs Bupati Badung Ketut Lihadnyana didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata, di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin (16/11).
Selain itu, Kabupaten Badung juga menerima piagam WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Acara serah terima piagam dihadiri seluruh pimpinan OPD di Pemkab Badung.
Tri Budhianto atas nama Menteri Keuangan menyampaikan selamat kepada Kabupaten Badung atas prestasi opini WTP 6 kali berturut-turut. Prestasi ini patut dibanggakan dan berharap Kabupaten Badung tahun depan mendapatkan WTP lagi.
“Apresiasi atas perolehan tersebut selain mendapatkan piagam penghargaan juga mendapatkan plakat. Bahwa dengan opini WTP tersebut artinya tata kelola pemerintahan Kabupaten Badung sudah berjalan baik. Tidak hanya keuangan dan asetnya saja tapi semakin baik pula fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah karena setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan bagi kepentingan dan manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
Tri Budhianto menambahkan, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, dalam situasi darurat karena pandemi Covid-19, kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting, namun kecepatan bertindak dan mengambil keputusan tidak boleh mengkompromikan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan yang baik.
Pjs Bupati Badung Ketut Lihadnyana mengatakan bahwa LKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk kewajiban konstitusional serta tanggung jawab pemda dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun Anggaran 2019 juga disusun dengan informasi yang relevan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual. Disamping itu, Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (Sistem Pengendalian Intern), yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
“Bersyukur berkat kerja keras dan sinergi yang terpadu antar-OPD, saat kita merayakan HUT ke-11 Mangupura, kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Semoga ini menjadi penyemangat bagi aparatur pemerintah di Kabupaten Badung dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memperbaiki apa-apa yang menjadi catatan pada LKPD 2019 lalu. Kita tidak boleh cepat merasa puas,” kata Lihadnyana. *asa
Komentar