Bali Ajukan Modal Kerja Rp 9,5 Triliun ke Pusat

Bantuan modal kerja yang diajukan ke pemerintah pusat besarnya mencapai Rp 9,5 triliun atau 10 persen dari sumbangan devisa pariwisata Bali kepada negara.

Pengajuan pinjaman modal kerja Rp 9,7 triliun ini diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya pada acara ‘Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Bali 2020-2025’ di Hotel Inaya, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Jumat (20/11) sore.

Gubernur Koster menyebutkan, permohonan bantuan modal kerja diajukan ke pusat, karena perekonomian Bali terkontraksi karena terpuruknya pariwisata akibat pandemi Covid-19. Menurut Koster, hal ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa di Indonesia hanya Bali yang menjadi tujuan wisata dunia.

Disebutkan, ketika pariwisata Bali masih eksis, sumbangan devisa kepada negara cukup besar. Sebaliknya, saat pariwisata terpuruk karena pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bali paling terpuruk. Masalahnya, perekonomian Bali mengandalkan sekor pariwisata. “Ketika dalam kondisi terpuruk itulah, dunia usaha di Bali betul-betul memerlukan kepedulian dan keberpihakan dari pemerintah pusat,” tegas Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Menurut Koster, permohonan pinjaman modal kerja Rp 9,5 triliun ini besarnya kira-kira 10 persen dari total devisa yang dikontribusikan pariwisata Bali kepada negara. “Itu wajar buat Bali. Karena itu, kami mohon Ketua Umum Kadin Pusat bantulah kami. Bantu pengusaha kami di Bali supaya bertahan,” pinta Koster kepada Ketua Umum Kadin Pusat, Rosan Perkasa Roesani, yang hadir dalam acara pelantikan Ketua Kadin Bali kemarin sore.

Koster menyatakan, pinjaman modal kerja tersebut diharapkan dapat membantu pelaku pariwisata di Bali bertahan dalam 2 tahun. Pada bagian lain, Koster meminta agar Kadin Bali berperan mendorong perekonomian di Provinsi Bali, sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yang dilaksanakan dengan pendekatan ‘Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru’. Kadin Bali juga diminta berkolaborasi dengan semua pihak, untuk mendukung program Bali Ba-ngkit sebagai upaya membangkitkan perekonomian Bali pasca Covid-19.

Sementara itu, Ketua Kadin Bali I Made Ariandi menyatakan patriot-patriot atau pejuang ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini harus berani hadir memberikan solusi. “Kami meminta pengusaha jangan cengeng,” kata Ariandi seraya meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberikan relaksasi sampai tahun 2024.

Ariandi menyatakan rasa bangga dan apresiasi terhadap anggota Kadin Bali, yang tetap semangat dalam kondisi pandemi Covid-19. “Kadin Bali siap mengeksekusi apa-apa yang menjadi kebijakan Kadin Pusat,” tegas pengusaha asal Semarapura, Klungkung yang mantan Ketua DPD II Golkar Klungkung 2015-2020 ini.

Dikonfirmasi NusaBali seusai acara pelantikan tadi malam, Ariandi membenarkan ada pengajuan bantuan lunak modal kerja bagi pengusaha Bali kepada pemerintah pusat. Menurut Ariandi, permohonan bantuan modal kerja itu sudah diajukan ke pusat tiga pekan lalu. Permohonan diajukan secara kolektif oleh Kadin Bali, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Bali, BPD Bali, OJK Regional VIII Bali-Nusra, hingga Bali Tourism Board (BTB).

Made Ariandi sendiri terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Kadin 2020-2025 melalui Musyawarah Provinsi (Musprov) VII, 8 Agustus 2020 lalu. Dua bulan lebih pasca terpilih, barulah pengurus Kadin Bali pimpinan Ariandi dikukuhkan oleh Ketua Umum Kadin Pusat, Rosan Perkasa Roesani, Jumat kemarin. *k17