DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Alokasi Dana Pendidikan

Akibat pandemi, kata Huda, banyak anak yang tertunda sekolahnya. "Di lapangan. Sekarang banyak anak yang tidak diseloklahkan oleh orang tuan-ya baik ke PAUD maupun ke SD karena kondisi ekonomi, karena lupa, atau bahkan sengaja karena tidak adanya biaya," kata Huda, dalam siaran pers yang diterima, Minggu (22/11).

Huda menuturkan, pemerintah perlu menambah bantuan untuk sekolah-sekolah. Dalam keaempatan itu, Huda juga menyerahkan bantuan untuk renovasi kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SMP, SMA, Program Center of Excellent/Pusat unggulan untuk SMK, alat kesenian untuk SMK, dan bantuan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD di Kabupaten Karawang. Penyerahan bantuan berlangsung di Hotel Residen Karawang, yang dihadiri oleh para kepala sekolah se-Kabupaten Karawang. "Kita mengalami darurat pendidikan. Situasi ini terasa mungkin sekitar empat bulan terakhir ini," ujar Huda.

Dijelaskannya, berdasarkan hasil survei World Bank atau bank dunia, Unesco, dan Unicef, sampai pada masa pandemi COVID-19 ini, alokasi anggaran pendidikan yang secara keseluruhan mencapai Rp 580 triliun, baru tersalurkan sekitar RP 350 trilun atau 60 persennya saja.

Anggaran pendidikan tersebut bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, tetapi juga tersebar di bebrapa kementerian lain. "Ini supaya menjadi peringatan bagi kita semua. Pertama, betulkah anggaran kita sudah mencapai 20 persen yang nilainya Rp 580 triliun? memang besar sekali, tetapi ini masih mengalami hambatan oleh berbagai persoalan," kata Huda.

Artinya, kata Huda, 40 persen dari dana pendidikan tersebut masih bermasalah. Akibat belum optimalnya pengalokasian anggaran pendidikan tersebut menurutnya bisa dirasakan oleh semua institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Survei kedua, lanjut dia, soal akses siswa terhadap buku pelajaran yang masih menyisakan 47,4persen. Hampir 50 persen siswa di tanah air ini belum bisa mengakses buku pelajaran. "Ini PR (pekerjaan rumah)-nya Bu Sri (Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, Dirjend Dikdasmen Kemendikbud). Ini serius ini," tegas Huda.

Survei ketiga, menyangkut soal kesiapan sarana dan prasarana menyangkut perlindungan COVID-19, di mana 51,1 persen sekolah belum bisa mengadakan sarana kebersihan berikut akses Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yanglayak bagi sekolah. "Toilet ada tapi masih kurang representatif? ini PR kita bersama Bu Ning, Bu Direktur. Saya ingin hal pokok yang menjadi peroslan isu pendidikan ini diselesaikan," tegasnya.

Terkait berbagai persoalan tersebut, kata Huda, Komisi X mendorong supaya 20 persen anggaran pendidikan sepenuhnya digunakan untuk pendidikan, tidak untuk kebutuhan yang lain. "Jadi dari Rp 580 triliun yang diproyeksikan untuk fungsi pendidikan itu, hanya Rp 350 triliun yang tersalurkan atau sisanya sekitar Rp 200 triliun itu mungkin masih digunakan untuk kebutuhan yang lain," ujarnya. *