Studi Kehumasan Awak Media Bisa Jadi Ide Melahirkan Perda
Press Tour Kehumasan DPRD Bali ke DPRD Nusa Tenggara Barat
MATARAM, NusaBali
Bukan hanya kunjungan kerja atau studi banding anggota dewan saja yang bida jadi ide untuk melahirkan sejumlah produk hukum dalam bentuk peraturan daerah (perda).
Terbukti di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), program press tour atau studi banding kehumasan yang digelar setahun sekali untuk wartawan lebih sering melahirkan perda.
Hal itu terungkap saat pertemuan rombongan press tour kehumasan Sekretariat DPRD Bali dengan jajaran Sekretariat DPRD NTB, di Kantor DPRD NTB, Jalan Udayana, Mataram, Jumat (27/11) siang.
Rombongan Sekretariat DPRD Bali yang dipimpin Kabag Persidangan DPRD Bali I Gusti Agung Alit Wikrama dan Kasubag Tata Usaha Humas dan Protokol DPRD Bali I Kadek Putra Suantara, melakukan press tour ke Provinsi NTB pada 26 – 28 November 2020.
Rombongan dari DPRD Bali diterima Kabag Umum dan Humas DPRD Mataram Baiq Zuhar Parhi didampingi Kasubag Humas dan Protokol DPRD Mataram Lalu Juan Hilary.
Lalu Juan Hilary mengatakan di sekretariat DPRD Mataram setahun sekali mengadakan kegiatan press tour dengan tujuan daerah yang memiliki kelebihan dan program unggulan yang bisa diterapkan di NTB. “Misalnya bidang pertanian, kami arahkan ke Malang, Jawa Timur. Dari kegiatan kawan-kawan media keluar daerah itu input data dan akhirnya menjadi sebuah Ranperda Inisiatif Dewan tentang pertanian. Banyak itu ranperda inisiatif yang bermula dari kegiatan press tour kehumasan kawan-kawan media,” ucapnya.
Namun Baiq Zuhar secara terpisah mengatakan meskipun di NTB press tour sering menjadi inisiatif melahirkan ranperda inisiatif DPRD, ke depan mereka tetap akan meningkatkan pola kerjasama kehumasan dengan awak media dengan sistem digitalisasi, sehingga sharing informasi lebih cepat. Untuk itu pihaknya akan belajar ke Bali.
“Karena kita sekarang sudah era digitalisasi. Mungkin di Bali sudah lebih maju dalam sharing informasi kepada media untuk penyebarluasan informasi di DPRD Bali. Nanti kami akan belajar ke Bali. Kami di NTB masih konvensional semua,” tutur Baiq Zuhar.
Baiq Zuhar pun menegaskan pihaknya saat ini ada kendala dalam memprogramkan kegiatan kehumasan untuk awak media karena terbatasnya anggaran dan regulasi yang tidak mendukung. “Karena regulasi juga membuat program press tour kehumasan di DPRD NTB saat ini tidak bisa langsung diposting di anggaran Sekretariat DPRD NTB. Namun harus di Dinas Komunikasi dan Informasi,” kata Baiq Zuhar.
Kabag Persidangan DPRD Bali Agung Wikrama mengatakan program press tour kehumasan awak media keluar daerah adalah hal positif yang bisa diterapkan di DPRD Bali. “Kegiatan press tour lahirkan ranperda adalah ide bagus. Ke depan kami akan mendorong rekan-rekan media melakukan hal yang sama dengan awak media di NTB. Jadi kegiatan press tour kehumasan ini mendorong dan memberikan manfaat maksimal untuk pembangunan,” kata Agung Wikrama.
