Dewan Minta Penggunaan BTT Tepat Sasaran
BANGLI, NusaBali
Ketua DPRD Bangli, I Wayan Suastika, memimpin rapat kerja dengan eksekutif terkait pemanfaatan anggaran belanja tak terduga (BTT) di kantor DPRD Bangli, Senin (16/11).
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Bangli mendapat sorotan dari anggota DPRD Bangli karena merencanakan peningkatan jalan. Dinas PUPR Perkim diingatkan menggunakan anggaran BTT tepat sasaran, fokuskan untuk penanganan Covid-19.
Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa, meminta pengalokasian anggaran BTT fokus untuk penanganan Covid-19. Dia menilai ada muatan politis dalam pemanfaatan anggaran BTT karena Pilkada Bangli. “Beredar kabar rencana kegiatan fisik, menyimpang dari asas pemanfaaatn anggaran BTT untuk penanganan Covid-19,” ungkap Made Sudiasa. Sejatinya, politisi Demokrat ini sangat setuju kegiatan fisik untuk kepentingan masyarakat, namun tidak melabrak aturan. “Tahun ini untuk Covid-19. Pengadaan air bersih di tahun 2021, kami di dewan siap mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar,” tegas Made Sudiasa.
Anggota dewan lainnya, I Wayan Kariasa, mengaku pesimis menjalankan program air bersih tahun ini karena waktunya mepet. “Kegiatan tidak mungkin bisa berjalan, jangan masyarakat dibodoh- bodohi,” pintanya. Sementara Kadis PUPR Perkim Bangli, Wayan Suastika, mengatakan pemanfaatan BTT baru tahap rencana. Diakui ada rencana untuk peningkatan jalan berdasarkan usulan masyarakat. “Banyak usulan yang masuk dari masyarakat, kami tindak lanjuti dengan membuat telaah. Kami bekerja sesuai aturan,” tegas Wayan Suastika. Dijelaskan, peningkatan jalan untuk pemulihan ekonomi. Begitu pula pengadaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan sangat dibutuhkan.
Terungkap pula insentif tenaga medis di rumah sakit, puskesmas, maupun Dinas Kesehatan. Pemberian insentif dengan memanfaatkan anggaran BTT perlu Perda sebagai dasar hukum. Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika, meminta eksekutif untuk mengajukan rancangan. “Begitu diajukan kami akan bahas. Secepatnya bisa dibahas sehingga insentif bisa diberikan kepada tenaga medis,” pintanya. Rapat kerja kemarin juga dihadiri Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah I Ketut Riang, Inspektur Bangli Wayan Sudiana, Direktur RSUD Bangli I Nyoman Arsana, Kadis Kesehatan dr Nengah Nadi, Kalak BPBD I Ketut Gede Wiradana, dan Kepala Bappeda Putu Ganda Wijaya. *esa
1
Komentar