Bupati Pusing oleh Hasil Tes Kompetensi Pejabat
Banyak yang meraih skor 1, padahal syarat menjadi pimpinan SKPD harus mendapat skor minimal 4.
AMLAPURA, NusaBali
Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengaku pusing menyimak hasil tes kompetensi 30 pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Padahal untuk mengisi jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) Januari 2017 nanti acuannya hasil tes kompetensi tersebut. Kenyataannya banyak yang meraih skor 1, padahal yang dipersyaratkan minimal meraih skor 4.
Berarti pejabat yang meraih skor 1, tak ada inovasi di internal SKPD yang dipimpinnya, cenderung menjalankan tugas rutin. Banyak yang meraih skor 1, tetapi ada juga yang mendapat skor 4, skor 5 hingga skor 6. Mau diapakan pejabat yang meraih skor 1, apakah kembali disuruh mengikuti diklat (pendidikan dan latihan)? “Ah, tidak. Hanya akan dipertimbangkan, layak tidaknya menduduki jabatan sebagai pimpinan OPD nanti. Kan telah diatur, ada standar kompetensi jabatan,” jelas Bupati Mas Sumatri dikonfirmasi di kediamannya, Minggu (30/10).
Bupati Mas Sumatri menyatakan, tidak etis menyebutkan identitas pejabat peraih skor 1. Sebab, hasil tes kompetensi para pejabat sifatnya internal. Tujuannya untuk diketahui arah pemikiran pejabat bersangkutan dan cocoknya menempati jabatan di bagian mana.
Tes dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2–4 Agustus di Denpasar, selanjutnya hasilnya disampaikan pihak BKN dalam sampul tersegel. BKN menyerahkan ke kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karangasem. Yang berhak membuka sampul tersegel tersebut adalah bupati.
Tes berlangsung selama tiga hari. Hari pertama, Selasa (2/8), tes tulis yakni tes potensi akademik (TPA), Rabu – Kamis (3-4/8) wawancara dan psikotes. Pengujinya adalah asesor yang ditunjuk pusat. Tes itu mengacu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Kepala BKD Kabupaten Karangasem I Nyoman Tari membenarkan, hasil tes kompetensi pejabat telah turun. “Hasilnya sudah diserahkan langsung kepada Bupati Karangasem, saya tidak tahu isinya,” ujarnya.
Hasil itu sebagai pegangan Bupati Karangasem dalam menentukan arah kebijakan dalam menempatkan pejabat sesuai hasil tes. k16
Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengaku pusing menyimak hasil tes kompetensi 30 pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Padahal untuk mengisi jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) Januari 2017 nanti acuannya hasil tes kompetensi tersebut. Kenyataannya banyak yang meraih skor 1, padahal yang dipersyaratkan minimal meraih skor 4.
Berarti pejabat yang meraih skor 1, tak ada inovasi di internal SKPD yang dipimpinnya, cenderung menjalankan tugas rutin. Banyak yang meraih skor 1, tetapi ada juga yang mendapat skor 4, skor 5 hingga skor 6. Mau diapakan pejabat yang meraih skor 1, apakah kembali disuruh mengikuti diklat (pendidikan dan latihan)? “Ah, tidak. Hanya akan dipertimbangkan, layak tidaknya menduduki jabatan sebagai pimpinan OPD nanti. Kan telah diatur, ada standar kompetensi jabatan,” jelas Bupati Mas Sumatri dikonfirmasi di kediamannya, Minggu (30/10).
Bupati Mas Sumatri menyatakan, tidak etis menyebutkan identitas pejabat peraih skor 1. Sebab, hasil tes kompetensi para pejabat sifatnya internal. Tujuannya untuk diketahui arah pemikiran pejabat bersangkutan dan cocoknya menempati jabatan di bagian mana.
Tes dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2–4 Agustus di Denpasar, selanjutnya hasilnya disampaikan pihak BKN dalam sampul tersegel. BKN menyerahkan ke kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karangasem. Yang berhak membuka sampul tersegel tersebut adalah bupati.
Tes berlangsung selama tiga hari. Hari pertama, Selasa (2/8), tes tulis yakni tes potensi akademik (TPA), Rabu – Kamis (3-4/8) wawancara dan psikotes. Pengujinya adalah asesor yang ditunjuk pusat. Tes itu mengacu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Kepala BKD Kabupaten Karangasem I Nyoman Tari membenarkan, hasil tes kompetensi pejabat telah turun. “Hasilnya sudah diserahkan langsung kepada Bupati Karangasem, saya tidak tahu isinya,” ujarnya.
Hasil itu sebagai pegangan Bupati Karangasem dalam menentukan arah kebijakan dalam menempatkan pejabat sesuai hasil tes. k16
1
Komentar