Agung Wikrama menyebutkan Sekretariat DPRD Bali bisa memrogramkan kegiatan press tour kehumasan karena regulasinya diatur dalam Peraturan Gubernur Bali. Sehingga kegiatan kehumasan untuk awak media ini memberikan dukungan penuh untuk program pembangunan Pemprov Bali. “Kegiatan kehumasan ini tidak hanya mencari perbandingan yang baik saja. Tetapi tujuannya saling melengkapi. Yang baik dibawa pulang dan memberikan manfaat di Bali,” ujar mantan Kabag Humas DPRD Bali ini. *nat
Hal itu terungkap saat pertemuan rombongan press tour kehumasan Sekretariat DPRD Bali dengan jajaran Sekretariat DPRD NTB, di Kantor DPRD NTB, Jalan Udayana, Mataram, Jumat (27/11) siang.
Rombongan Sekretariat DPRD Bali yang dipimpin Kabag Persidangan DPRD Bali I Gusti Agung Alit Wikrama dan Kasubag Tata Usaha Humas dan Protokol DPRD Bali I Kadek Putra Suantara, melakukan press tour ke Provinsi NTB pada 26 – 28 November 2020.
Rombongan dari DPRD Bali diterima Kabag Umum dan Humas DPRD Mataram Baiq Zuhar Parhi didampingi Kasubag Humas dan Protokol DPRD Mataram Lalu Juan Hilary.
Lalu Juan Hilary mengatakan di sekretariat DPRD Mataram setahun sekali mengadakan kegiatan press tour dengan tujuan daerah yang memiliki kelebihan dan program unggulan yang bisa diterapkan di NTB. “Misalnya bidang pertanian, kami arahkan ke Malang, Jawa Timur. Dari kegiatan kawan-kawan media keluar daerah itu input data dan akhirnya menjadi sebuah Ranperda Inisiatif Dewan tentang pertanian. Banyak itu ranperda inisiatif yang bermula dari kegiatan press tour kehumasan kawan-kawan media,” ucapnya.
Namun Baiq Zuhar secara terpisah mengatakan meskipun di NTB press tour sering menjadi inisiatif melahirkan ranperda inisiatif DPRD, ke depan mereka tetap akan meningkatkan pola kerjasama kehumasan dengan awak media dengan sistem digitalisasi, sehingga sharing informasi lebih cepat. Untuk itu pihaknya akan belajar ke Bali.
“Karena kita sekarang sudah era digitalisasi. Mungkin di Bali sudah lebih maju dalam sharing informasi kepada media untuk penyebarluasan informasi di DPRD Bali. Nanti kami akan belajar ke Bali. Kami di NTB masih konvensional semua,” tutur Baiq Zuhar.
Baiq Zuhar pun menegaskan pihaknya saat ini ada kendala dalam memprogramkan kegiatan kehumasan untuk awak media karena terbatasnya anggaran dan regulasi yang tidak mendukung. “Karena regulasi juga membuat program press tour kehumasan di DPRD NTB saat ini tidak bisa langsung diposting di anggaran Sekretariat DPRD NTB. Namun harus di Dinas Komunikasi dan Informasi,” kata Baiq Zuhar.
Kabag Persidangan DPRD Bali Agung Wikrama mengatakan program press tour kehumasan awak media keluar daerah adalah hal positif yang bisa diterapkan di DPRD Bali. “Kegiatan press tour lahirkan ranperda adalah ide bagus. Ke depan kami akan mendorong rekan-rekan media melakukan hal yang sama dengan awak media di NTB. Jadi kegiatan press tour kehumasan ini mendorong dan memberikan manfaat maksimal untuk pembangunan,” kata Agung Wikrama.
Agung Wikrama menyebutkan Sekretariat DPRD Bali bisa memrogramkan kegiatan press tour kehumasan karena regulasinya diatur dalam Peraturan Gubernur Bali. Sehingga kegiatan kehumasan untuk awak media ini memberikan dukungan penuh untuk program pembangunan Pemprov Bali. “Kegiatan kehumasan ini tidak hanya mencari perbandingan yang baik saja. Tetapi tujuannya saling melengkapi. Yang baik dibawa pulang dan memberikan manfaat di Bali,” ujar mantan Kabag Humas DPRD Bali ini. *nat
Komentar